Soal Gerakan Pro Jokowi, Ada Beda Suara di PDI-P

Kompas.com - 16/02/2014, 15:34 WIB
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kiri) dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (kanan) saat menghadiri acara serial Seminar Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, di Kampus UI Salemba, Jakarta, Sabtu (30/11/2013). Seminar yang mengambil tema 'Indonesia Menjawab Tantangan Kepemimpinan Menuju Bangsa Pemenang' tersebut sebelumnya juga menghadirkan sejumlah tokoh seperti Prabowo Subianto, Dahlan Iskan, Gita Wirjawan, Wiranto, Mahfud MD dan Abraham Samad. TRIBUNNEWS/DANY PERMANAKetua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kiri) dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (kanan) saat menghadiri acara serial Seminar Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, di Kampus UI Salemba, Jakarta, Sabtu (30/11/2013). Seminar yang mengambil tema 'Indonesia Menjawab Tantangan Kepemimpinan Menuju Bangsa Pemenang' tersebut sebelumnya juga menghadirkan sejumlah tokoh seperti Prabowo Subianto, Dahlan Iskan, Gita Wirjawan, Wiranto, Mahfud MD dan Abraham Samad.
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com - Seiring moncernya dukungan bagi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk menjadi calon presiden, muncullah gerakan PDI-P pro Jokowi alias PDI-P Projo. Pengurus teras partai itu bersuara beda atas kehadiran gerakan tersebut.

"Kalau ada yang sebut mereka (Projo) dari anggota partai, saya katakan dengan tegas bahwa mereka bukan dari kalangan partai," kata Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto, usai mengisi sebuah diskusi, Minggu (16/2/2014).

Hasto mengatakan tak ada yang salah dalam era demokrasi ketika muncul kelompok menyuarakan dukungan untuk Jokowi maju menjadi calon presiden. Namun, ujar dia, jika gerakan Projo itu mengaku-aku berasal dari internal partai maka mereka diminta mencermati kembali aturan partai soal pencalonan presiden.

"Kalau bilang dari internal, (mereka) tahu aturannya kami menyerahkan (soal capres) ke Ketua Umum," kata Hasto. Lebih lanjut Hasto menilai pencantuman nama PDI-P dalam aksi Projo hanyalah sebagai salah satu strategi komunikasi agar lebih banyak diliput oleh media massa.

Beda suara

Sebaliknya, politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari mengatakan Projo adalah bentukan kader dan simpatisan kadernya untuk mendorong Jokowi maju sebagai presiden. Aspirasi itu, menurut Eva legal karena Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri belum mengeluarkan keputusan resmi mengenai figur yang akan diusung sebagai capres.

"Itu dari internal yang menginginkan Jokowi karena sebelum ada (keputusan) Ketum, semua bisa mengeluarkan aspirasi," ucap Eva, Sabtu (15/2/2014). Dalam berbagai survei, nama Jokowi berada di posisi teratas sebagai kandidat capres dengan elektabilitas tertinggi. Namun, PDI-P hingga kini belum memutuskan apalagi mengumumkan capres yang akan diusungnya.

Penentuan capres PDI-P akan dilakukan setelah pemilu legislatif. Kendati demikian, sejumlah kelompok masyarakat pendukung Jokowi maju sebagai capres telah melakukan deklarasi. Tak hanya Projo, dukungan terhadap Jokowi juga datang dari Barisan Relawan Jokowi untuk Presiden (Bara JP), Kebangkitan Indonesia Baru (KIB), dan Relawan Jokowi for President.

PDI-P memiliki tiga skenario terkait capres yang semuanya memasukkan nama Jokowi. Skenario pertama yakni mengusung duet internal Megawati-Jokowi jika PDI-P mampu meraih suara 20 persen kursi di DPR.

Skenario kedua, mengusung Jokowi dengan kader internal sebagai pasangannya. Skenario ketiga, mengusung Jokowi dengan calon eksternal yang diusung partai koalisi, jika PDI-P tak mampu mencukupi syarat presidential treshold.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

'City Manager' Ibu Kota Baru Dipilih Tanpa Pemilu

"City Manager" Ibu Kota Baru Dipilih Tanpa Pemilu

Nasional
Bupati Puncak: Idealnya Ada 6 Provinsi di Papua

Bupati Puncak: Idealnya Ada 6 Provinsi di Papua

Nasional
Soal Kemungkinan Dukung Gibran dan Bobby, Gerindra: Tergantung Survei

Soal Kemungkinan Dukung Gibran dan Bobby, Gerindra: Tergantung Survei

Nasional
Survei Median Sebut Gibran Tak Populer di Pilkada Solo, Ini Respons Puan

Survei Median Sebut Gibran Tak Populer di Pilkada Solo, Ini Respons Puan

Nasional
Muhammadiyah: Majelis Taklim Tak Perlu Jadi Sasaran Hadapi Radikalisme

Muhammadiyah: Majelis Taklim Tak Perlu Jadi Sasaran Hadapi Radikalisme

Nasional
Survei Median: Pemilih PDI-P di Solo Terbelah, Elektabilitas Gibran di Bawah Petahana

Survei Median: Pemilih PDI-P di Solo Terbelah, Elektabilitas Gibran di Bawah Petahana

Nasional
Jaksa Telusuri Penukaran Uang Rp 3,5 Miliar ke Dollar Singapura untuk Eks Dirut PTPN III

Jaksa Telusuri Penukaran Uang Rp 3,5 Miliar ke Dollar Singapura untuk Eks Dirut PTPN III

Nasional
Survei Median: Mayoritas Responden Anggap Pencalonan Gibran Bukan Politik Dinasti

Survei Median: Mayoritas Responden Anggap Pencalonan Gibran Bukan Politik Dinasti

Nasional
Ketua DPR: Omnibus Law Bukan 'Legacy' Presiden, tetapi Seluruh Bangsa

Ketua DPR: Omnibus Law Bukan "Legacy" Presiden, tetapi Seluruh Bangsa

Nasional
Saksi Akui Antar 345.000 Dollar Singapura ke Eks Dirut PTPN III

Saksi Akui Antar 345.000 Dollar Singapura ke Eks Dirut PTPN III

Nasional
Soal Amendemen UUD 1945, Muhammadiyah Usul Jabatan Presiden Tetap 2 Periode

Soal Amendemen UUD 1945, Muhammadiyah Usul Jabatan Presiden Tetap 2 Periode

Nasional
Ketum PP Muhammadiyah Dukung Amendemen UUD 1945 Terbatas soal GBHN

Ketum PP Muhammadiyah Dukung Amendemen UUD 1945 Terbatas soal GBHN

Nasional
Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada, Johan Budi: Sudah Cacat Moral, Harusnya Dilarang

Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada, Johan Budi: Sudah Cacat Moral, Harusnya Dilarang

Nasional
Ketua DPR: PPATK Harusnya Tak Ungkap Rekening Kasino Kepala Daerah ke Publik

Ketua DPR: PPATK Harusnya Tak Ungkap Rekening Kasino Kepala Daerah ke Publik

Nasional
Hanura Sebut Wiranto Tak Komunikasi soal Jabatan Wantimpres

Hanura Sebut Wiranto Tak Komunikasi soal Jabatan Wantimpres

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X