UU MK Dibatalkan, MK Bakal Kembali Diisi Orang Partai

Kompas.com - 13/02/2014, 18:16 WIB
Kompas/Lucky Pransiska Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (21/1). Kompas/Lucky Pransiska (UKI)


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Gerindra, Martin Hutabarat, menyayangkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan seluruh Undang-undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU Mahkamah Konstitusi. Martin khawatir putusan itu akan membuat MK kembali diisi oleh orang-orang partai.

"Saya melihat bahwa putusan ini meruntuhkan harapan banyak yang ingin melihat hakim-hakim MK itu adalah negarawan-negarawan, bukan partisan. Ini telah meruntuhkan harapan banyak orang bahwa hakim konstitusi adalah negarawan," ujar Martin saat dihubungi, Kamis (13/2/2014).

Martin mengaku tak menduga putusan MK membatalkan seluruh isi undang-undang tersebut. Pasalnya, Martin berkeyakinan UU MK hasil revisi tidak bertentangan dengan konstitusi. Salah satu substansi UU itu adalah mencegah hadirnya hakim konstitusi yang partisan. Hal tersebut tercantum dalam aturan syarat hakim konstitusi yang diwajibkan sudah keluar dari keanggotaan partai politik minimal 7 tahun.

"Kalau seperti sekarang? Hamdan Zoelva sebagai hakim konstitusi mewakili pemerintah, padahal dia (dulu) petinggi PBB, lalu Komisi III DPR bisa memilih dan menetapkan Akil pada periode kedua tanpa fit and proper test sehingga MK diisi oleh hakim yang tidak agung," papar Martin.

Seperti diberitakan, dengan putusan MK tersebut, substansi UU No 4 Tahun 2014 yang menyangkut persyaratan calon hakim konstitusi, serta pembentukan panel ahli dan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK) menjadi hilang. MK memutuskan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berlaku kembali.

Mahkamah berpendapat, pembentukan Perppu yang kemudian menjadi UU MK dinilai tidak memenuhi syarat kegentingan yang memaksa. Meskipun kegentingan yang memaksa menjadi subyektivitas Presiden, menurut MK, subyektivitas itu harus memiliki dasar obyektivitas, sesuai yang disyaratkan konstitusi.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorSandro Gatra

Terkini Lainnya

Mucikari Tawar Rp 25 Juta, Artis VA Minta Rp 35 Juta

Mucikari Tawar Rp 25 Juta, Artis VA Minta Rp 35 Juta

Regional
[POPULER INTERNASIONAL] Raja Arab Saudi Dibunuh Keponakan | Rusia Kirim Tentara ke Venezuela

[POPULER INTERNASIONAL] Raja Arab Saudi Dibunuh Keponakan | Rusia Kirim Tentara ke Venezuela

Internasional
Ma'ruf Amin: Jangan Mau Dipengaruhi supaya Tak Datang ke TPS

Ma'ruf Amin: Jangan Mau Dipengaruhi supaya Tak Datang ke TPS

Nasional
[BERITA POPULER] Survei Vox Populi: Prabowo-Sandiaga 33,6 Persen | Kisah Raja Faisal Dibunuh Keponakan

[BERITA POPULER] Survei Vox Populi: Prabowo-Sandiaga 33,6 Persen | Kisah Raja Faisal Dibunuh Keponakan

Nasional
Target Suara Capres, 'PR' untuk Timses

Target Suara Capres, "PR" untuk Timses

Nasional
Hari Ketiga Kampanye, Prabowo Bertolak ke Bali dan NTB, Sandiaga di Lamongan

Hari Ketiga Kampanye, Prabowo Bertolak ke Bali dan NTB, Sandiaga di Lamongan

Nasional
Ketika Sandiaga Curhat soal Pengalaman Jadi Pengangguran Sebelum Berwirausaha

Ketika Sandiaga Curhat soal Pengalaman Jadi Pengangguran Sebelum Berwirausaha

Regional
Surya Paloh: Indonesia Butuh Jokowi

Surya Paloh: Indonesia Butuh Jokowi

Regional
Pesawat British Airways Salah Mendarat 800 Kilometer dari Kota Tujuan

Pesawat British Airways Salah Mendarat 800 Kilometer dari Kota Tujuan

Internasional
Kuasa Hukum Pastikan Penahanan Jokdri Bukan karena Terlibat Pengaturan Skor

Kuasa Hukum Pastikan Penahanan Jokdri Bukan karena Terlibat Pengaturan Skor

Megapolitan
Toilet Pengompos hingga Bioplastik, Solusi Pemulihan Citarum yang  Ditawarkan LIPI

Toilet Pengompos hingga Bioplastik, Solusi Pemulihan Citarum yang Ditawarkan LIPI

Regional
Biografi Tokoh Dunia: Jules Verne, Pelopor Novel Fiksi Ilmiah

Biografi Tokoh Dunia: Jules Verne, Pelopor Novel Fiksi Ilmiah

Internasional
Kuasa Hukum: Tak Sepatutnya Jokdri Ditahan, Ini Alasan Subjektif Penyidik

Kuasa Hukum: Tak Sepatutnya Jokdri Ditahan, Ini Alasan Subjektif Penyidik

Megapolitan
Satu Lagi Terduga Teroris Jaringan Sibolga Ditangkap

Satu Lagi Terduga Teroris Jaringan Sibolga Ditangkap

Nasional
Berkenalan dengan Barbie di Facebook, Pria di Depok Babak Belur dan Diperas

Berkenalan dengan Barbie di Facebook, Pria di Depok Babak Belur dan Diperas

Megapolitan

Close Ads X