Kompas.com - 05/02/2014, 16:46 WIB
Anggota DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera, Misbakhun (tengah) bersama dua inisiator hak angket Century Lily Wahid (kanan) dan Akbar Faizal (kiri) mendatangi Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (21/4/2010). Misbakhun menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus penyimpangan pengajuan letter of credit (L/C) Bank Century. KOMPAS IMAGES/DHONI SETIAWAN KOMPAS IMAGES/DHONI SETIAWANAnggota DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera, Misbakhun (tengah) bersama dua inisiator hak angket Century Lily Wahid (kanan) dan Akbar Faizal (kiri) mendatangi Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (21/4/2010). Misbakhun menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus penyimpangan pengajuan letter of credit (L/C) Bank Century. KOMPAS IMAGES/DHONI SETIAWAN
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Golkar, Muhammad Misbakhun, mengaku sedih dan prihatin dengan vonis terhadap Benny Handoko oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Benny divonis bersalah telah melakukan pencemaran nama baik Misbakhun.

"Justru menjadi keprihatinan saya sekaligus menjadi fakta yang menyedihkan bagi saya atas putusan vonis hakim yang menghukum Saudara Benny Handoko," kata Misbakhun melalui pernyataan tertulisnya kepada Kompas.com, Rabu (5/2/2014).

Sebelumnya, Hakim menilai Benny bersalah karena telah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dokumen yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap Misbakhun.

Menurut majelis hakim, Benny terbukti melanggar Pasal 27 ayat 3 Jo Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Benny pun divonis bersalah dan dihukum penjara selama enam bulan dengan masa percobaan selama satu tahun penjara.

"Putusan tersebut telah menjadi bukti hukum yang sah dan nyata bahwa masih ada orang yang menggunakan Twitter sebagai sarana untuk mencemarkan nama baik orang dengan membuat tweet fitnah karena isinya tidak benar, penuh prasangka kebencian, dan tidak berdasarkan fakta," kata Misbakhun.

Misbakhun mengaku bahwa keprihatinannya timbul karena Benny enggan meminta maaf dan menghapus isi tweet-nya. Padahal, menurutnya, hal tersebut adalah sesuatu yang sederhana dan tak sulit untuk dilakukan.

"Sejak awal saya hanya meminta Saudara Benny Handoko meminta maaf dan menghapus isi tweet-nya yang berisi fitnah tersebut. Dengan begitu, saya anggap persoalan selesai," kata mantan politisi PKS itu.

Akhirnya, karena Benny tidak mau memenuhi permintaannya tersebut, Misbakhun mengaku terpaksa membawa masalah ini ke jalur hukum. "Langkah tersebut saya tempuh untuk menjaga harkat dan martabat saya, istri, anak-anak, orangtua, dan keluarga besar saya," tambahnya.

Seperti diberitakan, kasus yang menjerat Benny bermula saat dia menyebut Misbakhun sebagai perampok Bank Century melalui akun Twitter-nya, @benhan. "Misbakhun: perampok bank Century, pembuat akun anonim penyebar fitnah, penyokong PKS, mantan pegawai Pajak di era paling korup," tulis Benny pada Desember 2012.

Tweet tersebut berbuntut panjang hingga akhirnya Misbakhun memproses Benny secara hukum.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengacara Didit Wijayanto Wijaya Didakwa Merintangi Penyidikan Korupsi di LPEI

Pengacara Didit Wijayanto Wijaya Didakwa Merintangi Penyidikan Korupsi di LPEI

Nasional
Eksepsi Eks Anggota DPR Yudi Widiana Ditolak, PN Tipikor Bandung Lanjutkan Persidangan

Eksepsi Eks Anggota DPR Yudi Widiana Ditolak, PN Tipikor Bandung Lanjutkan Persidangan

Nasional
PM Singapura: Saya Harap Dapat Bekerja Lebih Erat dengan Presiden Jokowi

PM Singapura: Saya Harap Dapat Bekerja Lebih Erat dengan Presiden Jokowi

Nasional
KPK Perpanjang Penahanan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

KPK Perpanjang Penahanan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

Nasional
V20 Ungkap Rekomendasi untuk Susun Kebijakan Multilateral di Pertemuan G20

V20 Ungkap Rekomendasi untuk Susun Kebijakan Multilateral di Pertemuan G20

Nasional
KPK Nilai Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Beri Dukungan terhadap Pemberantasan Korupsi

KPK Nilai Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Beri Dukungan terhadap Pemberantasan Korupsi

Nasional
Kronologi Terbongkarnya Kerangkeng Manusia Bupati Langkat: Berawal dari OTT KPK Hingga Sudah Berdiri 10 Tahun

Kronologi Terbongkarnya Kerangkeng Manusia Bupati Langkat: Berawal dari OTT KPK Hingga Sudah Berdiri 10 Tahun

Nasional
KPK Terapkan TPPU Terkait Dugaan Korupsi di Buru Selatan

KPK Terapkan TPPU Terkait Dugaan Korupsi di Buru Selatan

Nasional
Jokowi Luncurkan Pelepasan Ekspor Perdana Smelter Grade Alumina

Jokowi Luncurkan Pelepasan Ekspor Perdana Smelter Grade Alumina

Nasional
Persiapan Jelang Pemilu, Partai Kebangkitan Nusantara yang Digagas Loyalis Anas Urbaningrum Audiensi ke KPU

Persiapan Jelang Pemilu, Partai Kebangkitan Nusantara yang Digagas Loyalis Anas Urbaningrum Audiensi ke KPU

Nasional
KBRI Belanda Mengaku Belum Dapat Laporan Soal Sejarawan Bonnie Triyana Dipolisikan

KBRI Belanda Mengaku Belum Dapat Laporan Soal Sejarawan Bonnie Triyana Dipolisikan

Nasional
Mutasi Polri, Kombes Gatot Repli Jadi Kabag Penum Divisi Humas Polri

Mutasi Polri, Kombes Gatot Repli Jadi Kabag Penum Divisi Humas Polri

Nasional
Komnas Sebut KIPI Serius pada Anak Jauh Lebih Rendah Dibanding Kelompok Dewasa

Komnas Sebut KIPI Serius pada Anak Jauh Lebih Rendah Dibanding Kelompok Dewasa

Nasional
Ekstradisi RI-Singapura Ditandatangani, KPK Segera Koordinasi Panggil Tersangka E-KTP Paulus Tanos

Ekstradisi RI-Singapura Ditandatangani, KPK Segera Koordinasi Panggil Tersangka E-KTP Paulus Tanos

Nasional
Anggota Komisi IX ke Menkes: Kalau Kawan Bicara Tolong Dilihat Mukanya agar Kami Merasa Dihormati

Anggota Komisi IX ke Menkes: Kalau Kawan Bicara Tolong Dilihat Mukanya agar Kami Merasa Dihormati

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.