Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Gerakan Pro Jokowi, Ada Beda Suara di PDI-P

Kompas.com - 16/02/2014, 15:34 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Seiring moncernya dukungan bagi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk menjadi calon presiden, muncullah gerakan PDI-P pro Jokowi alias PDI-P Projo. Pengurus teras partai itu bersuara beda atas kehadiran gerakan tersebut.

"Kalau ada yang sebut mereka (Projo) dari anggota partai, saya katakan dengan tegas bahwa mereka bukan dari kalangan partai," kata Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto, usai mengisi sebuah diskusi, Minggu (16/2/2014).

Hasto mengatakan tak ada yang salah dalam era demokrasi ketika muncul kelompok menyuarakan dukungan untuk Jokowi maju menjadi calon presiden. Namun, ujar dia, jika gerakan Projo itu mengaku-aku berasal dari internal partai maka mereka diminta mencermati kembali aturan partai soal pencalonan presiden.

"Kalau bilang dari internal, (mereka) tahu aturannya kami menyerahkan (soal capres) ke Ketua Umum," kata Hasto. Lebih lanjut Hasto menilai pencantuman nama PDI-P dalam aksi Projo hanyalah sebagai salah satu strategi komunikasi agar lebih banyak diliput oleh media massa.

Beda suara

Sebaliknya, politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari mengatakan Projo adalah bentukan kader dan simpatisan kadernya untuk mendorong Jokowi maju sebagai presiden. Aspirasi itu, menurut Eva legal karena Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri belum mengeluarkan keputusan resmi mengenai figur yang akan diusung sebagai capres.

"Itu dari internal yang menginginkan Jokowi karena sebelum ada (keputusan) Ketum, semua bisa mengeluarkan aspirasi," ucap Eva, Sabtu (15/2/2014). Dalam berbagai survei, nama Jokowi berada di posisi teratas sebagai kandidat capres dengan elektabilitas tertinggi. Namun, PDI-P hingga kini belum memutuskan apalagi mengumumkan capres yang akan diusungnya.

Penentuan capres PDI-P akan dilakukan setelah pemilu legislatif. Kendati demikian, sejumlah kelompok masyarakat pendukung Jokowi maju sebagai capres telah melakukan deklarasi. Tak hanya Projo, dukungan terhadap Jokowi juga datang dari Barisan Relawan Jokowi untuk Presiden (Bara JP), Kebangkitan Indonesia Baru (KIB), dan Relawan Jokowi for President.

PDI-P memiliki tiga skenario terkait capres yang semuanya memasukkan nama Jokowi. Skenario pertama yakni mengusung duet internal Megawati-Jokowi jika PDI-P mampu meraih suara 20 persen kursi di DPR.

Skenario kedua, mengusung Jokowi dengan kader internal sebagai pasangannya. Skenario ketiga, mengusung Jokowi dengan calon eksternal yang diusung partai koalisi, jika PDI-P tak mampu mencukupi syarat presidential treshold.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Nasional
Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Nasional
Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Nasional
Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Nasional
Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Nasional
Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Nasional
Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Megawati Kirim 'Amicus Curiae' ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Megawati Kirim "Amicus Curiae" ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com