Soal Perjanjian dengan Gerindra, PDI-P Mengaku Sudah "Move-On"

Kompas.com - 17/02/2014, 05:12 WIB
Logo Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan googleLogo Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyatakan partainya tak mau lagi mengungkit soal perjanjian Batu Tulis dengan Partai Gerindra yang disebut dibuat pada 2009. Menurut dia, apapun isi perjanjian itu merupakan masa lalu.

PDI-P, kata Hasto, akan menatap ke depan dalam mempersiapkan calon Presiden yang akan diusung. "Cara berpikir kami move on bukan move back kembali ke masa lalu, karena bahaya kalau berpikir masa lalu. PDI-P melihat ke depan," ujar Hasto di Jakarta, Minggu (16/2/2014).

Terlepas dari move on, Hasto mengatakan perjanjian tersebut memasang syarat pasangan Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto yang diusung pada Pemilu 2009 memenangkan Pemilu Presiden. Bila kemenangan itu tercapai, ujar dia, PDI-P harus memastikan sejumlah besar kursi menteri harus diisi kandidat yang diusung Partai Gerindra.

"Itu kalau waktu itu menang Pemilu Presiden," kata Hasto. Karena faktanya kemenangan saat itu tak terjadi, ujar dia, maka tak ada lagi perjanjian yang mengikat PDI-P dengan Partai Gerindra, apalagi soal jatah kursi menteri itu.

Saat ini, kata Hasto, PDI-P fokus pada target pemenangan untuk pemilu legislatif dengan target 27,02 persen suara sah. Seluruh kader PDI-P juga diminta fokus turun ke lapangan untuk mencapai target itu.

Bagi PDI-P, ujar Hasto, dalam Pemilu 2014 ini diharapkan terjadi kompetisi yang sehat. "Bukan kompetisi yang mengandalkan perjanjian. Kondisi faktanya yang menang pak SBY (pada Pemilu 2009)," kata dia.

Saat ditanyakan soal tantangan Gerindra yang akan membuka perjanjian itu, Hasto tidak mempermasalahkannya. Namun, peluang Gerindra untuk kembali berkoalisi dengan PDI-P pada pemilu kali ini tampaknya terkubur pelan-pelan.

Hasto mengatakan PDI-P dalam memilih partner koalisi tidak hanya melihat kebutuhan praktis perolehan suara ataupun kesamaan ideologi. "(Namun) juga kesantunan sebuah partai dalam berpolitik," sebut dia. Menurut dia, koalisi politik harus dibangun oleh tradisi berkeadaban. "Bukan tradisi saling menjegal," tegas dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Nasional
 Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Nasional
Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Nasional
Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Nasional
Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Nasional
Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Nasional
Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Nasional
PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

Nasional
Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Nasional
Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Nasional
MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

Nasional
Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Nasional
Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Nasional
Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X