Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Respons Cepat SBY Sikapi Letusan Gunung Kelud Diminta Jadi Protap

Kompas.com - 14/02/2014, 15:32 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
— Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengapresiasi sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang memberi respons cepat pada bencana letusan Gunung Kelud di Kediri, Jawa Timur. Menurut Hidayat, respons cepat Presiden SBY terjadi karena banyaknya kritik untuk Presiden saat telat mengunjungi pengungsi korban bencana letusan Gunung Sinabung, di Karo, Sumatera Utara.

"Pak Presiden sudah merespons dengan baik kritik dari publik. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah protap (prosedur tetap) kalau ada masalah bencana pejabat harus segera turun," kata Hidayat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (14/2/2014).

Hidayat mengatakan, pemerintah dan badan penanggulangan bencana di pusat dan daerah harus lebih cekatan saat mengevakuasi masyarakat di sekitar lokasi bencana. Banyaknya bencana yang datang seharusnya dijadikan latihan sehingga penanganan bencana dapat terus dilakukan dengan lebih baik.

Dari pantauannya selama ini, Hidayat menilai pemerintah atau badan penanggulangan bencana masih gagap saat melakukan evakuasi. Hal itu tampak dari banyaknya keluhan pengungsi mengenai keterbatasan dan karut-marut distribusi bantuan.

"Seolah-olah kita baru mulai menghadapi bencana. Padahal, bencana ini sudah berulang, dan letusan gunung relatif terukur, seharusnya disiapkan pengungsian yang lebih layak, lebih antisipatif, jangan selalu seperti memulai dari nol," pungkasnya.

Seperti diberitakan, Presiden SBY menyatakan, dalam waktu dua hari ini, pemerintah akan fokus melakukan kegiatan tanggap darurat di lokasi bencana letusan Gunung Kelud. Dalam tiga hingga empat hari ke depan, Presiden akan mengunjungi lokasi bencana.

Hal itu disampaikan Presiden saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Jumat. Gunung Kelud meletus pada Kamis (13/2/2014) pukul 22.50 WIB. Letusan gunung ini mencapai ketinggian 17 kilometer. Hingga kini, dampak abu vulkanik dari letusan Gunung Kelud dirasakan hingga Bandung. Penerbangan menuju kota di sekitarnya terpaksa dihentikan akibat pendeknya jarak pandang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com