Momentum Deklarasi Capres PPP Masih Diperdebatkan

Kompas.com - 07/02/2014, 23:08 WIB
(Kiri ke kanan) Wakil Sekretaris Jenderal PPP Arwani Thomafi, Wakil Ketua Umum PPP Lukman Hakim Syaifuddin, Ketua Umum PPP Suryadharma Ali, dan Sekretaris Jenderal PPP M Romahurmuzy dalam jumpa pers di acara Mukernas II PPP di Bandung, Jumat (7/2/2014). Sabrina Asril/KOMPAS.COM(Kiri ke kanan) Wakil Sekretaris Jenderal PPP Arwani Thomafi, Wakil Ketua Umum PPP Lukman Hakim Syaifuddin, Ketua Umum PPP Suryadharma Ali, dan Sekretaris Jenderal PPP M Romahurmuzy dalam jumpa pers di acara Mukernas II PPP di Bandung, Jumat (7/2/2014).
|
EditorSandro Gatra


BANDUNG, KOMPAS.com - Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengagendakan deklarasi capres yang akan diusung dalam Pemilu 2014 mendatang. Namun, agenda ini terancam batal lantaran sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP tidak menginginkan adanya deklarasi pada Mukernas kali ini.

"Dukungan kepada SDA (Suryadharma Ali) sebagai capres, sangat solid di partai. Tapi yang jadi perbedaan pendapat, bagi daerah-daerah adalah momentum deklarasi ini," ujar Ketua DPP PPP bidang Pendidikan dan Kebudayaan Reni Marlinawati di Bandung, Jumat (7/2/2014).

Saat ini, 33 Ketua DPW tengah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali di lokasi Mukernas. Wakil Ketua Umum PPP Hasrul Azwar mengatakan, pertemuan dilakukan untuk mengkonsolidasikan pemikiran DPW menjelang pandangan daerah.

Seluruh Ketua DPW memiliki hak untuk menyampaikan pandangan dalam forum Mukernas. Pandangan ini juga akan menyinggung kandidat capres dan momentum yang tepat untuk melakukan deklarasi capres bagi PPP.

Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal PPP Irgan Chairul Mahfiz menilai Mukernas II PPP adalah momen yang tepat untuk mendeklarasikan capres. Pasalnya, pendeklarasian capres ini bisa membantu perolehan suara PPP dalam pemilihan legislatif (pileg).

"Saya setuju deklarasi sekarang, karena dengan begitu, deklarasi ada yang menjual," kata Irgan.

Setidaknya ada sembilan nama yang mengemuka sebagai bakal calon Presiden PPP. Kesembilan nama itu, yakni Suryadharma Ali; Wakil Ketua Umum DPP PPP Lukman Hakim Syaifuddin; dua mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD dan Jimly Asshidique; Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo; Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto; mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla; bakal capres Konvensi Demokrat Anies Baswedan, dan pedangdut Rhoma Irama.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: 24.538 Kasus Positif Covid-19, Tertinggi di Jatim hingga Dominasi Pekerja Migran di DKI

UPDATE: 24.538 Kasus Positif Covid-19, Tertinggi di Jatim hingga Dominasi Pekerja Migran di DKI

Nasional
Ini Alasan Pemerintah Tak Mau Tunda Pilkada hingga Covid-19 Berakhir

Ini Alasan Pemerintah Tak Mau Tunda Pilkada hingga Covid-19 Berakhir

Nasional
Masa Kerja dari Rumah ASN Diperpanjang Lagi hingga 4 Juni 2020

Masa Kerja dari Rumah ASN Diperpanjang Lagi hingga 4 Juni 2020

Nasional
Mendagri: Jika Pilkada Ditunda 2021, Apa Ada yang Menjamin Covid-19 Akan Selesai?

Mendagri: Jika Pilkada Ditunda 2021, Apa Ada yang Menjamin Covid-19 Akan Selesai?

Nasional
Bahan Baku Minim di Sejumlah Industri, KSPI Sebut 'New Normal' Tak Bakal Efektif

Bahan Baku Minim di Sejumlah Industri, KSPI Sebut "New Normal" Tak Bakal Efektif

Nasional
KSAL Minta Kogabwilhan I Aktif Pantau Pelanggaran Laut Natuna

KSAL Minta Kogabwilhan I Aktif Pantau Pelanggaran Laut Natuna

Nasional
LPSK dan BNPT Teken MoU Perlindungan Korban Terorisme

LPSK dan BNPT Teken MoU Perlindungan Korban Terorisme

Nasional
Pemerintah Diminta Pastikan Ketersediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada 2020

Pemerintah Diminta Pastikan Ketersediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada 2020

Nasional
Ketua KPU: Pilkada Tetap Desember 2020, Tidak Akan Mundur Lagi

Ketua KPU: Pilkada Tetap Desember 2020, Tidak Akan Mundur Lagi

Nasional
Ketua MPR Minta Penerapan 'New Normal' Berbasis Data yang Valid

Ketua MPR Minta Penerapan "New Normal" Berbasis Data yang Valid

Nasional
Ketua MPR: Jangan Sampai New Normal Jadi Pemicu Gelombang Kedua Covid-19

Ketua MPR: Jangan Sampai New Normal Jadi Pemicu Gelombang Kedua Covid-19

Nasional
Kejagung Periksa 48 Staf KONI Pusat Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah

Kejagung Periksa 48 Staf KONI Pusat Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah

Nasional
Kritik Lemahnya Pemberantasan Korupsi, ICW: KPK Memasuki Era 'New Normal'

Kritik Lemahnya Pemberantasan Korupsi, ICW: KPK Memasuki Era "New Normal"

Nasional
Sambut New Normal, Ada Senyum Tito di Selubung Masker

Sambut New Normal, Ada Senyum Tito di Selubung Masker

Nasional
Pelaksanaan New Normal di Daerah Perlu Koordinasi dengan Kemendagri

Pelaksanaan New Normal di Daerah Perlu Koordinasi dengan Kemendagri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X