Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua Bawaslu: Ada Golput, Golongan Pencari Uang Tunai

Kompas.com - 11/02/2014, 18:08 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI (Bawaslu) Muhammad mengatakan, saat ini gejala golput mulai merebak di tengah masyarakat. Golput yang dimaksudnya ternyata bukan hanya golongan putih, yang tidak menggunakan hak pilihnya, melainkan golongan pencari uang tunai.

"Sekarang ini golput bukan lagi hanya golongan putih. Ada juga gejala golongan pencari uang tunai," kata Muhammad dalam paparannya pada Rapat Koordinasi Nasional Pemantapan Pemilu Legislatif 2014 di Jakarta, Selasa (11/2/2104).

Menurutnya, kelompok pemilih golput itu selalu menerima pemberian uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang dari calon anggota legislatif (caleg) atau tim sukses caleg. Ia mengatakan, yang bersangkutan tidak hanya menerima dari satu pihak. Pada saat pemungutan suara, warga yang menerima uang politik itu ternyata tidak menggunakan hak pilihnya.

"Terima duit, lalu masuk kantong. Pas hari H pemungutan suara, tidak ikut memilih," kata Muhammad.

Dia menyayangkan semakin banyaknya warga yang menerima uang dari peserta pemilu. Bahkan kata dia, masyarakat semakin terang-terangan melibatkan dirinya dalam praktik itu. "Ada juga di sebuah kampung ditemukan tulisan besar saat pilkada, 'Masyarakat di desa ini siap menerima serangan fajar'. Ini merusak karakter pemilu kita," katanya.

Muhammad menuturkan, praktik politik uang menjadi pekerjaan rumah semua pihak. Menurutnya, pemberantasan politik uang merupakan tugas berat. Ia meminta semua pihak mencegah adanya politik uang tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Nasional
Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Nasional
Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Nasional
Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Megawati Kirim 'Amicus Curiae' ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Megawati Kirim "Amicus Curiae" ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Nasional
KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

Nasional
Menko Polhukam Sebut Mayoritas Pengaduan Masyarakat Terkait Masalah Agraria dan Pertanahan

Menko Polhukam Sebut Mayoritas Pengaduan Masyarakat Terkait Masalah Agraria dan Pertanahan

Nasional
Menko Polhukam Minta Jajaran Terus Jaga Stabilitas agar Tak Ada Kegaduhan

Menko Polhukam Minta Jajaran Terus Jaga Stabilitas agar Tak Ada Kegaduhan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com