Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Bisa Menang jika Diadu dengan Mega-Jokowi

Kompas.com - 30/01/2014, 12:04 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Skenario Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) untuk memasangkan Megawati Soekarno Putri dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebagai calon presiden dan wakil presiden dinilai tidak akan berhasil. Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Hamdi Muluk, memprediksi, pasangan Mega-Jokowi akan kalah jika berkompetisi dengan bakal calon presiden yang akan diusung Partai Gerindra, Prabowo Subianto. 

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Tjahjo Kumolo mengungkapkan skenario capres yang akan diusung partainya, di antaranya, mengusung Mega-Jokowi sebagai pasangan capres dan cawapres jika lolos presidential threshold. (Baca: Skenario Pilpres PDI-P: Mega-Jokowi atau Jokowi Capres)

KOMPAS.com/Indra Akuntono Hamdi Muluk
"Kalau Mega capres dipasangkan Jokowi, cawapres itu akan kalah dengan Prabowo, sangat riskan. Kecil sekali kemungkinan menangnya," kata Hamdi, saat dihubungi Kompas.com, Kamis (30/1/2014).

Menurut Hamdi, menempatkan Megawati sebagai capres bisa menurunkan elektabilitas Jokowi yang selama ini melambung sebagai kandidat capres.

"Tentunya PDI-P tidak berani mencalonkan Jokowi jadi capres, sementara Megawati hanya jadi cawapres. Secara realitas, tidak mungkin itu," katanya.

Skenario lain dari PDI-P, jika tak bisa memenuhi presidential threshold, maka mereka akan mengusung Jokowi sebagai capres dan berpasangan dengan cawapres dari partai lain. Opsi ini, dinilai Hamdi, sangat tepat. Menurutnya, jika Jokowi capres, maka tak masalah siapa pun cawapresnya.

"Tapi harus diperhatikan betul-betul juga oleh PDI-P, siapa tokoh yang dipasangkan dengan Jokowi ini," katanya.

Sejauh ini, berdasarkan hasil-hasil survei yang ada, menurut Hamdi, pasangan yang paling cocok untuk Jokowi adalah Jusuf Kalla (JK). Ia menilai, JK sudah memiliki pengalaman dalam memimpin Indonesia. Ia mengatakan, selain menjadi pasangan, JK juga bisa menjadi mentor untuk Jokowi.

"Tapi masalahnya, JK sudah pernah jadi wapres. Mau tidak jadi wapres lagi? Itu permasalahannya, harus dipikirkan baik-baik oleh PDI-P," ujar Hamdi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Nasional
Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Nasional
Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Nasional
Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com