Momentum Deklarasi Capres PPP Masih Diperdebatkan

Kompas.com - 07/02/2014, 23:08 WIB
(Kiri ke kanan) Wakil Sekretaris Jenderal PPP Arwani Thomafi, Wakil Ketua Umum PPP Lukman Hakim Syaifuddin, Ketua Umum PPP Suryadharma Ali, dan Sekretaris Jenderal PPP M Romahurmuzy dalam jumpa pers di acara Mukernas II PPP di Bandung, Jumat (7/2/2014). Sabrina Asril/KOMPAS.COM(Kiri ke kanan) Wakil Sekretaris Jenderal PPP Arwani Thomafi, Wakil Ketua Umum PPP Lukman Hakim Syaifuddin, Ketua Umum PPP Suryadharma Ali, dan Sekretaris Jenderal PPP M Romahurmuzy dalam jumpa pers di acara Mukernas II PPP di Bandung, Jumat (7/2/2014).
|
EditorSandro Gatra


BANDUNG, KOMPAS.com - Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengagendakan deklarasi capres yang akan diusung dalam Pemilu 2014 mendatang. Namun, agenda ini terancam batal lantaran sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP tidak menginginkan adanya deklarasi pada Mukernas kali ini.

"Dukungan kepada SDA (Suryadharma Ali) sebagai capres, sangat solid di partai. Tapi yang jadi perbedaan pendapat, bagi daerah-daerah adalah momentum deklarasi ini," ujar Ketua DPP PPP bidang Pendidikan dan Kebudayaan Reni Marlinawati di Bandung, Jumat (7/2/2014).

Saat ini, 33 Ketua DPW tengah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali di lokasi Mukernas. Wakil Ketua Umum PPP Hasrul Azwar mengatakan, pertemuan dilakukan untuk mengkonsolidasikan pemikiran DPW menjelang pandangan daerah.

Seluruh Ketua DPW memiliki hak untuk menyampaikan pandangan dalam forum Mukernas. Pandangan ini juga akan menyinggung kandidat capres dan momentum yang tepat untuk melakukan deklarasi capres bagi PPP.

Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal PPP Irgan Chairul Mahfiz menilai Mukernas II PPP adalah momen yang tepat untuk mendeklarasikan capres. Pasalnya, pendeklarasian capres ini bisa membantu perolehan suara PPP dalam pemilihan legislatif (pileg).

"Saya setuju deklarasi sekarang, karena dengan begitu, deklarasi ada yang menjual," kata Irgan.

Setidaknya ada sembilan nama yang mengemuka sebagai bakal calon Presiden PPP. Kesembilan nama itu, yakni Suryadharma Ali; Wakil Ketua Umum DPP PPP Lukman Hakim Syaifuddin; dua mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD dan Jimly Asshidique; Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo; Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto; mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla; bakal capres Konvensi Demokrat Anies Baswedan, dan pedangdut Rhoma Irama.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku
Komentar


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mayoritas Peserta Rapimnas Golkar Dukung Airlangga Lanjutkan Kepemimpinan

Mayoritas Peserta Rapimnas Golkar Dukung Airlangga Lanjutkan Kepemimpinan

Nasional
Ketua Majelis Syuro: Saya Ingin PKS Tak Jadi Partai Menengah di Pemilu 2024

Ketua Majelis Syuro: Saya Ingin PKS Tak Jadi Partai Menengah di Pemilu 2024

Nasional
Saat Hakim Minta Eks Dirut PT INTI Tak Berkamuflase...

Saat Hakim Minta Eks Dirut PT INTI Tak Berkamuflase...

Nasional
Eks Dirut PT INTI Ungkap Alasan Ingin Dapat Pengadaan Semi BHS 6 Bandara di AP II

Eks Dirut PT INTI Ungkap Alasan Ingin Dapat Pengadaan Semi BHS 6 Bandara di AP II

Nasional
Gandeng Perusahaan China, Pemerintah Bangun PLTG 1,3 Miliar Dollar AS di Bali

Gandeng Perusahaan China, Pemerintah Bangun PLTG 1,3 Miliar Dollar AS di Bali

Nasional
Aburizal Ingin Pemilihan Ketum Golkar Melalui Musyawarah Mufakat

Aburizal Ingin Pemilihan Ketum Golkar Melalui Musyawarah Mufakat

Nasional
Eks Dirut PT INTI Mengaku Beri Uang Rp 2 Miliar ke Eks Dirkeu AP II untuk Lunasi Utang

Eks Dirut PT INTI Mengaku Beri Uang Rp 2 Miliar ke Eks Dirkeu AP II untuk Lunasi Utang

Nasional
Menko PMK: Sebelum Lulus Pembekalan Pranikah Enggak Boleh Nikah

Menko PMK: Sebelum Lulus Pembekalan Pranikah Enggak Boleh Nikah

Nasional
Menhub Minta GrabWheels Beroperasi Terbatas Seperti di Tempat Hiburan

Menhub Minta GrabWheels Beroperasi Terbatas Seperti di Tempat Hiburan

Nasional
Soal Sertifikasi Perkawinan, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Memberatkan Warga

Soal Sertifikasi Perkawinan, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Memberatkan Warga

Nasional
Erick Thohir: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jabat Pimpinan BUMN

Erick Thohir: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jabat Pimpinan BUMN

Nasional
Aburizal Bakrie: 2024 Golkar Harus Bisa Mencalonkan Presiden Sendiri

Aburizal Bakrie: 2024 Golkar Harus Bisa Mencalonkan Presiden Sendiri

Nasional
Kepastian Posisi Ahok di BUMN Bakal Terjawab Awal Desember

Kepastian Posisi Ahok di BUMN Bakal Terjawab Awal Desember

Nasional
10 Tahun 18 Kali Diserang Teroris, Polri: Deradikalisasi Perlu Kerja Sama Seluruh Stakeholder

10 Tahun 18 Kali Diserang Teroris, Polri: Deradikalisasi Perlu Kerja Sama Seluruh Stakeholder

Nasional
Politisi Gerindra Surati Jokowi, Keluhkan Kelangkaan Solar di Sumbar

Politisi Gerindra Surati Jokowi, Keluhkan Kelangkaan Solar di Sumbar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X