Yani Dukung UU MK Dibatalkan agar Kader Partai Bisa Jadi Hakim MK

Kompas.com - 13/02/2014, 19:35 WIB
Anggota Komisi III dari Fraksi PPP Ahmad Yani KOMPAS.com/Indra AkuntonoAnggota Komisi III dari Fraksi PPP Ahmad Yani
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
– Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyambut positif putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Anggota Komisi III dari Fraksi PPPP, Ahmad Yani, menilai memang sejak awal kelahiran Perppu MK oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah membuat batasan bagi lembaga-lembaga lain.

“Misalnya, soal panel ahli KY. Seharusnya kan diseleksi dan diatur oleh masing-masing lembaga (KY, DPR, dan Presiden) dalam memilih hakim. Tapi akhirnya menjadi limitatif dengan adanya Panel Ahli, prosesnya akan menjadi rumit,” ujar Yani saat dihubungi, Kamis (13/2/2014).

Selain itu, Yani juga mendukung penghapusan pasal tentang syarat hakim konstitusi minimal 7 tahun berhenti dari keanggotaan di partai politik. Aturan ini, sebut Yani, sangat diskriminatif terhadap kader partai. “Seolah-olah orang partai tidak bisa menjadi negarawan,” katanya.

Yani juga tidak sependapat dengan pandangan yang melihat MK tidak berwenang mengadili perkara terkait lembaganya sendiri. “Dia mempunyai wewenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD. Ini bukan etis atau tidak, ini mandat konstitusi,” tutur Yani.

Seperti diberitakan, dengan putusan MK tersebut, substansi UU No 4 Tahun 2014 yang menyangkut persyaratan calon hakim konstitusi, serta pembentukan panel ahli dan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK) menjadi hilang. MK memutuskan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berlaku kembali.

Mahkamah berpendapat, pembentukan Perppu yang kemudian menjadi UU MK dinilai tidak memenuhi syarat kegentingan yang memaksa. Meskipun kegentingan yang memaksa menjadi subyektivitas Presiden, menurut MK, subyektivitas itu harus memiliki dasar obyektivitas, sesuai yang disyaratkan konstitusi.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPU: 7 Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Pilkada 2020 Tak Memenuhi Syarat

KPU: 7 Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Pilkada 2020 Tak Memenuhi Syarat

Nasional
Partai Baru Amien Rais Bernama Partai Ummat

Partai Baru Amien Rais Bernama Partai Ummat

Nasional
Sri Mulyani Yakin Indonesia Lewati Zona Kontraksi Ekonomi dan Atasi Covid-19

Sri Mulyani Yakin Indonesia Lewati Zona Kontraksi Ekonomi dan Atasi Covid-19

Nasional
Wapres Sebut Ekspor Minyak Sawit Indonesia Turun 11 Persen akibat Pandemi Covid-19

Wapres Sebut Ekspor Minyak Sawit Indonesia Turun 11 Persen akibat Pandemi Covid-19

Nasional
Peringati Hari Lansia Internasional, Sudahkah Lindungi Orangtua dari Covid-19

Peringati Hari Lansia Internasional, Sudahkah Lindungi Orangtua dari Covid-19

Nasional
Ketua Satgas Minta BPOM Pastikan Status Halal Vaksin Covid-19

Ketua Satgas Minta BPOM Pastikan Status Halal Vaksin Covid-19

Nasional
IDI: Kegiatan di Puskesmas dan Posyandu Menurun, Masyarakat Khawatir Tertular Covid-19

IDI: Kegiatan di Puskesmas dan Posyandu Menurun, Masyarakat Khawatir Tertular Covid-19

Nasional
Mahfud Perintahkan Polri Usut Kasus Pembunuhan Warga Sipil di Papua

Mahfud Perintahkan Polri Usut Kasus Pembunuhan Warga Sipil di Papua

Nasional
Satgas Ingatkan Risiko Penularan Covid-19, di Kantor, Keluarga, hingga Tempat Wisata

Satgas Ingatkan Risiko Penularan Covid-19, di Kantor, Keluarga, hingga Tempat Wisata

Nasional
Mahfud Sebut Ada Kelompok yang Provokasi agar Papua Pisah dari Indonesia

Mahfud Sebut Ada Kelompok yang Provokasi agar Papua Pisah dari Indonesia

Nasional
Istana Ingatkan KAMI: Jangan Coba Ganggu Stabilitas Politik

Istana Ingatkan KAMI: Jangan Coba Ganggu Stabilitas Politik

Nasional
Pimpinan Komisi II Minta Polisi Tak Ragu Tertibkan Pelanggar Protokol Covid-19 dalam Pilkada

Pimpinan Komisi II Minta Polisi Tak Ragu Tertibkan Pelanggar Protokol Covid-19 dalam Pilkada

Nasional
Wapres Harap Program Santripreneur Berbasis Kelapa Sawit Gerakkan Potensi Ekonomi Pesantren

Wapres Harap Program Santripreneur Berbasis Kelapa Sawit Gerakkan Potensi Ekonomi Pesantren

Nasional
Polisi Telusuri Rekening Cleaning Service dengan Saldo Ratusan Juta Rupiah dalam Kasus Kebakaran Kejagung

Polisi Telusuri Rekening Cleaning Service dengan Saldo Ratusan Juta Rupiah dalam Kasus Kebakaran Kejagung

Nasional
Mobil Terguling Setelah Tabrak Trotoar di Dekat Gedung DPR/MPR RI

Mobil Terguling Setelah Tabrak Trotoar di Dekat Gedung DPR/MPR RI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X