Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Akui Ada Konflik Internal yang Sebabkan Risma Tertekan

Kompas.com - 18/02/2014, 12:34 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mengakui memang ada pertentangan antara Wali Kota Surabaya Tri Rismaharani dan pengurus struktur PDI-P di Jawa Timur. Namun, pertentangan ini dianggap hanya dinamika politik yang pasti akan terjadi pada setiap pemimpin. Oleh karena itu, Risma diminta tetap fokus untuk bekerja. 

"Yang terjadi hanyalah masalah internal, dalam kaitan Bu Risma sebagai petugas partai di eksekutif dengan struktur DPC Surabaya dan DPD Jawa Timur. Memang ada beberapa hal yang diklopkan karena Bu Risma bukan orang partai sehingga harus terus dihadapi," ujar Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Ahmad Basarah di Kompleks Parlemen, Selasa (18/2/2014). 

Saat ditanyakan soal alasan pertentangan itu, Basarah menuturkan bahwa pertentangan antara Risma dan pengurus PDI-P di Jawa Timur bukanlah hal yang bersifat prinsip. 

"Yang terjadi hanya dinamika politik lokal," ungkap Basarah.

Jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat PDI-P, ucap Basarah, juga sudah bertemu dengan Risma. Pengurus DPP yang hadir ialah Sekretaris Jenderal Tjahjo Kumolo, Ketua DPP PDI-P Mindo Sianipar, Wakil Sekretaris Jenderal Hasto Kristyanto dan Basarah. Di dalam pertemuan itu, DPP PDI-P meminta semua pihak untuk saling introspeksi diri.

"Kami minta mereka saling introspeksi diri, baik struktur partai, Pak Wisnu, dan Bu Risma sendiri. Kami minta Bu Risma untuk pertimbangkan hal-hal yang lebih penting, yaitu kepentingan masyarakat Surabaya dan kepentingan partai," ujar Basarah.

Seluruh pengurus DPP PDI-P, kata Basarah, akan mendukung Risma untuk menyelesaikan masa tugasnya sampai akhir jabatan. Oleh karena itu, Basarah menegaskan struktur pengurus PDI-P di Jawa Timur juga harus mengikuti instruksi dari DPP PDI-P. 

Seperti diberitakan, hubungan yang tidak harmonis berembus di kalangan Pemerintahan Kota Surabaya. Wali Kota Surabaya Tri Rismaharani dikabarkan tidak cocok dengan wakilnya yang baru dilantik Wisnu Sakti Buana. Risma pun sempat mempertanyakan soal keabsahan pelantikan Wisnu menjadi wakilnya. 

Wisnu yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua DPRD Surabaya itu menggantikan posisi Bambang Dwi Hartono yang mundur untuk maju pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur pada 2013 lalu. Wisnu dipilih dalam forum paripurna anggota DPRD Surabaya yang sempat alot karena tarik ulur kepentingan politik di internal DPRD Surabaya, November 2013 lalu. Wisnu juga merupakan Ketua DPC PDI-P Surabaya. 

Setelah pelantikan Wisnu, Risma sempat tak menunjukkan batang hidungnya di Pemkot Surabaya. Kabar perseteruan antara Risma dan Wisnu pun semakin kuat. Bahkan, ada yang menyebutkan Wisnu dipersiapkan untuk menggeser posisi Risma. 

Kegamangan Risma

Dalam wawancara program Mata Najwa yang tayang di Metro TV pada Rabu (12/2/2014) lalu, Najwa Shihab, pemandu acara, mengorek seputar isu pengunduran diri Risma sebagai Wali Kota Surabaya. Meski tak menjawab lugas, Risma menunjukkan kesan melalui ekspresi wajahnya bahwa ia menghadapi tekanan terkait tanggung jawabnya sebagai wali kota. 

Risma sempat menangis saat bertutur tentang kisah anak-anak yang menjadi pekerja seks komersial di kawasan Dolly, Surabaya. Sambil terisak, Risma tak kuasa menjawab pertanyaan Najwa tentang apa yang terjadi dengan remaja perempuan yang ia jumpai di sana. 

"Saya tidak tega," katanya terbata. 

Air matanya menetes. Risma kembali tak menjawab secara lugas ketika Najwa kembali melontarkan pertanyaan mengapa Risma punya keinginan mundur sebagai wali kota. Ia hanya terdiam. Wajahnya terlihat murung. Ia bahkan tak berani berjanji untuk mengurungkan niatnya mundur.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

Nasional
Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Nasional
Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Nasional
Imigrasi Bakal Terapkan 'Bridging Visa' Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Imigrasi Bakal Terapkan "Bridging Visa" Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Nasional
Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Nasional
Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Nasional
KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

Nasional
17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com