Kisruh KRI Usman-Harun, Beredar Satire PM Singapura Blokir Facebook Presiden SBY

Kompas.com - 12/02/2014, 04:55 WIB
Halaman muka laman Facebook akun resmi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Screen shot diambil pada per 12 Februari 2014. FacebookHalaman muka laman Facebook akun resmi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Screen shot diambil pada per 12 Februari 2014.
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com — Ketegangan antara Indonesia dan Singapura lantaran kontroversi penamaan KRI Usman-Harun menuai tulisan satire dalam laman internet yang menyerupai situs berita, New Nation. Laman tersebut menayangkan tulisan berjudul "PM Lee unfriends Susilo Bambang Yudhoyono on Facebook, untags him from photos".

Di dalamnya, New Nation menulis PM Singapura, Lee Hsien Loong, telah memblokir akun Facebook Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dari daftar teman. Selain menghapus SBY sebagai teman, Lee juga juga menghilangkan dan menghapus tag-tag foto yang menunjukkan SBY di dalam koleksi albumnya.

Sementara dalam kenyataannya, akun Facebook yang terverifikasi sebagai akun resmi Presiden SBY adalah fanpage. Kisruh soal kapal perang milik TNI AL ini memang sempat memicu ketegangan di antara dua negara.

Usman Haji Mohamed Ali dan Harun Said merupakan dua prajurit Korps Komando Operasi (KKO) TNI AL, yang tewas setelah dihukum mati oleh Pemerintah Singapura pada 17 Oktober 1968. Mereka berdua ditangkap sesudah mengebom MacDonald House di Orchard Road, Singapura.

Aksi Usman dan Harun pada 10 Maret 1965 itu menewaskan tiga orang dan melukai 33 orang lain. Singapura menganggap Usman dan Harun sebagai teroris. Adapun Indonesia menempatkan mereka sebagai pahlawan karena gugur saat menjalankan tugas.

Sikap Singapura atas penamaan kapal ini dipandang berlebihan. Karena itu, Panglima TNI Jenderal Moeldoko menolak hadir dalam acara Singapore Airshow yang berlangsung 11 sampai 16 Februari 2014. Ketidakhadiran Moeldoko beralasan Singapura telah membatalkan undangan untuk 100 perwira TNI sebagai bagian protes Negeri Singa itu soal penamaan KRI.

Sementara itu, Moeldoko mengatakan penamaan kapal tersebut merupakan urusan internal Indonesia dan tidak ada maksud membuka luka lama dalam hubungan bilateral kedua negara.
"Ini persoalan internal kita. Nama itu ditentukan, ada tiga kapal, (yakni KRI) Bung Tomo, Usman, Harun, sekarang baru muncul persoalan," kata dia.

Pembatalan undangan 100 anak buahnya dipandang Moeldoko sebagai hal biasa. Ia berharap masalah tersebut tidak berlanjut karena hubungan baik antara Singapura dan Indonesia selama ini sudah terjalin.

(Hasiolan Eko P Gultom)

Ralat:
Sebelumnya berita ini tayang dengan judul "PM Singapura Blok Akun Facebook Presiden SBY"

Dalam berita ralat di atas, paragraf ketiga merupakan penambahan baru. Adapun perbaikan dilakukan pada paragraf satu dan dua, yang sebelumnya tertera:

Ketegangan antara Indonesia dan Singapura lantaran kontroversi penamaan KRI Usman-Harun mencapai puncaknya. Dilaporkan, Selasa (11/2/2014), ketegangan juga sudah menjalar hingga ke tingkat pucuk pimpinan kedua negara.

Dilansir media Singapura, New Nation, PM Singapura, Lee Hsien Loong, telah mengeblok akun Facebook Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dari daftar teman. Selain menghapus SBY sebagai teman, Lee juga juga menghilangkan dan menghapus tag-tag foto yang menunjukkan SBY di dalam koleksi albumnya.

Baca tentang
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dalam RKUHP, Gelandangan dan Pengganggu Ketertiban Umum Diancam Denda Rp 1 Juta

Dalam RKUHP, Gelandangan dan Pengganggu Ketertiban Umum Diancam Denda Rp 1 Juta

Nasional
KPK Dalami Dugaan Uang Suap Imam Nahrawi Mengalir ke Pihak Lain

KPK Dalami Dugaan Uang Suap Imam Nahrawi Mengalir ke Pihak Lain

Nasional
Kritik Revisi KUHP, Pakar Hukum: Kita Sedang Krisis Negarawan

Kritik Revisi KUHP, Pakar Hukum: Kita Sedang Krisis Negarawan

Nasional
Revisi UU KPK, Pemerintah dan DPR Dinilai Membentengi Diri dari KPK

Revisi UU KPK, Pemerintah dan DPR Dinilai Membentengi Diri dari KPK

Nasional
Sempat Alot soal Dana Abadi, RUU Pesantren Akhirnya Disepakati Dibawa ke Rapat Paripurna

Sempat Alot soal Dana Abadi, RUU Pesantren Akhirnya Disepakati Dibawa ke Rapat Paripurna

Nasional
Soal Pengesahan RUU KPK, Mahasiswa Sampaikan Mosi Tidak Percaya ke DPR

Soal Pengesahan RUU KPK, Mahasiswa Sampaikan Mosi Tidak Percaya ke DPR

Nasional
Terima Surat Keberatan Koalisi Masyarakat Sipil, PBB Bakal Analisis Isi Revisi UU KPK

Terima Surat Keberatan Koalisi Masyarakat Sipil, PBB Bakal Analisis Isi Revisi UU KPK

Nasional
Mahasiswa: Kami Lihat DPR Tidak Peduli dengan Masyarakat

Mahasiswa: Kami Lihat DPR Tidak Peduli dengan Masyarakat

Nasional
Waktu Sudah Mepet, Jokowi Disarankan Tak Usah Tunjuk Menpora Baru

Waktu Sudah Mepet, Jokowi Disarankan Tak Usah Tunjuk Menpora Baru

Nasional
Imam Nahrawi Dicegah Bepergian ke Luar Negeri

Imam Nahrawi Dicegah Bepergian ke Luar Negeri

Nasional
Jadi ASN, Pegawai KPK Dikhawatirkan Tergoda Suap

Jadi ASN, Pegawai KPK Dikhawatirkan Tergoda Suap

Nasional
4 Anggota DPRD Lampung Tengah Didakwa Terima Suap dengan Total Rp 9,69 Miliar

4 Anggota DPRD Lampung Tengah Didakwa Terima Suap dengan Total Rp 9,69 Miliar

Nasional
Narapidana dengan Hepatitis C di Lapas dan Rutan DKI Jakarta Akan Dipisahkan

Narapidana dengan Hepatitis C di Lapas dan Rutan DKI Jakarta Akan Dipisahkan

Nasional
Menhan: Dari Dulu Saya Bilang, TNI-Polri Tak Akan Ditarik dari Papua

Menhan: Dari Dulu Saya Bilang, TNI-Polri Tak Akan Ditarik dari Papua

Nasional
Mahasiswa Penolak RUU KPK dan RKUHP Kecewa Tak Bisa Bertemu Pimpinan DPR

Mahasiswa Penolak RUU KPK dan RKUHP Kecewa Tak Bisa Bertemu Pimpinan DPR

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X