Soal Gerakan Pro Jokowi, Ada Beda Suara di PDI-P

Kompas.com - 16/02/2014, 15:34 WIB
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kiri) dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (kanan) saat menghadiri acara serial Seminar Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, di Kampus UI Salemba, Jakarta, Sabtu (30/11/2013). Seminar yang mengambil tema 'Indonesia Menjawab Tantangan Kepemimpinan Menuju Bangsa Pemenang' tersebut sebelumnya juga menghadirkan sejumlah tokoh seperti Prabowo Subianto, Dahlan Iskan, Gita Wirjawan, Wiranto, Mahfud MD dan Abraham Samad. TRIBUNNEWS/DANY PERMANAKetua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kiri) dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (kanan) saat menghadiri acara serial Seminar Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, di Kampus UI Salemba, Jakarta, Sabtu (30/11/2013). Seminar yang mengambil tema 'Indonesia Menjawab Tantangan Kepemimpinan Menuju Bangsa Pemenang' tersebut sebelumnya juga menghadirkan sejumlah tokoh seperti Prabowo Subianto, Dahlan Iskan, Gita Wirjawan, Wiranto, Mahfud MD dan Abraham Samad.
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com - Seiring moncernya dukungan bagi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk menjadi calon presiden, muncullah gerakan PDI-P pro Jokowi alias PDI-P Projo. Pengurus teras partai itu bersuara beda atas kehadiran gerakan tersebut.

"Kalau ada yang sebut mereka (Projo) dari anggota partai, saya katakan dengan tegas bahwa mereka bukan dari kalangan partai," kata Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto, usai mengisi sebuah diskusi, Minggu (16/2/2014).

Hasto mengatakan tak ada yang salah dalam era demokrasi ketika muncul kelompok menyuarakan dukungan untuk Jokowi maju menjadi calon presiden. Namun, ujar dia, jika gerakan Projo itu mengaku-aku berasal dari internal partai maka mereka diminta mencermati kembali aturan partai soal pencalonan presiden.

"Kalau bilang dari internal, (mereka) tahu aturannya kami menyerahkan (soal capres) ke Ketua Umum," kata Hasto. Lebih lanjut Hasto menilai pencantuman nama PDI-P dalam aksi Projo hanyalah sebagai salah satu strategi komunikasi agar lebih banyak diliput oleh media massa.


Beda suara

Sebaliknya, politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari mengatakan Projo adalah bentukan kader dan simpatisan kadernya untuk mendorong Jokowi maju sebagai presiden. Aspirasi itu, menurut Eva legal karena Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri belum mengeluarkan keputusan resmi mengenai figur yang akan diusung sebagai capres.

"Itu dari internal yang menginginkan Jokowi karena sebelum ada (keputusan) Ketum, semua bisa mengeluarkan aspirasi," ucap Eva, Sabtu (15/2/2014). Dalam berbagai survei, nama Jokowi berada di posisi teratas sebagai kandidat capres dengan elektabilitas tertinggi. Namun, PDI-P hingga kini belum memutuskan apalagi mengumumkan capres yang akan diusungnya.

Penentuan capres PDI-P akan dilakukan setelah pemilu legislatif. Kendati demikian, sejumlah kelompok masyarakat pendukung Jokowi maju sebagai capres telah melakukan deklarasi. Tak hanya Projo, dukungan terhadap Jokowi juga datang dari Barisan Relawan Jokowi untuk Presiden (Bara JP), Kebangkitan Indonesia Baru (KIB), dan Relawan Jokowi for President.

PDI-P memiliki tiga skenario terkait capres yang semuanya memasukkan nama Jokowi. Skenario pertama yakni mengusung duet internal Megawati-Jokowi jika PDI-P mampu meraih suara 20 persen kursi di DPR.

Skenario kedua, mengusung Jokowi dengan kader internal sebagai pasangannya. Skenario ketiga, mengusung Jokowi dengan calon eksternal yang diusung partai koalisi, jika PDI-P tak mampu mencukupi syarat presidential treshold.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Nasional
RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

Nasional
Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Nasional
Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Nasional
Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Nasional
Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Nasional
Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Nasional
Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Nasional
Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Nasional
Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Nasional
Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Nasional
Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Nasional
Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Nasional
Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X