Kompas.com - 05/02/2014, 15:43 WIB
Foto profil pemilik akun @benhan di Twitter. twiiter.comFoto profil pemilik akun @benhan di Twitter.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com — Meskipun telah dinyatakan bersalah telah mencemarkan nama baik politisi Partai Golkar Misbakhun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Benny Handoko mengaku tidak kapok untuk terus menulis hal-hal yang kritis dan berbau politik. Terlebih lagi, tahun 2014 ini merupakan tahun politik.

Sebelumnya, hakim menilai Benny bersalah karena telah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dokumen yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap Misbakhun.

Menurut majelis hakim, Benny terbukti melanggar Pasal 27 Ayat 3 jo Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Benny lalu divonis bersalah dan dihukum penjara selama 6 bulan dengan masa percobaan selama satu tahun penjara.

Artinya, Benny tidak harus menjalani hukuman penjara asalkan dia tidak mengulangi perbuatannya selama satu tahun.

"Kalau mau aman, selama satu tahun ini kita berhenti saja nge-tweet. Tapi, kan 2014 tahun pemilu, tahun politik. Jadi, saya akan tetap nge-tweet, tapi mungkin lebih berhati-hati dalam menyebut nama orang," kata Benny seusai menjalani sidang putusannya, Rabu (5/2/2014) siang.

Selain akan terus menulis tweet mengenai isu-isu politik, Benny juga mengaku akan menulis mengenai isu-isu kebebasan berpendapat. Dengan pengalamannya yang harus berhadapan dengan hukum karena berpendapat di Twitter, dia yakin isi tweet-nya itu dapat berguna bagi banyak orang.

"Saya akan terus mengampanyekan masalah kebebasan berpendapat ini. Bagaimana efeknya. Saya dulu belum menyadari ancaman kebebasan berpendapat itu seperti apa. Baru saya merasakannya sekarang. Ini tidak bisa dibiarkan. Masyarakat pengguna internet harus fight back," ujarnya.

Dia juga berharap kepada politisi dan penyelenggara negara pengguna media sosial untuk tidak terlalu sensitif menanggapi kritik yang diberikan netizen. Dia menilai, banyak politisi yang antikritik di internet karena terbiasa dikelilingi "penjilat" di kehidupan nyatanya.

"Dia dikelilingi penjilat, orang-orang tipe 'Asal Bapak Senang'. Akibatnya, saat masuk dunia maya, dia kaget. Kok bisa orang-orang ini mengkritik saya," pungkas Benny.

Kasus yang menjerat Benny ini bermula saat dia menyebut Misbakhun sebagai perampok Bank Century melalui akun Twitter-nya, @benhan. "Misbakhun: perampok bank Century, pembuat akun anonim penyebar fitnah, penyokong PKS, mantan pegawai Pajak di era paling korup," tulis Benny (7/12/2012).

Tweet tersebut berbuntut panjang. Misbakhun akhirnya memproses Benny secara hukum.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Tim Pemeriksa Pajak DJP Wawan Ridwan Diduga Lakukan Pencucian Uang Bersama Anaknya

Eks Tim Pemeriksa Pajak DJP Wawan Ridwan Diduga Lakukan Pencucian Uang Bersama Anaknya

Nasional
Bentrokan di Pulau Haruku, Polisi Libatkan Tokoh Masyarakat Maluku untuk Kendalikan Situasi

Bentrokan di Pulau Haruku, Polisi Libatkan Tokoh Masyarakat Maluku untuk Kendalikan Situasi

Nasional
UPDATE 26 Januari: Bertambah 2.582, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.127.662

UPDATE 26 Januari: Bertambah 2.582, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.127.662

Nasional
UPDATE 26 Januari: Pemerintah Laporkan 7 Kematian akibat Covid-19

UPDATE 26 Januari: Pemerintah Laporkan 7 Kematian akibat Covid-19

Nasional
Dari Pembunuhan sampai Korupsi, Ini 32 Kejahatan yang Pelakunya Bisa Diekstradisi

Dari Pembunuhan sampai Korupsi, Ini 32 Kejahatan yang Pelakunya Bisa Diekstradisi

Nasional
Wapres: Gunakan Narasi Kerukunan dalam Siarkan Agama, Bukan Konflik

Wapres: Gunakan Narasi Kerukunan dalam Siarkan Agama, Bukan Konflik

Nasional
UPDATE 26 Januari: Sebaran 7.010 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI

UPDATE 26 Januari: Sebaran 7.010 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI

Nasional
Bentrok di Pulau Haruku Disebut akibat Keributan antar Individu yang Berujung Pertikaian Kelompok

Bentrok di Pulau Haruku Disebut akibat Keributan antar Individu yang Berujung Pertikaian Kelompok

Nasional
Alasan Polisi Belum Tangkap Pelaku Bentrokan yang Tewaskan Belasan Orang di Sorong…

Alasan Polisi Belum Tangkap Pelaku Bentrokan yang Tewaskan Belasan Orang di Sorong…

Nasional
UPDATE 26 Januari: Ada 29.277 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 26 Januari: Ada 29.277 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 26 Januari: Bertambah 7.010, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.301.193

UPDATE 26 Januari: Bertambah 7.010, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.301.193

Nasional
Ketua DPR Minta Kasus Kerangkeng Manusia Milik Bupati Langkat Diusut

Ketua DPR Minta Kasus Kerangkeng Manusia Milik Bupati Langkat Diusut

Nasional
Luhut: Kita Siapkan Ekonomi Agar Tahan Hadapi Ketidakpastian akibat Pandemi

Luhut: Kita Siapkan Ekonomi Agar Tahan Hadapi Ketidakpastian akibat Pandemi

Nasional
Dua Pejabat Ditjen Pajak Didakwa Terima Suap Senilai Rp 6,4 Miliar

Dua Pejabat Ditjen Pajak Didakwa Terima Suap Senilai Rp 6,4 Miliar

Nasional
DPR Diminta Komitmen Wujudkan Keterwakilan Perempuan di KPU dan Bawaslu

DPR Diminta Komitmen Wujudkan Keterwakilan Perempuan di KPU dan Bawaslu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.