Kompas.com - 11/02/2014, 21:16 WIB
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
- Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memperingatkan Direktur Utama PT Parna Raya Group, Artha Meris Simbolon, agar tidak memberi keterangan palsu dalam persidangan. Meris dapat dihukum pidana jika terbukti memberi keterangan yang tidak benar.

"Kalau sudah bersumpah tapi ternyata keterangan disinyalir tidak benar, majelis bisa menetapkan dan meminta Penuntut Umum menyidik karena melakukan sumpah palsu," ujar hakim anggota, Mathius Samiadji, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (11/2/2014).

Hukuman bagi saksi yang memberi keterangan palsu diatur dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun Pasal 22 tersebut berbunyi "Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)."

"Tidak hadir saja hukumannya tinggi. Kedua, hadir tidak mau disumpah bisa langsung perintah ditahan 14 hari. Ini undang-undang yang ngatur," kata Mathius.

Teguran itu disampaikan Samiadji ketika Meris tak mengakui suaranya sendiri dalam rekaman pembicaraan telepon yang diputar Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi. Rekaman sadapan KPK itu diputar dalam sidang kasus dugaan suap di lingkungan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dengan terdakwa mantan Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini.

Rekaman itu memperdengarkan percakapan antara Meris dan pelatih golf Rudi, Deviardi. "Itu sepertinya suaranya mirip dengan suara saya, Pak. Tapi bukan suara saya," ujar Meris.

Sementara itu, Deviardi mengakui suara dalam rekaman itu adalah percakapannya dengan Meris. Meris juga membantah pernah memberikan uang pada Rudi melalui Deviardi. Ia mengaku tak mengenal dan tak pernah bertemu Deviardi.

Sementara Deviardi mengaku kali pertama bertemu Meris saat bermain golf di Gunung Geulis, Jawa Barat. Dia dikenalkan oleh Rudi. Deviardi pun mengaku menerima sejumlah uang dari Meris untuk diberikan pada Rudi.

Dalam dakwaan, Rudi melalui Deviardi menerima uang dari Meris selaku Presiden PT Kaltim Parna Industri secara bertahap sebesar 522.500 dollar AS. Uang dari Meris menurut jaksa agar Rudi memberikan rekomendasi atau persetujuan menurunkan formula harga gas untuk PT Kaltim Parna Industri.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rencana Vaksinasi Booster Jadi Syarat Perjalanan dan Masuk Mal

Rencana Vaksinasi Booster Jadi Syarat Perjalanan dan Masuk Mal

Nasional
Jenderal Listyo Sigit Akui Polri Belum Sempurna, Janji Terus Berbenah

Jenderal Listyo Sigit Akui Polri Belum Sempurna, Janji Terus Berbenah

Nasional
Daftar Lengkap Wilayah PPKM Level 1-2 Seluruh Indonesia, Berlaku 5 Juli-1 Agustus

Daftar Lengkap Wilayah PPKM Level 1-2 Seluruh Indonesia, Berlaku 5 Juli-1 Agustus

Nasional
Sidang Etik Lili Pintauli, Dewas KPK: 60 Hari Harus Sudah Diputus

Sidang Etik Lili Pintauli, Dewas KPK: 60 Hari Harus Sudah Diputus

Nasional
Jokowi: Polri Harus Mengawal Perpindahan IKN agar Lancar dan Tepat Waktu

Jokowi: Polri Harus Mengawal Perpindahan IKN agar Lancar dan Tepat Waktu

Nasional
Penuhi Undangan Raja Salman, Wapres Bertolak ke Arab Saudi untuk Ibadah Haji

Penuhi Undangan Raja Salman, Wapres Bertolak ke Arab Saudi untuk Ibadah Haji

Nasional
Jokowi: Polri Harus Lebih Maju Dibandingkan Pelaku Kejahatan

Jokowi: Polri Harus Lebih Maju Dibandingkan Pelaku Kejahatan

Nasional
Jokowi di Hadapan Anggota Polri: Saudara-saudara Selalu dalam Pengamatan Rakyat

Jokowi di Hadapan Anggota Polri: Saudara-saudara Selalu dalam Pengamatan Rakyat

Nasional
PPKM Jawa-Bali: Kapasitas Bioskop 75 Persen, Anak di Bawah 12 Tahun Wajib Vaksin

PPKM Jawa-Bali: Kapasitas Bioskop 75 Persen, Anak di Bawah 12 Tahun Wajib Vaksin

Nasional
Sore Ini, Mendagri Lantik Mayjen Achmad Marzuki sebagai Penjabat Gubernur Aceh

Sore Ini, Mendagri Lantik Mayjen Achmad Marzuki sebagai Penjabat Gubernur Aceh

Nasional
Dalih Bukan Lembaga Amal, ACT Akui Potong 13,7 Persen Donasi untuk Operasional

Dalih Bukan Lembaga Amal, ACT Akui Potong 13,7 Persen Donasi untuk Operasional

Nasional
Jokowi: Saya Baca Berita dan Medsos, Kecerobohan Kecil Bisa Rusak Kepercayaan kepada Polri

Jokowi: Saya Baca Berita dan Medsos, Kecerobohan Kecil Bisa Rusak Kepercayaan kepada Polri

Nasional
Jokowi: Atas Nama Rakyat, Bangsa, dan Negara, Selamat Hari Bhayangkara

Jokowi: Atas Nama Rakyat, Bangsa, dan Negara, Selamat Hari Bhayangkara

Nasional
Dugaan Penyelewengan Dana Kemanusiaan ACT yang Terungkap

Dugaan Penyelewengan Dana Kemanusiaan ACT yang Terungkap

Nasional
Tjahjo Kumolo Wafat, Jokowi Tunjuk Tito Karnavian Jadi Menpan-RB Ad Interim

Tjahjo Kumolo Wafat, Jokowi Tunjuk Tito Karnavian Jadi Menpan-RB Ad Interim

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.