Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menlu RI: Australia Harus Tentukan Jadi Teman atau Lawan Indonesia

Kompas.com - 17/02/2014, 19:40 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa mengatakan, hingga kini kerenggangan hubungan antara Indonesia dan Australia masih belum berubah. Pasalnya, Australia menolak untuk duduk bersama dan mengakui semua kegiatan intelijen yang dilakukannya.

Renggangnya hubungan ini pun diakui Marty akan berpengaruh pada hubungan kerja sama di antara kedua negara. Oleh karena itu, Marty mendesak Australia untuk segera ambil sikap.

“Soal Australia ini intinya harus ambil keputusan. Indonesia ini dianggap sahabat atau dianggap sebagai musuh. Kemampuan teknologi itu ada, tapi tidak semua itu digunakan kan. Kalau memang tidak ada niat, kan tidak dipakai,” ujar Marty di kantor Kementerian Luar Negeri, Senin (17/2/2014).

Pernyataan Marty tersebut menyikapi pemberitaan The New York Times soal penyadapan yang dilakukan National Security Agency (NSA) terhadap biro-biro hukum yang digunakan Pemerintah Indonesia.

Informasi yang disadap diketahui terkait persoalan impor udang dan persoalan penjualan rokok keretek dari Indonesia ke Amerika. Penyadapan ini diketahui berasal dari aktivitas intelijen Australia yang memberikan data kepada NSA.

Menurut Marty, jika Australia ingin mengetahui bentuk kerja sama antara Indonesia dan Amerika dalam impor udang dan rokok keretek, maka Pemerintah Indonesia akan dengan senang hati menjelaskannya.

Sikap Australia yang tak mau berdamai soal penyadapan, diakui Marty, membuat hubungan antarnegara menjadi sulit. Padahal, hubungan kedua negara ini dulunya sangatlah dekat. “Bahkan yang terdekat yang pernah ada. Hanya dalam waktu semalam, semuanya berubah,” ungkap Marty.

Apalagi, sebut Marty, persoalan Indonesia dengan Australia yang ada saat ini sebenarnya bukanlah masalah yang disebabkan Pemerintah Indonesia seperti penyadapan dan soal pencari suaka.

Setelah dihentikannya hubungan kerja sama antara Indonesia dan Australia di bidang penampungan para pencari suaka, Australia selama 8 minggu terakhir berhasil “bersih” dari para pencari suaka.

Congratulation jika memang ini hal yang bagi mereka patut dirayakan. Tapi lihatlah harganya.” sindir mantan Juru Bicara Kepresidenan RI ini.

Untuk ke depannya, Marty menuturkan sudah saatnya Australia mau duduk bersama dengan Indonesia untuk menyelesaikan persoalan penyadapan ini. Pemerintah Indonesia juga sudah melakukan langkah antisipasi ke depan supaya tidak lagi disadap. “Tapi saya, tidak bisa mengumumkannya. Yang pasti sudah dilakukan,” ungkap Marty.

Sebelumnya, nama Indonesia kembali muncul dalam pemberitaan terkait skandal penyadapan oleh Badan Keamanan Nasional (NSA) Amerika Serikat. Kali ini terkait praktik firma hukum Amerika. Kisah ini dimuat dalam harian The New York Time yang dilansir Sabtu (15/2/2014).

Pengacara Amerika masuk dalam daftar nama-nama yang muncul dalam sasaran penyadapan oleh NSA, berdasarkan dokumen yang dibocorkan oleh mantan kontraktor NSA Edward J Snowden. Berdasarkan dokumen itu, NSA disebut memantau setiap firma hukum Amerika yang bekerja mewakili negara asing dalam sengketa perdagangan dengan Amerika Serikat.

Salah satu negara asing yang memenuhi kriteria tersebut adalah Indonesia. Menurut dokumen yang didapat pada Februari 2013, Pemerintah Indonesia telah merekrut sebuah firma hukum Amerika untuk membantu menangani sengketa perdagangan dengan Amerika Serikat.

Firma itu diketahui bernama Mayer Brown yang mewakili Indonesia menangani dua gugatan terkait pelarangan penjualan rokok keretek asal Indonesia di Amerika Serikat dan gugatan Amerika terhadap udang impor asal Indonesia yang dituding dijual di bawah harga pasar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Nasional
KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

Nasional
Pengamat Heran 'Amicus Curiae' Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Pengamat Heran "Amicus Curiae" Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Nasional
Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Nasional
Marak 'Amicus Curiae', Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Marak "Amicus Curiae", Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Nasional
Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Nasional
Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com