Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Syarief Didesak Mundur dari Ketua Harian, Ini Komentar Demokrat

Kompas.com - 30/01/2014, 14:46 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan didesak mundur oleh politisi Partai Demokrat Gede Pasek Suardika karena dinilai tak cakap dalam mengurus partai. Namun, Syarief masih dibela sejumlah elite partai pemenang Pemilu 2009 itu. Syarief dipastikan akan tetap menjadi pimpinan Partai Demokrat.

Wakil Ketua Umum Demokrat Max Sopacua mengatakan, saran Pasek sama sekali tidak bisa mewakili partainya. Max menilai polemik antara partainya dan Pasek mencuat pasca-surat pemecatan yang dikeluarkan Syarief Hasan kepada Pasek.

"Ini hanya letupan saja. Plus-minus dari sebuah keputusan," ujar Max di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2014).

Anggota Komisi I DPR itu menuturkan, Syarief juga tak akan digeser dari posisinya. Pasalnya, pelaksanaan pemilu sudah semakin dekat dan Syarief memegang posisi strategis. "Jadi, saya rasa sudah terlambat," kata Max.

Wakil Ketua Umum Demokrat lainnya, Nurhayati Ali Assegaf, enggan mengomentari pernyataan Pasek. Dia hanya meminta agar Pasek bisa menghormati Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat.

"Semua ada mekanismenya. Sudah ada keputusan, harus kita hargai. Kalau ada ketidakcocokan, biar jadi urusan individu sendiri, bukan DPP," kata Nurhayati.

Sebelumnya, Gede Pasek yang baru saja dipecat Demokrat meminta agar Syarief segera mundur. Desakan Pasek ini dilakukan karena melihat kinerja Syarief yang kurang memuaskan dalam memimpin Partai Demokrat.

"Dia (Syarief) kan bilang, surat itu urusan kecil, masalah teknis. Ini urusan kecil saja nggak beres, gimana mau mengurus partai yang rumit dan strategis? Lebih baik mundur dari Ketua Harian Partai Demokrat," ujar Pasek.

Pasek menyoroti surat pemecatan terhadap dirinya yang ditandatangani Syarief dan Sekretaris Jenderal Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas). Menurutnya, pemecatan harus dilakukan Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono. Akibat hal ini, Pasek menolak pemecatannya dari DPR. Surat pemecatan Pasek juga akhirnya dikembalikan pimpinan DPR dengan alasan serupa.

Selain itu, tambah Pasek, selama di bawah kepemimpinan Syarief Hasan, dukungan terhadap Partai Demokrat juga tak beranjak naik. Yang terjadi justru sebaliknya, elektabilitas Demokrat terus turun berdasarkan hasil survei berbagai lembaga survei.

Pasek mengatakan, Syarief lebih banyak memecat para pengurus Demokrat di daerah tanpa prosedur. "Beliau telah gagal menerjemahkan instruksi Pak SBY. Lebih baik, Pak Syarief konsentrasi saja menghadapi berbagai masalah di Kemenkop UKM," imbuhnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com