PDI-P Waspadai Lakon "Skenario Hitam" Sedang Dimainkan di Politik Nasional

Kompas.com - 17/02/2014, 06:50 WIB
Logo Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan googleLogo Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com — Lakon skenario hitam dikhawatirkan saat ini sedang diputar di kancah politik nasional. Politik memecah belah dan adu domba bertebaran. Ibarat kembang desa, PDI-P yang diperkirakan bakal mendulang suara besar dalam Pemilu 2014 kini sedang menjadi sorotan.

"PDI Perjuangan mencermati bekerjanya skenario hitam," kata Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo, lewat layanan pesan, Senin (17/2/2014) pagi. Skenario itu, ujar dia, tak hanya bekerja dengan cara yang tak demokratis, tetapi juga memecah belah.

Dalam skenario tersebut, ujar Tjahjo, bukan hanya instrumen negara disalahgunakan, melainkan intelijen pun dipakai untuk mencari setiap celah dari internal partai politik agar bisa dipecah belah.

Setelah potensi konflik dapat dipetakan, lanjut Tjahjo, skenario hitam itu mengadu domba kalangan internal partai politik. Kasus Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menurut Tjahjo adalah salah satu kasus contoh teranyar dari praktik tersebut.

Padahal, papar Tjahjo, siapa pun pemimpin Kota Surabaya maupun daerah lain di Indonesia pasti akan berhadapan dengan konflik kepentingan. "Biasa saja," kata dia. Sayangnya, ujar dia, ada campur tangan skenario hitam untuk membenturkan para pihak terkait, terutama ketika para pihak itu berasal dari kepentingan atau partai politik yang berbeda.

Karenanya, kata Tjahjo, DPP PDI-P menyayangkan pihak-pihak tertentu yang berupaya menempuh jalan pintas memanfaatkan potensi permasalahan di lapangan. "Menyayangkan mereka yang cenderung merekrut orang-orang yang sudah sukses menjadi kepala daerah daripada melakukan kaderisasi internal," kecam dia.

Tjahjo berpendapat membajak kepala daerah dari partai lain merupakan langkah yang tak sejalan dengan upaya menciptakan demokrasi yang sehat. Dalam kasus Risma, Tjahjo menegaskan bahwa partainya mendorong kepemimpinan di Kota Surabaya dapat menyelesaikan tugas membangun masyarakat Surabaya hingga akhir masa jabatan.

"Tugas menjadi pemimpin memang tidak mudah dan akan berhadapan dengan berbagai tekanan," kata Tjahjo. "Namun, itu justru akan memperkuat karakter kepemimpinan."

Tjahjo berkeyakinan Risma adalah seorang pemimpin. Karenanya, ujar dia, dia pun yakin Risma tak akan menyerah seberapa pun beratnya tekanan yang Risma hadapi.

"Apa yang terjadi di Surabaya ini semakin mendorong pentingnya PDI-P mengonsolidasikan seluruh putra dan putri terbaik bangsa guna menyongsong momentum baru, sekiranya PDI-P dipercaya memenangkan pemilu," papar Tjahjo.

Risma, sebut Tjahjo, sebagaimana Joko Widodo di DKI Jakarta, Ganjar Pranowo di Jawa Tengah, dan Teras Narang di Kalimantan Tengah, adalah contoh figur-figur pemimpin yang sangat diperlukan Indonesia di masa depan.

Tjahjo meminta seluruh jajaran PDI-P memegang teguh disiplin partai, menjaga soliditas, dan terus-menerus bekerja di tengah masyarakat maupun internal partai. "Kami juga membenahi internal partai untuk menggerakkan masyarakat demi meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan rakyat," ujar dia.

Bak kembang desa, PDI-P memang tengah berada di pusat perhatian. Pada satu sisi, dukungan luar biasa besar datang untuk mengusung Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebagai calon presiden. Di sisi lain, Risma yang adalah kader potensial lain yang kini menjadi Wali Kota Surabaya digoyang beragam isu.

Fenomena menyangkut keduanya bersilang sengkarut dengan "problem klasik" di PDI-P yang kerap dinilai terlalu bergantung kepada sosok Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Bila isu Joko Widodo terkait dengan tak kunjung adanya sinyal hijau dari partai itu untuk mengusungnya dalam pemilu presiden, maka sosok Risma disebut mendapat tekanan dari kalangan internal menyangkut beberapa kebijakan dan sikapnya yang oleh sebagian kalangan disebut berlawanan arus dengan kehendak partai.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

'City Manager' Ibu Kota Baru Dipilih Tanpa Pemilu

"City Manager" Ibu Kota Baru Dipilih Tanpa Pemilu

Nasional
Bupati Puncak: Idealnya Ada 6 Provinsi di Papua

Bupati Puncak: Idealnya Ada 6 Provinsi di Papua

Nasional
Soal Kemungkinan Dukung Gibran dan Bobby, Gerindra: Tergantung Survei

Soal Kemungkinan Dukung Gibran dan Bobby, Gerindra: Tergantung Survei

Nasional
Survei Median Sebut Gibran Tak Populer di Pilkada Solo, Ini Respons Puan

Survei Median Sebut Gibran Tak Populer di Pilkada Solo, Ini Respons Puan

Nasional
Muhammadiyah: Majelis Taklim Tak Perlu Jadi Sasaran Hadapi Radikalisme

Muhammadiyah: Majelis Taklim Tak Perlu Jadi Sasaran Hadapi Radikalisme

Nasional
Survei Median: Pemilih PDI-P di Solo Terbelah, Elektabilitas Gibran di Bawah Petahana

Survei Median: Pemilih PDI-P di Solo Terbelah, Elektabilitas Gibran di Bawah Petahana

Nasional
Jaksa Telusuri Penukaran Uang Rp 3,5 Miliar ke Dollar Singapura untuk Eks Dirut PTPN III

Jaksa Telusuri Penukaran Uang Rp 3,5 Miliar ke Dollar Singapura untuk Eks Dirut PTPN III

Nasional
Survei Median: Mayoritas Responden Anggap Pencalonan Gibran Bukan Politik Dinasti

Survei Median: Mayoritas Responden Anggap Pencalonan Gibran Bukan Politik Dinasti

Nasional
Ketua DPR: Omnibus Law Bukan 'Legacy' Presiden, tetapi Seluruh Bangsa

Ketua DPR: Omnibus Law Bukan "Legacy" Presiden, tetapi Seluruh Bangsa

Nasional
Saksi Akui Antar 345.000 Dollar Singapura ke Eks Dirut PTPN III

Saksi Akui Antar 345.000 Dollar Singapura ke Eks Dirut PTPN III

Nasional
Soal Amendemen UUD 1945, Muhammadiyah Usul Jabatan Presiden Tetap 2 Periode

Soal Amendemen UUD 1945, Muhammadiyah Usul Jabatan Presiden Tetap 2 Periode

Nasional
Ketum PP Muhammadiyah Dukung Amendemen UUD 1945 Terbatas soal GBHN

Ketum PP Muhammadiyah Dukung Amendemen UUD 1945 Terbatas soal GBHN

Nasional
Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada, Johan Budi: Sudah Cacat Moral, Harusnya Dilarang

Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada, Johan Budi: Sudah Cacat Moral, Harusnya Dilarang

Nasional
Ketua DPR: PPATK Harusnya Tak Ungkap Rekening Kasino Kepala Daerah ke Publik

Ketua DPR: PPATK Harusnya Tak Ungkap Rekening Kasino Kepala Daerah ke Publik

Nasional
Hanura Sebut Wiranto Tak Komunikasi soal Jabatan Wantimpres

Hanura Sebut Wiranto Tak Komunikasi soal Jabatan Wantimpres

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X