Kompas.com - 05/02/2014, 22:35 WIB
Anies Rasyid Baswedan dalam sesi wawancara saat berkunjung ke kantor redaksi Kompas.com, Palmerah, Jakarta, Rabu (29/1/2014). Anies Rasyid Baswedan merupakan salah satu peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat.  KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES Anies Rasyid Baswedan dalam sesi wawancara saat berkunjung ke kantor redaksi Kompas.com, Palmerah, Jakarta, Rabu (29/1/2014). Anies Rasyid Baswedan merupakan salah satu peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat.
|
EditorSandro Gatra


BANDUNG, KOMPAS.com
— Bakal calon presiden Anies Baswedan mengkritik keputusan Gita Wirjawan yang mengundurkan diri sebagai Menteri Perdagangan untuk kepentingan Konvensi Partai Demokrat. Kritikan itu disampaikan Anies saat debat antarpeserta Konvensi Capres Partai Demokrat di Hotel Harris, Bandung, Rabu (5/2/2014).

"Izinkan saya berbeda pandangan. Menurut saya, justru hari ini kita harus menomorsatukan kepentingan negara di atas mengejar kepentingan pribadi," kata Anies.

"Kalau itu pendekatan yang diambil (utamakan pemilu), maka seluruh komponen di kabinet harus siap-siap permisi dalam beberapa minggu ke depan karena semua akan terlibat aktivitas kampanye," lanjutnya.

Menurut Anies, kepentingan negara harus menjadi prioritas seorang pemimpin ketimbang mengejar posisi.

"Bila dinomorsatukan kepentingan mengejar posisi, maka republik ini justru akan tergeser dari rel utamanya," kata Anies.

Gita yang berada dalam satu panggung dengan Anies langsung memberi tanggapan. Gita beralasan ingin fokus pada Konvensi Partai Demokrat. Ia yakin dapat memenangi Konvensi Capres Partai Demokrat ini. Jika terpilih menjadi presiden, maka ia dapat menjalankan amanah yang lebih mulia.

"Saya mengundurkan diri karena saya percaya, saya mampu memenangkan konvensi. Saya percaya kalau saya menang konvensi, saya akan bisa melakukan amanah yang lebih mulia lagi," terang Gita.

Seperti diberitakan, Gita telah mengajukan pengunduran diri hingga tiga kali. Namun, dua permohonan mundur Gita selalu ditolak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada permohonan ketiga kali, Presiden SBY akhirnya mempersilakan Gita mundur dari Kabinet Indonesia Bersatu II. Ia resmi mengundurkan diri pada Jumat (31/1/2014).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: 1,56 Juta Kasus Covid-19 dan Imbauan Wapres soal Tarawih di Zona Merah

UPDATE: 1,56 Juta Kasus Covid-19 dan Imbauan Wapres soal Tarawih di Zona Merah

Nasional
BNPT Ajak Tokoh Lintas Agama Bikin Program Tangkal Radikalisme

BNPT Ajak Tokoh Lintas Agama Bikin Program Tangkal Radikalisme

Nasional
Pemerintah Kaji Pertandingan Sepak Bola dengan Penonton Saat Pandemi

Pemerintah Kaji Pertandingan Sepak Bola dengan Penonton Saat Pandemi

Nasional
Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

Nasional
Berembus Isu 'Reshuffle' akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

Berembus Isu "Reshuffle" akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

Nasional
Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

Nasional
UPDATE Gempa Malang: 7 Orang Meninggal Dunia, 2 Luka Berat

UPDATE Gempa Malang: 7 Orang Meninggal Dunia, 2 Luka Berat

Nasional
Berdasarkan Data BNPB, Ada 174 Korban Jiwa akibat Banjir di NTT, 48 Orang Masih Hilang

Berdasarkan Data BNPB, Ada 174 Korban Jiwa akibat Banjir di NTT, 48 Orang Masih Hilang

Nasional
Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

Nasional
Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

Nasional
Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

Nasional
Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

Nasional
Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

Nasional
PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

Nasional
Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X