Kompas.com - 18/02/2014, 07:33 WIB
Ilustrasi KOMPASIlustrasi
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com — Dukungan kuat yang tecermin dari survei untuk pengusungan Joko Widodo diusung sebagai calon presiden dan belum juga adanya keputusan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menjadi polemik yang terus menghangat. Seiring polemik itu, desakan untuk PDI-P segera membuat keputusan soal pencalonan itu pun semakin kencang.

Politisi PDI-P, Eva Kusuma Sundari, pun angkat suara soal hal ini. Bagi Eva, semua pihak berhak menyampaikan aspirasi. Menurut dia, gelombang aspirasi itu merupakan wujud dari tingginya kualitas demokrasi di PDI-P.

"Tetapi, tentu ada batasan-batasan karena kebebasan berpendapat tidak boleh membatasi hak orang lain, terutama agar demokrasi itu jadi berkualitas," kata Eva, Senin (17/2/2014) malam. Anggota Komisi III DPR ini mengatakan, keinginan kuat untuk mengusung Jokowi tetap harus menggunakan argumentasi yang rasional.

Eva mengingatkan, kalaupun Jokowi akan diusung menjadi calon presiden, hal itu harus dilakukan lewat PDI-P yang merupakan partai politik tempat dia bernaung. Pencalonan presiden pun menurut UU Pemilu Presiden hanya dapat melalui jalur partai politik.

Soal mekanisme di internal PDI-P, Eva mengatakan keputusan soal pencalonan presiden berada di tangan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum partai adalah berdasarkan amanat kongres. Amanat itu menyatakan mekanisme penentuan calon presiden PDI-P merupakan hak prerogatif Ketua Umum PDI-P.

"Ada etika berekspresi, tetap memajukan rasionalitas, bukan emosi kata hati yang kalau dipaksakan justru akan berdampak kontraproduktif bagi goal-nya aspirasi itu sendiri," tegas Eva. Ia melanjutkan, semua aspirasi dari eksternal pun harus ditampung untuk kemudian dikanalisasi ke PDI-P dan Megawati.

Eva yakin Megawati akan mempertimbangkan semua masukan dan mengambil keputusan tepat demi kebaikan PDI-P dan bangsa, bukan demi kebaikan pribadi atau individu. "Sampaikan aspirasi secara cerdas dan santun. Seni dalam lobi ke Ketum (Megawati) adalah dengan mengambil hati, bukan intimidasi," pungkasnya.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Seperti diberitakan, dorongan agar PDI-P mengusung Jokowi sebagai capres terus membesar. Dukungan itu berasal dari dalam dan luar PDI-P. Sejumlah pihak percaya jika penetapan Jokowi sebagai capres akan memengaruhi perolehan suara PDI-P secara signifikan.

Elektabilitas Jokowi sebagai capres memang selalu teratas berdasarkan hasil survei berbagai lembaga survei, relatif jauh di atas elektabilitas Megawati. Namun, Jokowi tak pernah mau berkomentar mengenai pencapresan dengan alasan fokus pada pekerjaan sebagai Gubernur DKI Jakarta.

PDI-P mengaku memasukkan Jokowi dalam beberapa skenario menghadapi Pilpres 2014. Skenario pertama, jika mereka berhasil melewati ambang batas pencalonan presiden-wakil presiden, sudah ada dua nama di internal yang akan dipasangkan sebagai capres dan cawapres, yakni Megawati Soekarnoputri dan Jokowi.

Skenario kedua, jika suara PDI-P di Pemilu Legislatif 2014 tidak cukup untuk mengusung pasangan capres-cawapres sendiri, Jokowi akan dipasangkan dengan cawapres dari partai koalisi. Karena itu, PDI-P diperkirakan baru akan memutuskan pencapresan setelah pileg.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sepakat dengan Sultan HB X Soal Opsi Lockdown, Epidemiolog Usul Dilakukan Serentak

Sepakat dengan Sultan HB X Soal Opsi Lockdown, Epidemiolog Usul Dilakukan Serentak

Nasional
Jubir Covid-19 Wiku Adisasmito Umumkan Positif Covid-19

Jubir Covid-19 Wiku Adisasmito Umumkan Positif Covid-19

Nasional
UPDATE 19 Juni: 22.873.342 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Pertama

UPDATE 19 Juni: 22.873.342 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Pertama

Nasional
Muncul Dukungan Jokowi-Prabowo, PPP: Kita Tetap Taat Konstitusi

Muncul Dukungan Jokowi-Prabowo, PPP: Kita Tetap Taat Konstitusi

Nasional
UPDATE 19 Juni: 122.410 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 19 Juni: 122.410 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
UPDATE 19 Juni: Kasus Baru Covid-19 Tercatat di 34 Provinsi, DKI Jakarta Catat 4.895 Kasus Baru

UPDATE 19 Juni: Kasus Baru Covid-19 Tercatat di 34 Provinsi, DKI Jakarta Catat 4.895 Kasus Baru

Nasional
UPDATE 19 Juni: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Bertambah 5.642, Total 135.738

UPDATE 19 Juni: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Bertambah 5.642, Total 135.738

Nasional
UPDATE: Bertambah 248, Kasus Kematian Akibat Covid-19 Kini 54.291

UPDATE: Bertambah 248, Kasus Kematian Akibat Covid-19 Kini 54.291

Nasional
UPDATE 19 Juni: Ada 118.023 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 19 Juni: Ada 118.023 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 19 Juni: Tambah 7.016, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.786.143 Orang

UPDATE 19 Juni: Tambah 7.016, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.786.143 Orang

Nasional
UPDATE: Bertambah 12.906 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.976.172

UPDATE: Bertambah 12.906 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.976.172

Nasional
Ada Komunitas Ingin Usung Jokowi Tiga Periode, PBB: Sah-sah Saja Jika Tak Melanggar UU

Ada Komunitas Ingin Usung Jokowi Tiga Periode, PBB: Sah-sah Saja Jika Tak Melanggar UU

Nasional
Jelang Tenggat Waktu Penyerahan Pengelolaan TMII, Pemerintah Lakukan Sejumlah Persiapan

Jelang Tenggat Waktu Penyerahan Pengelolaan TMII, Pemerintah Lakukan Sejumlah Persiapan

Nasional
Sultan HB X Buka Opsi Lockdown, Kemendagri: PPKM Mikro Sudah Ketat

Sultan HB X Buka Opsi Lockdown, Kemendagri: PPKM Mikro Sudah Ketat

Nasional
Syukuran Kantor Seknas di Jakarta, Komunitas Jok-Pro 2024 Bakal Deklarasi Lima Bulan Lagi

Syukuran Kantor Seknas di Jakarta, Komunitas Jok-Pro 2024 Bakal Deklarasi Lima Bulan Lagi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X