Kompas.com - 06/02/2014, 19:13 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) juga mendesak agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) dicabut dari pembahasan di DPR. YLBHI mendesak RUU tersebut tidak disahkan dalam waktu dekat.

"Kami justru di awal mendukung untuk disahkan. Tapi sekarang kami minta ditarik dulu untuk disempurnakan," kata Divisi Advokasi dan Kampanye YLBHI, Wahyu Nandang, dalam diskusi di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta, Kamis, (6/2/2014).

Sebelumnya, pada Selasa (4/2/2014), Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi dan Reformasi Hukum yang merupakan gabungan 35 LSM juga mendesak hal serupa.

Wahyu menjelaskan, dalam RUU KUHAP terdapat 12 poin yang diindikasikan sebagai upaya pelemahan KPK. Salah satunya, Wahyu menaruh perhatian terhadap upaya dihapuskannya ketentuan penyelidikan.

Dia menilai, selama tahap penyelidikan, KPK biasanya kerap melakukan operasi penyadapan, pencekalan, pemblokiran rekening bank dan operasi tangkap tangan. Oleh karena itu, jika penyelidikan dihapus, KPK akan kewalahan dalam mengungkap kasus-kasus korupsi di tanah air. KPK bakal kesulitan untuk meminta keterangan serta alat-alat bukti.

"Penghapusan ini akan sangat mempersulit KPK dan akhirnya pelaku korupsi dengan mudah lolos dari jerat hukum," ujar Wahyu.

Karena itu, Wahyu mengharapkan, pengesahan RUU KUHAP ditangguhkan hingga DPR Periode selanjutnya terpilih. Apalagi, lanjut dia, RUU KUHAP masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2014 sehingga bisa diubah di periode tahun depan.

Jika nantinya tetap disahkan, Wahyu menegaskan, YLBHI tidak akan tinggal diam. Bersama dengan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi dan Reformasi, pihaknya akan melayangkan protes. "Tujuan kita mendorong revisi untuk memperbaiki, bukan justru memperlemah penegak hukum," pungkasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya

Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya

Nasional
Upaya Pemerintah Mengatasi Illegal Fishing

Upaya Pemerintah Mengatasi Illegal Fishing

Nasional
Ungkap Alasan Tolak UAS, Kemendagri Singapura: Ceramahnya Merendahkan Agama Lain

Ungkap Alasan Tolak UAS, Kemendagri Singapura: Ceramahnya Merendahkan Agama Lain

Nasional
Kolonel Priyanto Minta Bebas, Oditur Tetap Tuntut Penjara Seumur Hidup

Kolonel Priyanto Minta Bebas, Oditur Tetap Tuntut Penjara Seumur Hidup

Nasional
Kemendagri Singapura: UAS Ditolak Masuk karena Dinilai Sebar Ajaran Ekstremis

Kemendagri Singapura: UAS Ditolak Masuk karena Dinilai Sebar Ajaran Ekstremis

Nasional
Jampidsus: Lin Che Wei Punya Hubungan dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag

Jampidsus: Lin Che Wei Punya Hubungan dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag

Nasional
Update 17 Mei: Sebaran 247 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Sumbang 74

Update 17 Mei: Sebaran 247 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Sumbang 74

Nasional
Nasdem Belum Jalin Komunikasi Serius dengan Anies maupun Ridwan Kamil

Nasdem Belum Jalin Komunikasi Serius dengan Anies maupun Ridwan Kamil

Nasional
IDI Sebut Keputusan Jokowi Longgarkan Pemakaian Masker di Ruang Terbuka Sudah Tepat

IDI Sebut Keputusan Jokowi Longgarkan Pemakaian Masker di Ruang Terbuka Sudah Tepat

Nasional
Alfamidi Tegaskan Tersangka Kasus Suap Perizinan di Kota Ambon Bukan Pegawainya

Alfamidi Tegaskan Tersangka Kasus Suap Perizinan di Kota Ambon Bukan Pegawainya

Nasional
Golkar Tak Masalah PPP-PAN Punya Capres Lain untuk Pilpres 2024

Golkar Tak Masalah PPP-PAN Punya Capres Lain untuk Pilpres 2024

Nasional
Sayangkan Kebijakan Jokowi, Epidemiolog: Belum Cukup Aman Lepas Masker, Jangan Terburu-buru

Sayangkan Kebijakan Jokowi, Epidemiolog: Belum Cukup Aman Lepas Masker, Jangan Terburu-buru

Nasional
Dalami Alasan UAS Ditolak Masuk, KBRI Kirim Nota Diplomatik ke Kemlu Singapura

Dalami Alasan UAS Ditolak Masuk, KBRI Kirim Nota Diplomatik ke Kemlu Singapura

Nasional
Menkes Sebut Pelonggaran Masker di Area Terbuka Bagian dari Transisi Menuju Endemi

Menkes Sebut Pelonggaran Masker di Area Terbuka Bagian dari Transisi Menuju Endemi

Nasional
Menkes: Kasus Covid-19 Usai Lebaran Terkendali jika Positivity Rate di Bawah 5 Persen

Menkes: Kasus Covid-19 Usai Lebaran Terkendali jika Positivity Rate di Bawah 5 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.