Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Priyo: Masuk Akal, Alasan Boediono Tolak Panggilan Timwas Century

Kompas.com - 07/02/2014, 18:32 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Priyo Budi Santoso mengaku dapat menerima penolakan Wakil Presiden Boediono untuk memenuhi panggilan Tim Pengawas DPR untuk Kasus Bank Century. Penolakan itu telah disampaikan Boediono melalui surat.

Priyo menjelaskan, dalam suratnya, Boediono menyatakan menolak hadir karena merasa sudah cukup memberikan keterangan kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, Boediono juga menolak hadir karena khawatir akan mengganggu proses hukum yang tengah berjalan di KPK.

"Beliau pernah menulis surat kepada DPR untuk tidak berkenan hadir dengan berbagai pertimbangan yang masuk akal. Saya kira biarkan semuanya berproses saja secara alamiah," kata Priyo di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (7/2/2014).

Politisi Partai Golkar itu menuturkan, DPR memang memiliki kewenangan untuk menghadirkan pihak yang dianggap diperlukan dalam pembahasan suatu kebijakan atau masalah. Namun, menurut Priyo, pihak yang diminta hadir juga berhak menolak jika memiliki alasan logis.

"Kalau alasannya sejauh ini bisa diterima, ya enggak masalah," ujarnya.

Saat diminta pendapat mengenai adanya dukungan dari sejumlah tokoh nasional agar Timwas Century memanggil Boediono, Priyo menolak berkomentar. Baginya, semua pendapat yang meminta Boediono perlu hadir dan memberikan klarifikasinya kepada timwas juga perlu diberikan dukungan.

"Ikutilah suara alam, kalau tokoh-tokoh menyarankan itu, itu jauh lebih baik. Saya sendiri tidak dapat berkomentar apa pun," pungkasnya.

Seperti diberitakan, Timwas Century sepakat memanggil Boediono untuk memberikan penjelasan mengenai keputusan memberikan FPJP kepada Bank Century. Boediono telah diperiksa KPK dengan kapasitasnya sebagai mantan Gubernur Bank Indonesia.

Dalam kesempatan terpisah, Boediono meyakini, langkah penyelamatan atau pengambilalihan Bank Century merupakan langkah yang tepat. Hal itu terbukti dengan situasi krisis yang dapat dilewati pada 2009 dan perekonomian Indonesia terus tumbuh. Bahkan, pada tahun 2012, pertumbuhan ekonomi Indonesia menempati peringkat kedua dunia, di bawah China.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com