Cegah Tuduhan, Kapolri Instruksikan Polisi Jangan Sentuh Kotak Suara

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Polri Jenderal (Pol) Sutarman meminta seluruh jajarannya untuk memberikan pengamanan kepada logistik pemilu. Logistik tersebut perlu dijaga mulai dari proses percetakan surat suara hingga pengamanan kotak suara. Namun, Sutarman meminta agar seluruh anggotanya tidak menyentuh kotak suara agar polisi tidak dicurigai berpihak kepada kelompok tertentu.

"Saya minta semua Kapolres, petugas di daerah, akan kita amankan. Tapi jangan sampai mnyentuh kotak suara. Jangan sampai kita dicurigai pihak tertentu karena kotak itu dipegang kapolsek, jangan!" ujar Sutarman dalam acara rapat koordinasi nasional (rakornas) Pemantapan Pemilu di Jakarta Convention Center, Selasa (11/2/2014).

Sutarman juga menginstruksikan agar polisi memberikan pengamanan pada tempat-tempat percetakan yang menjadi tempat percetakan surat suara. Menurut Sutarman, langkah itu penting agar surat suara bisa dicetak sesuai target. Sutarman memastikan Polri tidak akan memengaruhi proses yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sedangkan distribusi surat suara, Sutarman berharap agar Polri bersama TNI bisa bersinergi agar surat suara tersebut sampai ke tempat pemungutan suara (TPS) tanpa gangguan.

"Saya instruksikan Polri tidak memihak pada kekuatan Polri apa pun. Tapi saya harus amankan, Polri dan seluruh jajaran untuk amankan seluruh tahapan dan kegiatan jalannya proses Pemilu sehingga tidak ada intimidasi dan pelanggaran lain," kata Sutarman.

Untuk keperluan pengamanan pemilu, sebanyak 1.368.041 personil gabungan akan dikerahkan. Jumlah itu terdiri dari 253.035 personil Polri, 23.450 personil TNI, dan 1.091.556 personil Linmas. Pada hari pemungutan suara, seluruh kekuatan personil ini akan disebar di 545.778 tempat pemungutan suara (TPS).

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan 13 instruksi kepada seluruh jajaran terkait penyelenggaran Pemilu 2014. Di dalam pemaparannya itu, Presiden meminta agar seluruh lembaga dan instansi menyukseskan Pemilu untuk berlangsung damai, adil, dan demokratis.

Presiden juga menyoroti masalah netralitas pemerintah pusat dan daerah, Polri, dan TNI. Menurutnya, era politik praktis TNI dan Polri telah usai. Presiden meminta TNI dan Polri menjaga reformasi yang dilakukan pada masa lalu.