Kompas.com - 05/02/2014, 16:46 WIB
Anggota DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera, Misbakhun (tengah) bersama dua inisiator hak angket Century Lily Wahid (kanan) dan Akbar Faizal (kiri) mendatangi Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (21/4/2010). Misbakhun menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus penyimpangan pengajuan letter of credit (L/C) Bank Century. KOMPAS IMAGES/DHONI SETIAWAN KOMPAS IMAGES/DHONI SETIAWANAnggota DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera, Misbakhun (tengah) bersama dua inisiator hak angket Century Lily Wahid (kanan) dan Akbar Faizal (kiri) mendatangi Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (21/4/2010). Misbakhun menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus penyimpangan pengajuan letter of credit (L/C) Bank Century. KOMPAS IMAGES/DHONI SETIAWAN
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Golkar, Muhammad Misbakhun, mengaku sedih dan prihatin dengan vonis terhadap Benny Handoko oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Benny divonis bersalah telah melakukan pencemaran nama baik Misbakhun.

"Justru menjadi keprihatinan saya sekaligus menjadi fakta yang menyedihkan bagi saya atas putusan vonis hakim yang menghukum Saudara Benny Handoko," kata Misbakhun melalui pernyataan tertulisnya kepada Kompas.com, Rabu (5/2/2014).

Sebelumnya, Hakim menilai Benny bersalah karena telah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dokumen yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap Misbakhun.

Menurut majelis hakim, Benny terbukti melanggar Pasal 27 ayat 3 Jo Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Benny pun divonis bersalah dan dihukum penjara selama enam bulan dengan masa percobaan selama satu tahun penjara.

"Putusan tersebut telah menjadi bukti hukum yang sah dan nyata bahwa masih ada orang yang menggunakan Twitter sebagai sarana untuk mencemarkan nama baik orang dengan membuat tweet fitnah karena isinya tidak benar, penuh prasangka kebencian, dan tidak berdasarkan fakta," kata Misbakhun.

Misbakhun mengaku bahwa keprihatinannya timbul karena Benny enggan meminta maaf dan menghapus isi tweet-nya. Padahal, menurutnya, hal tersebut adalah sesuatu yang sederhana dan tak sulit untuk dilakukan.

"Sejak awal saya hanya meminta Saudara Benny Handoko meminta maaf dan menghapus isi tweet-nya yang berisi fitnah tersebut. Dengan begitu, saya anggap persoalan selesai," kata mantan politisi PKS itu.

Akhirnya, karena Benny tidak mau memenuhi permintaannya tersebut, Misbakhun mengaku terpaksa membawa masalah ini ke jalur hukum. "Langkah tersebut saya tempuh untuk menjaga harkat dan martabat saya, istri, anak-anak, orangtua, dan keluarga besar saya," tambahnya.

Seperti diberitakan, kasus yang menjerat Benny bermula saat dia menyebut Misbakhun sebagai perampok Bank Century melalui akun Twitter-nya, @benhan. "Misbakhun: perampok bank Century, pembuat akun anonim penyebar fitnah, penyokong PKS, mantan pegawai Pajak di era paling korup," tulis Benny pada Desember 2012.

Tweet tersebut berbuntut panjang hingga akhirnya Misbakhun memproses Benny secara hukum.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Buat Pusat Riset Vaksin di Bali, Kerja Sama Dengan Merck hingga Pfizer

Pemerintah Akan Buat Pusat Riset Vaksin di Bali, Kerja Sama Dengan Merck hingga Pfizer

Nasional
Gatot Nurmantyo Pernah Perintahkan Usir Pesawat Tempur Singapura Buntut DCA 2007

Gatot Nurmantyo Pernah Perintahkan Usir Pesawat Tempur Singapura Buntut DCA 2007

Nasional
AHY Ajak Kader Demokrat Bersiap Hadapi Pileg dan Pilpres 2024

AHY Ajak Kader Demokrat Bersiap Hadapi Pileg dan Pilpres 2024

Nasional
Investigasi Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat, LPSK: Terjadi Penahanan Ilegal

Investigasi Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat, LPSK: Terjadi Penahanan Ilegal

Nasional
KSAL Terima Kunjungan Menteri DAPA Korsel, Apa yang Dibahas?

KSAL Terima Kunjungan Menteri DAPA Korsel, Apa yang Dibahas?

Nasional
PAPDI: Percepat Booster, tapi Cakupan Vaksinasi Primer Harus Terus Ditingkatkan

PAPDI: Percepat Booster, tapi Cakupan Vaksinasi Primer Harus Terus Ditingkatkan

Nasional
Perjanjian Indonesia-Singapura soal FIR dan DCA yang Menuai Kritik

Perjanjian Indonesia-Singapura soal FIR dan DCA yang Menuai Kritik

Nasional
Desakan Berbagai Pihak soal Evaluasi PTM 100 Persen dan Sikap Pemerintah

Desakan Berbagai Pihak soal Evaluasi PTM 100 Persen dan Sikap Pemerintah

Nasional
FIR Jakarta dan Kenapa Didelegasikan Kembali

FIR Jakarta dan Kenapa Didelegasikan Kembali

Nasional
Penuturan Dicky Sondani, Kapolsek yang Jadi Saksi Detik-detik Wafatnya Soeharto...

Penuturan Dicky Sondani, Kapolsek yang Jadi Saksi Detik-detik Wafatnya Soeharto...

Nasional
Anggota Komisi II: Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu 7-9 Februari 2022

Anggota Komisi II: Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu 7-9 Februari 2022

Nasional
Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
DPR, KPU, dan Bawaslu Disebut Akan Bahas Aturan Kampanye Pemilu di Ruang Digital

DPR, KPU, dan Bawaslu Disebut Akan Bahas Aturan Kampanye Pemilu di Ruang Digital

Nasional
Mahfud Sebut TNI di Papua Kini Bersifat Defensif, Bukan Ofensif

Mahfud Sebut TNI di Papua Kini Bersifat Defensif, Bukan Ofensif

Nasional
Mahfud Tegaskan Tak Ada Unsur SARA pada Bentrokan di Pulau Haruku

Mahfud Tegaskan Tak Ada Unsur SARA pada Bentrokan di Pulau Haruku

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.