UU MK Dibatalkan, MK Bakal Kembali Diisi Orang Partai

Kompas.com - 13/02/2014, 18:16 WIB
Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (21/1). Kompas/Lucky Pransiska (UKI) Kompas/Lucky PransiskaGedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (21/1). Kompas/Lucky Pransiska (UKI)
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Gerindra, Martin Hutabarat, menyayangkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan seluruh Undang-undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU Mahkamah Konstitusi. Martin khawatir putusan itu akan membuat MK kembali diisi oleh orang-orang partai.

"Saya melihat bahwa putusan ini meruntuhkan harapan banyak yang ingin melihat hakim-hakim MK itu adalah negarawan-negarawan, bukan partisan. Ini telah meruntuhkan harapan banyak orang bahwa hakim konstitusi adalah negarawan," ujar Martin saat dihubungi, Kamis (13/2/2014).

Martin mengaku tak menduga putusan MK membatalkan seluruh isi undang-undang tersebut. Pasalnya, Martin berkeyakinan UU MK hasil revisi tidak bertentangan dengan konstitusi. Salah satu substansi UU itu adalah mencegah hadirnya hakim konstitusi yang partisan. Hal tersebut tercantum dalam aturan syarat hakim konstitusi yang diwajibkan sudah keluar dari keanggotaan partai politik minimal 7 tahun.

"Kalau seperti sekarang? Hamdan Zoelva sebagai hakim konstitusi mewakili pemerintah, padahal dia (dulu) petinggi PBB, lalu Komisi III DPR bisa memilih dan menetapkan Akil pada periode kedua tanpa fit and proper test sehingga MK diisi oleh hakim yang tidak agung," papar Martin.


Seperti diberitakan, dengan putusan MK tersebut, substansi UU No 4 Tahun 2014 yang menyangkut persyaratan calon hakim konstitusi, serta pembentukan panel ahli dan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK) menjadi hilang. MK memutuskan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berlaku kembali.

Mahkamah berpendapat, pembentukan Perppu yang kemudian menjadi UU MK dinilai tidak memenuhi syarat kegentingan yang memaksa. Meskipun kegentingan yang memaksa menjadi subyektivitas Presiden, menurut MK, subyektivitas itu harus memiliki dasar obyektivitas, sesuai yang disyaratkan konstitusi.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X