Permadi Sarankan Anas Jadi "Whistle Blower"

Kompas.com - 30/01/2014, 15:26 WIB
Politisi sekaligus paranormal, Permadi BANAR FIL ARDHIPolitisi sekaligus paranormal, Permadi
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Partai Gerindra Permadi menjenguk mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum yang ditahan di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (30/1/2014). Kepada Anas, ia mengaku, meminta Anas agar terbuka kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) apa yang diketahuinya. Tak hanya terkait kasus Hambalang yang menjerat Anas, tetapi juga kasus-kasus lainnya. Anas, yang berstatus tersangka kasus dugaan gratifikasi proyek Hambalang, ditahan di Rutan KPK sejak 10 Januari lalu.

“Saya mendorong dia agar jangan ada yang ditutup-tutupi. Saya orang politik, kalau Adanan Buyung kan orang hukum, kalau Bang Buyung bilang, Anas jangan ngomong selain Hambalang. Kalau saya, Anas harus bicara apa saja yang dia tahu. Karena nanti setelah Hambalang dia dijerat dengan kasus lain, ini akan dicicil. Menurut saya Anas harus buka semua. Kalau tahu masalah Century, buka Century. Kalau tahu masalah yang lain, buka saja. Anas jadi whsitle blower, bisa diperjuangkan,” papar Permadi, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, seusai menjenguk Anas.

Menurut Permadi, ia dan Anas memiliki hubungan pertemanan yang dekat dan telah terjalin lama. Saat ini, kata dia, Anas dalam keadaan sehat. Selama kunjungan, Anas lebih banyak mendengarkan masukan Permadi daripada berbicara. 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua DPP Tegaskan Pemilihan Ketua Golkar lewat Musyawarah

Ketua DPP Tegaskan Pemilihan Ketua Golkar lewat Musyawarah

Nasional
Sudah Disurati Erick Thohir, Dirut Jasa Marga Tak Penuhi Panggilan KPK

Sudah Disurati Erick Thohir, Dirut Jasa Marga Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Mahfud MD Pastikan TP4 Pusat dan Daerah Warisan Prasetyo Dibubarkan

Mahfud MD Pastikan TP4 Pusat dan Daerah Warisan Prasetyo Dibubarkan

Nasional
Mutasi Kapolres Kampar, Idham Azis: Kalau Enggak Benar Bagaimana Mau Pimpin Satuan?

Mutasi Kapolres Kampar, Idham Azis: Kalau Enggak Benar Bagaimana Mau Pimpin Satuan?

Nasional
Wakil Ketua MPR Ungkap Ada Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden di UUD 1945

Wakil Ketua MPR Ungkap Ada Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden di UUD 1945

Nasional
Bowo Sidik Berharap Hakim Tak Mencabut Hak Politiknya

Bowo Sidik Berharap Hakim Tak Mencabut Hak Politiknya

Nasional
Jepang Ingin Terlibat Pemindahan Ibu Kota, Presiden Jokowi 'Welcome'

Jepang Ingin Terlibat Pemindahan Ibu Kota, Presiden Jokowi "Welcome"

Nasional
Firli Bahuri: Pegawai KPK Harus Tetap Sejahtera Meski Jadi ASN

Firli Bahuri: Pegawai KPK Harus Tetap Sejahtera Meski Jadi ASN

Nasional
Agus Rahardjo Yakin Pegawai KPK Tetap Independen Meski Jadi ASN

Agus Rahardjo Yakin Pegawai KPK Tetap Independen Meski Jadi ASN

Nasional
Ini Kata KPK soal Pembangunan Kolam Renang di Rumah Dinas Ridwan Kamil

Ini Kata KPK soal Pembangunan Kolam Renang di Rumah Dinas Ridwan Kamil

Nasional
Baca Pleidoi, Bowo Sidik Merasa Bersalah Terjerat dalam Dugaan Korupsi

Baca Pleidoi, Bowo Sidik Merasa Bersalah Terjerat dalam Dugaan Korupsi

Nasional
Bertemu 1 Jam, Mahfud MD dan Jaksa Agung Bahas Garis Kebijakan Pemerintah

Bertemu 1 Jam, Mahfud MD dan Jaksa Agung Bahas Garis Kebijakan Pemerintah

Nasional
Bakamla Sebut Aktivitas Terorisme Berpotensi Terjadi di Perairan NKRI

Bakamla Sebut Aktivitas Terorisme Berpotensi Terjadi di Perairan NKRI

Nasional
Wapres Minta Instansi Lain Tiru Polri soal Gaya Hidup Sederhana

Wapres Minta Instansi Lain Tiru Polri soal Gaya Hidup Sederhana

Nasional
Wapres: Pilkada DPRD Dianggap Tak Demokratis, Pilkada Langsung Biayanya Besar

Wapres: Pilkada DPRD Dianggap Tak Demokratis, Pilkada Langsung Biayanya Besar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X