Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

19 Tokoh Ini Ditantang Maju Jadi Calon Presiden

Kompas.com - 12/02/2014, 17:06 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
— Komunike Bersama Peduli Indonesia (KBPI) menantang 19 tokoh untuk maju sebagai calon presiden Republik Indonesia selanjutnya. KBPI sendiri terdiri dari sejumlah aktivis dan pengamat politik, seperti Komarudin Hidayat, Ikrar Nusa Bhakti, Jusuf Wanandi, dan Hamdi Muluk. Untuk mendapatkan nama 19 tokoh tersebut, dilakukan sebuah diskusi dengan menggunakan metode brainstorming.

"Jadi kita berkumpul, tiap orang bisa usul nama berapa saja, setelah itu baru kita seleksi. Yang tidak lolos seleksi, langsung kita coret. Jadi brainstorming seperti itu saja," kata Hamdi saat jumpa pers di Jakarta, Rabu (12/2/2014) sore.

Seleksi dilakukan berdasarkan empat aspek. Pertama, tokoh tersebut harus memiliki integritas yang baik, dalam arti tidak terlibat dalam kasus hukum, khususnya korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Kedua, tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Ketiga, dia mampu menginspirasi orang banyak. Terakhir, dia harus mempunyai prestasi atau rekam jejak yang mengesankan. Siapa saja tokoh tersebut?

Dari latar belakang birokrat atau kepala daerah, muncul lima nama. Mereka adalah Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, Bupati Bantaeng Nurdin Abdullah, Bupati Bojonegoro Suyoto, dan mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Rustriningsih.

Dari latar belakang CEO, ada delapan nama yang ditantang. Mereka adalah Founder Mayapada Group Tahir, CEO Kompas Gramedia Agung Prasetyo, CEO Trans Corp Chairul Tanjung, mantan CEO IBM Asia Pasifik Beti Alisyahbana, CEO Garuda Indonesia Emirsyah Satar, CEO PT Kereta Api Indonesia Ignatius Johan, CEO Garuda Food Sudhamex, dan Direksi World Bank Sri Mulyani.

Selanjutnya, dari latar belakang pegiat sosial ada tiga nama. Mereka adalah Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla, wirausaha sosial Tri Mumpuni, dan Ketua Umum PP Muslimat NU Khofifah Indar Prawansa.

Terakhir, dari kalangan intelektual atau akademisi juga muncul tiga nama. Mereka adalah Imam Prasodjo, Faisal Basri, dan Onno Purbo.

Hamdi mengatakan, KBPI telah mengirimkan surat secara langsung kepada 19 tokoh tersebut. "Intinya kita sudah berusaha untuk mendorong mereka. Masalah mereka mau atau enggak, ya terserah mereka," pungkas Hamdi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com