DPW Tolak Deklarasi, Pencapresan Suryadharma Ali Terancam Batal

Kompas.com - 08/02/2014, 14:16 WIB
(Kiri ke kanan) Wakil Sekretaris Jenderal PPP Arwani Thomafi, Wakil Ketua Umum PPP Lukman Hakim Syaifuddin, Ketua Umum PPP Suryadharma Ali, dan Sekretaris Jenderal PPP M Romahurmuzy dalam jumpa pers di acara Mukernas II PPP di Bandung, Jumat (7/2/2014). Sabrina Asril/KOMPAS.COM(Kiri ke kanan) Wakil Sekretaris Jenderal PPP Arwani Thomafi, Wakil Ketua Umum PPP Lukman Hakim Syaifuddin, Ketua Umum PPP Suryadharma Ali, dan Sekretaris Jenderal PPP M Romahurmuzy dalam jumpa pers di acara Mukernas II PPP di Bandung, Jumat (7/2/2014).
|
EditorEgidius Patnistik
BANDUNG, KOMPAS.com — Sebanyak 26 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menandatangani kesepakatan menolak pendeklarasian calon presiden dalam forum musyawarah kerja nasional (Mukernas) II PPP. DPW ini juga menolak rencana pendeklarasian Ketua Umum PPP Suryadharma Ali sebagai calon presiden tunggal.

Ketua DPW PPP Sulawesi Selatan, Amir Uskara, menyatakan kesepakatan itu didapat setelah hasil rapat internal sejumlah DPW pada Sabtu (8/2/2014) dini hari. "Kami sepakat untuk tidak ada deklarasi dan fokus pada bagaimana pemenangan pileg," ujar Amir saat dijumpai di sela-sela acara Mukernas PPP, Sabtu siang.

Amir menjelaskan, pendeklarasian capres PPP saat ini dinilai akan menyulitkan PPP saat memutuskan untuk berkoalisi, jika tidak memperoleh suara sampai 20 persen. "Kalau nanti terpaksa koalisi, dan hasil bargaining tidak sesuai dengan apa yang dideklarasikan, berarti mementahkan mukernas. Ini tidak baik," ucap Amir.

Sekretaris DPW PPP Sulawesi Selatan, Muhammad Aras, menambahkan sejumlah pengurus wilayah dari awal juga belum sempat menyebut nama siapa pun sebagai kandidat capres. Karena itu, Aras menilai, jika PPP memaksakan diri mendeklarasikan capres tunggal, hal ini justru bertentangan dengan keputusan Mukernas I pada tahun 2012 lalu.

"Di mukernas itu disebutkan bahwa nanti menyebut capres setelah ada hasil Pileg 2014. Kami hanya konsisten pada keputusan mukernas," imbuh Aras.

Aras juga mengakui ada kekhawatiran pengurus daerah akan elektabilitas Suryadharma Ali sebagai kandidat capres. Menurutnya, anggapan bila Suryadharma dideklarasikan saat ini bisa meningkatkan elektabilitas, sama sekali tidak ada jaminan. "Seandainya elektabilitas tinggi, bisa saja diabaikan keputusan lalu dengan ambil patokan bahwa tingkat elektabilitas capres naik setelah deklarasi. Tapi tidak ada jaminan, elektabilitas naik setelah pendeklarasian," kata Aras.

Adapun 26 DPW yang menolak pendeklarasian ini sudah menyampaikan pandangannya pada forum Mukernas II PPP. Hanya ada enam DPW yang sepakat pendeklarasian dilakukan saat ini yakni DPW PPP Bengkulu, Aceh, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan, Bali, dan Sumatera Barat.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X