Kompas.com - 04/02/2014, 11:44 WIB
Ketua Umum Partai Nasdem Patrice Rio Capella dalam konferensi pers di DPP Partai Nasdem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Kamia (24/1/2013). Dalam konferensi pers tersebut, aktivis 98, Enggartiasto Lukita dan perwakilan dari profesional muda menyatakan bergabung dengan Partai Nasdem.  KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES Ketua Umum Partai Nasdem Patrice Rio Capella dalam konferensi pers di DPP Partai Nasdem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Kamia (24/1/2013). Dalam konferensi pers tersebut, aktivis 98, Enggartiasto Lukita dan perwakilan dari profesional muda menyatakan bergabung dengan Partai Nasdem.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Patrice Rio Capella menyayangkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mencoret Bambang Herdadi dari daftar calon tetap (DCT) anggota legislatif Partai Nasdem. Menurut Rio, keputusan itu merugikan partainya dan dianggapnya sewenang-wenang karena tak diikuti dengan solusi.

Rio menjelaskan, saat mencalonkan diri, Bambang melewati sejumlah proses di internal partai maupun tahapan di KPU.

"Kan ada waktu sebelum dinyatakan DCT, publik punya kesempatan menyatakan keberatan kalau ada masalah. Harusnya KPU lebih jeli, sekarang sisa dua bulan sebelum pemilu, tiba-tiba dicoret," kata Rio, saat dihubungi, Selasa (4/1/2014).

Rio mengatakan, kerugian yang dialami Nasdem karena tak dapat mengganti Bambang dengan calon lain disebabkan alasan sudah masuk dalam DCT. Selain itu, ia yakin Bambang telah mengeluarkan biaya dan tenaga untuk menyosialisasikan dirinya sebagai caleg Nasdem.

"Ini merugikan partai. Harusnya KPU kasih solusi supaya jumlah caleg kami tak berubah. Misalnya jangan dicoret, tapi kalau terpilih tidak dapat dilantik. Itu bisa lebih kami terima daripada menghilangkan begitu saja," katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, KPU mencoret caleg Partai Nasdem dari daerah pemilihan Jawa Barat IX Bambang Herdadi. Pencoretan tersebut dilakukan atas rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengatakan, pencoretan Bambang karena yang bersangkutan pernah dipenjara akibat perbuatan pidana yang ancamannya lima tahun atau lebih. Saat mencalonkan diri sebagai caleg, Bambang baru empat tahun bebas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif, mantan narapidana dengan ancaman hukuman lima tahun dapat mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD, atau DPD minimal lima tahun sejak dibebaskan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Reaksi PBNU dan PP Muhammadiyah soal Tes Wawasan Kebangsaan di KPK

Reaksi PBNU dan PP Muhammadiyah soal Tes Wawasan Kebangsaan di KPK

Nasional
KPK Masih Periksa Bupati Nganjuk Usai OTT atas Dugaan Lelang Jabatan

KPK Masih Periksa Bupati Nganjuk Usai OTT atas Dugaan Lelang Jabatan

Nasional
OTT Bupati Nganjuk Diduga Terkait Lelang Jabatan

OTT Bupati Nganjuk Diduga Terkait Lelang Jabatan

Nasional
KPK Lakukan OTT terhadap Bupati Nganjuk

KPK Lakukan OTT terhadap Bupati Nganjuk

Nasional
KPK Bantah Lempar Tanggung Jawab soal Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

KPK Bantah Lempar Tanggung Jawab soal Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Nasional
Kapolri: Daerah Zona Merah Covid-19 Tak Boleh Buka Tempat Wisata

Kapolri: Daerah Zona Merah Covid-19 Tak Boleh Buka Tempat Wisata

Nasional
Pimpinan KPK Pastikan Tak Ada Pegawai yang Diberhentikan karena Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Pimpinan KPK Pastikan Tak Ada Pegawai yang Diberhentikan karena Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Nasional
UPDATE 9 Mei: 8,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 9 Mei: 8,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Beredar Permintaan Dana Mengatasnamakan KPK, Masyarakat Diimbau Hati-hati

Beredar Permintaan Dana Mengatasnamakan KPK, Masyarakat Diimbau Hati-hati

Nasional
UPDATE 9 Mei: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 86.846 Orang

UPDATE 9 Mei: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 86.846 Orang

Nasional
Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah

Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah

Nasional
Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

Nasional
UPDATE 9 Mei: Ada 98.395 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

UPDATE 9 Mei: Ada 98.395 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

Nasional
UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

Nasional
Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X