Kompas.com - 07/02/2014, 23:16 WIB
Sutiyoso DIAN MAHARANISutiyoso
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
- Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Sutiyoso ingin Undang-Undang Dasar 1945 kembali diamandemen. Hal terebut, menurut Sutiyoso, dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih baik kedepannya.

"Jadi langkah apa yang harus kita lakukan (untuk membuat indonesia lebih baik)? Kita harus kaji ulang, amandemen kembali UUD 45. Setelah reformasi, sudah diamandemen empat kali, harus kita dorong amandemen kelima," kata Sutiyoso dalam pengajian bulanan Muhamadiyah dengan tema "Visi Indonesia Masa Depan" di Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Jumat (7/2/2014) malam.

Sutiyoso mengatakan, setelah diamandemen sebanyak empat kali, UUD 1945 banyak mengandung perubahan yang lebih baik. Namun, masih ada juga banyak aspek yang tidak baik.

"Oleh karena itu, amandemen selanjutnya harus mempertahankan hal yang sudah baik dan merevisi hal yang tidak baik," kata Sutiyoso.

Dia mencotohkan, hal yang menjadi lebih baik, misalnya, batasan jabatan dua periode untuk seorang presiden. Dengan amandemen itu, menurutnya, tak akan ada lagi presiden yang berkuasa selama puluhan tahun seperti Soeharto di masa orde baru.

"Yang memilih, bukan MPR lagi, tapi langsung rakyat. Dulu kalau yang milih MPR yang terpilih, itu lagi itu lagi," ujar Mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Sementara, aspek-aspek yang tidak baik dan harus direvisi, menurut Sutiyoso, adalah sistem kebijakan ekonomi Indonesia yang liberal. Dia menilai, sistem liberal itu tidak bisa bisa membawa kemakmuran yang merata kepada masyarakat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hal lain yang harus direvisi, tambahnya, adalah pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung. Akibat aturan tersebut, menurut Sutiyoso, kepala daerah mulai dari Gubernur, Bupati dan Walikota harus menghabiskan banyak modal untuk berkampanye. Efek negatifnya, banyak kepala daerah yang berlomba-lomba untuk mengembalikan modal yang sudah mereka keluarkan selama kampanye, baik dengan cara yang halal atau pun haram.

"Saya saat jadi Gubernur dipilih oleh DPRD, modal saya nol rupiah. Kalau sudah tanpa modal seperti itu mau korupsi, wong gendeng saya. Tapi sekarang jadi kepala daerah harus keluar berapa ratus miliar rupiah, secara manusiawi mereka pengen kembali modalnya," pungkas mantan Panglima Kodam Jaya itu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hillary Lasut Akui Kirim Surat Batalkan Permohonan Ajudan dari TNI

Hillary Lasut Akui Kirim Surat Batalkan Permohonan Ajudan dari TNI

Nasional
Aturan PPKM Level 3 Nataru Dibatalkan, Ini yang Bakal Diterapkan

Aturan PPKM Level 3 Nataru Dibatalkan, Ini yang Bakal Diterapkan

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Daerah Berstatus Level 1

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Daerah Berstatus Level 1

Nasional
Pengacara Nilai Tuntutan Hukuman Mati untuk Heru Hidayat Berlebihan

Pengacara Nilai Tuntutan Hukuman Mati untuk Heru Hidayat Berlebihan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Situasi Covid-19 Terbaru Jelang Berakhirnya PPKM Luar Jawa-Bali | Survei Indikator tentang 5 Menteri Jokowi dengan Kinerja Terbaik

[POPULER NASIONAL] Situasi Covid-19 Terbaru Jelang Berakhirnya PPKM Luar Jawa-Bali | Survei Indikator tentang 5 Menteri Jokowi dengan Kinerja Terbaik

Nasional
Alasan Jaksa Tuntut Hukuman Mati Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat

Alasan Jaksa Tuntut Hukuman Mati Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Heru Hidayat Dituntut Hukuman Mati

Kasus Korupsi Asabri, Heru Hidayat Dituntut Hukuman Mati

Nasional
KPK: Kalau Tak Mau Laporkan Harta, Lebih Baik Berhenti Jadi Penyelenggara Negara

KPK: Kalau Tak Mau Laporkan Harta, Lebih Baik Berhenti Jadi Penyelenggara Negara

Nasional
Kemendagri: Realisasi Anggaran Daerah Tiap Akhir Tahun Cenderung Meningkat Signifikan

Kemendagri: Realisasi Anggaran Daerah Tiap Akhir Tahun Cenderung Meningkat Signifikan

Nasional
Jembatan Lumajang-Malang Putus akibat Erupsi Semeru, PUPR: Pasti Akan Rebuilding

Jembatan Lumajang-Malang Putus akibat Erupsi Semeru, PUPR: Pasti Akan Rebuilding

Nasional
Prabowo Sampaikan Apresiasi ke Pekerja Galangan yang Berhasil Membuat Kapal Cepat Rudal

Prabowo Sampaikan Apresiasi ke Pekerja Galangan yang Berhasil Membuat Kapal Cepat Rudal

Nasional
Warga Karo Berikan 3 Ton Jeruk untuk Presiden Jokowi

Warga Karo Berikan 3 Ton Jeruk untuk Presiden Jokowi

Nasional
Baleg DPR Tetapkan 40 RUU Prolegnas Prioritas 2022, Ini Daftarnya

Baleg DPR Tetapkan 40 RUU Prolegnas Prioritas 2022, Ini Daftarnya

Nasional
KPK Tak Ajukan Banding atas Vonis 5 Tahun Penjara terhadap Nurdin Abdullah

KPK Tak Ajukan Banding atas Vonis 5 Tahun Penjara terhadap Nurdin Abdullah

Nasional
Besok, Jokowi Tinjau Lokasi Terdampak Erupsi Semeru dan Berikan Bantuan kepada Korban

Besok, Jokowi Tinjau Lokasi Terdampak Erupsi Semeru dan Berikan Bantuan kepada Korban

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.