Survei: Angka Keinginan Partisipasi dalam Pemilu Tinggi

Kompas.com - 11/02/2014, 14:57 WIB
Pengendara motor melintasi spanduk berisi informasi tanggal Pemilihan Umum 2014 di Jalan Proklamasi, Jakarta, Kamis (2/1). Menjelang Pemilu Legislatif pada 9 April mendatang, Komisi Pemilihan Umum menyosialisasikan jadwal pemilu untuk meningkatkan peran serta masyarakat dan menekan jumlah golput. KOMPAS/LUCKY PRANSISKAPengendara motor melintasi spanduk berisi informasi tanggal Pemilihan Umum 2014 di Jalan Proklamasi, Jakarta, Kamis (2/1). Menjelang Pemilu Legislatif pada 9 April mendatang, Komisi Pemilihan Umum menyosialisasikan jadwal pemilu untuk meningkatkan peran serta masyarakat dan menekan jumlah golput.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Berdasarkan survei yang dirilis Lembaga Survei Indonesia (LSI) bekerja sama dengan lembaga survei luar negeri asal Washington DC (IFES) menunjukkan, mayoritas masyarakat indonesia ingin menggunakan hak pilihnya di Pemilu 2014.

"Kami bertanya kepada responden, seberapa besar keinginan Anda untuk menggunakan hak suara di Pemilu mendatang," kata peneliti IFES, Rakesh Sharma, dalam jumpa pers rilis surveinya, di Jakarta, Selasa (11/2/2014).

Hasilnya, lanjut Rakesh, 90 persen responden mengaku tertarik menggunakan hak pilih mereka. Sementara 9 persen menjawab mereka kemungkinan tertarik berpartisipasi, sedangkan 1 persen responden menyatakan sama sekali tidak tertarik untuk memilih.

"Kami juga membagi ke kategori pria dan wanita. Hasilnya, wanita lebih tertarik untuk berpartisipasi ke dalam pemilu dibanding pria," ujar Rakesh.

Sebesar 91 persen wanita mengaku sangat tertarik mengunakan hak suara mereka dalam pemilu. Sementara 7 persen mengaku kemungkinan tertarik untuk berpartisipasi. Untuk responden pria, 88 persen menyatakan sangat tertarik menggunakan hak suaranya dan 10 persen menyatakan kemungkinan tertarik untuk berpartisipasi.

Meski animo untuk mengikuti Pemilu 2014 meningkat, kata Rakesh, hal tersebut ternyata tidak berbanding lurus dengan ketertarikan masyarakat terhadap politik. Responden diajukan pertanyaan tentang seberapa besar ketertarikannya pada politik. Hasilnya, 41 persen responden mengaku tidak terlalu tertarik terhadap politik; 14 persen lainnya bahkan mengaku sama sekali tidak tertarik.

Sementara itu, 36 persen responden mengaku tertarik dengan politik dan yang mengaku sangat tertarik hanya 6 persen. Survei ini dilakukan pada 17-30 Desember 2013. Survei melibatkan 1.890 responden yang tersebar di 33 provinsi Indonesia. Margin of error 2,3 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Survei ini diselenggarakan dari biaya LSI dan IFES, tanpa biaya dari sponsor.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Nasional
 Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Nasional
Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Nasional
Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Nasional
Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Nasional
Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Nasional
Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Nasional
PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

Nasional
Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Nasional
Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Nasional
MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

Nasional
Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Nasional
Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Nasional
Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X