Kompas.com - 14/02/2014, 09:02 WIB
Perbandingan perekrutan hakim konstitusi KOMPASPerbandingan perekrutan hakim konstitusi
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat hukum tata negara Margarito Kamis mendukung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan seluruhnya Undang-Undang nomor 4 tahun 2014 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU Mahkamah Konstitusi.

Menurut Margarito, MK telah mengeluarkan putusan yang tepat. Ia mengatakan, banyak ketentuan dalam UU yang dibatalkan MK bertentangan dengan konstitusi. Salah satunya adalah diaturnya kewenangan Komisi Yudisial (KY) membentuk panel ahli dalam rekrutmen hakim konstitusi yang dilakukan Presiden, Mahkamah Agung, dan Dewan Perwakilan Rakyat.

"Secara konstitusi itu salah karena membatasi kewenangan tiga lembaga tersebut (Presiden, MA, dan DPR)," kata Margarito, saat dihubungi, Kamis (14/2/2014) malam.

Margarito setuju jika rekrutmen hakim konstitusi tak melibatkan KY. Menurutnya, Presiden, MA, dan DPR berhak melakukan rekrutmen hakim konstitusi secara transparan dan partisipatif dengan menggalang masukan dari kelompok masyarakat sipil. Mengenai calon hakim konstitusi tidak boleh menjadi anggota partai politik minimal tujuh tahun sebelum diajukan, Margarito menilai, aturan tersebut sangat diskriminatif. Ia mengapresiasi putusan MK yang membatalkannya. Alasannya, kualitas calon hakim agung tak berpengaruh dengan aturan dari atau non-partai politik. 

"Persyaratan orang politik itu sangat diskriminatif. Ada patokan seperti itu nanti diperluas ada aturan kelompok dari etnis tertentu tidak bisa jadi hakim MK. Padahal orang parpol juga ikut membangun MK," kata dia.

Selanjutnya, ia meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera mengeluarkan Peraturan Presiden yang mempertegas kewajiban Presiden, MA, dan DPR membentuk panel ahli yang transparan dan partisipatif saat melakukan rekrutmen hakim MK.

"Saya minta betul pada Presiden, DPR, serta MA untuk ketika merekrut hakim MK wajib merancang mekanisme internal untuk memenuhi prinsip transparansi dan partisipatif," tandasnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebelumnya, MK dalam putusannya telah membatalkan UU Nomor 4/2014 dan memberlakukan kembali UU No. 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Batalnya UU No. 4/2014 ini berarti telah membatalkan adanya panel ahli yang akan menyeleksi bakal calon hakim konstitusi, pengawasan hakim konstitusi melalui Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK), dan syarat hakim konstitusi harus tujuh tahun telah lepas dari ikatan partai politik.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Atlet Paralimpiade Indonesia Berjaya di Tokyo 2020, Ini Janji Mensos untuk Mereka

Atlet Paralimpiade Indonesia Berjaya di Tokyo 2020, Ini Janji Mensos untuk Mereka

Nasional
Oktober, Fitur PeduliLindungi Ada di Gojek, Tokopedia, hingga Jaki

Oktober, Fitur PeduliLindungi Ada di Gojek, Tokopedia, hingga Jaki

Nasional
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Dijemput KPK, MKD: Di Luar Dugaan Kami

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Dijemput KPK, MKD: Di Luar Dugaan Kami

Nasional
Wapres Ingatkan Revisi UU ASN Jangan Sampai Lemahkan Reformasi Birokrasi

Wapres Ingatkan Revisi UU ASN Jangan Sampai Lemahkan Reformasi Birokrasi

Nasional
Kuasa Hukum ICW dan Fatia Datangi Komnas HAM, Minta Perlindungan Pekerja HAM

Kuasa Hukum ICW dan Fatia Datangi Komnas HAM, Minta Perlindungan Pekerja HAM

Nasional
Dijemput Penyidik KPK, Azis Syamsuddin Tiba di Gedung Merah Putih

Dijemput Penyidik KPK, Azis Syamsuddin Tiba di Gedung Merah Putih

Nasional
Puan: Vaksin Kita Banyak, Jangan Sampai Tidak Disuntikkan

Puan: Vaksin Kita Banyak, Jangan Sampai Tidak Disuntikkan

Nasional
Ketua KPK: Azis Syamsuddin Sudah Dibawa ke Gedung KPK

Ketua KPK: Azis Syamsuddin Sudah Dibawa ke Gedung KPK

Nasional
Kemenkes: Hampir 9.000.000 Orang yang Gunakan PeduliLindungi

Kemenkes: Hampir 9.000.000 Orang yang Gunakan PeduliLindungi

Nasional
Epidemiolog Sebut Masih Banyak Masyarakat di Papua Percaya Covid-19 dari Roh Jahat

Epidemiolog Sebut Masih Banyak Masyarakat di Papua Percaya Covid-19 dari Roh Jahat

Nasional
Beri Apresiasi Atlet Paralimpiade, Mensos Risma Janji Bangun Tempat Latihan

Beri Apresiasi Atlet Paralimpiade, Mensos Risma Janji Bangun Tempat Latihan

Nasional
KTP Dinilai Bisa Jadi Alternatif agar Warga Bisa Beraktivitas meski Tak Punya Aplikasi PeduliLindungi

KTP Dinilai Bisa Jadi Alternatif agar Warga Bisa Beraktivitas meski Tak Punya Aplikasi PeduliLindungi

Nasional
KPK Geledah 3 Lokasi di Probolinggo Terkait Dugaan Suap Jual Beli Jabatan

KPK Geledah 3 Lokasi di Probolinggo Terkait Dugaan Suap Jual Beli Jabatan

Nasional
Dilantik Jadi Jubir Kantor Pemberantasan Korupsi, Febri Diansyah: Gedung Merah Putih Dibajak

Dilantik Jadi Jubir Kantor Pemberantasan Korupsi, Febri Diansyah: Gedung Merah Putih Dibajak

Nasional
Satgas: Lebih dari 179,8 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Sudah Didistribusikan

Satgas: Lebih dari 179,8 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Sudah Didistribusikan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.