Kompas.com - 30/01/2014, 10:39 WIB
Calon anggota legislatif (caleg) DPR dari Partai Nasdem di Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Barat II Nomor urut 1, Erizal Efendi, memasang foto kader Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan sekaligus Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi pada baliho kampanyenya. Yose HendraCalon anggota legislatif (caleg) DPR dari Partai Nasdem di Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Barat II Nomor urut 1, Erizal Efendi, memasang foto kader Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan sekaligus Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi pada baliho kampanyenya.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Sumatera Barat Alex Lukman mengatakan, calon anggota legislatif DPR dari Partai Nasdem, Erizal Effendi, telah dilaporkan ke KPU dan Panwaslu. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), kata Alex, juga telah menyurati Partai Nasdem.

Erizal merupakan calon anggota legislatif (caleg) DPR dari Partai Nasdem untuk daerah pemilihan (dapil) Sumatera Barat II. Ia memasang foto kader PDI Perjuangan yang kini menjabat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) di baliho kampanyenya.

"Secara resmi, kami sudah menyurati Nasdem. Sampai sekarang kami masih menunggu jawaban. Kami juga meminta KPU dan Panwas menentukan sikap atas hal itu," ujar Alex Lukman, saat dihubungi, Kamis (30/1/2014).

Menurutnya, surat itu sudah dikirimkan pada pekan lalu. Secara lisan, hal itu juga telah disampaikan kepada pengurus Partai Nasdem.

"Tapi belum ada sikap resmi dari mereka (Partai Nasdem)," kata dia.

Alex mengatakan, partainya tak keberatan jika ada politisi partai lain yang menggunakan foto kader PDI-P dalam atribut kampanyenya. Namun, menurut dia, penggunaan baliho oleh caleg dan pemasangan foto kader partai lain dalam berkampanye adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif.

"Malah kami berterima kasih, ada kader partai lain mau menempel kader PDI Perjuangan yang mungkin membuat Jokowi lebih populer. Hanya, konteksnya, dalam kampanye pileg, dalam UU diatur, partai tidak boleh menampilkan atribut atau gambar partai lain, dan caleg tidak boleh menggunakan baliho," kata Alex.

Seperti diberitakan sebelumnya, Erizal Effendi memasang foto Jokowi pada baliho kampanyenya. Yose Hendra, warga Padang, Sumatera Barat, mengatakan, dia melihat setidaknya dua baliho di pinggir ruas jalan di wilayah Padang Pariaman, Sumatera Barat, yaitu di Simpang Duku dan di depan Pasar Lubuk Alung. Kedua baliho itu dipasang di jalan lintas Padang-Bukittinggi.

Dia mengatakan, baliho tersebut sudah dipasang selama sekitar 15 hari. Di baliho tersebut terpajang gambar Erizal, Jokowi, dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Selain itu, di baliho itu juga tertulis slogan Partai Nasdem, "Gerakan Perubahan" dan slogan yang sering dikaitkan dengan Jokowi, "Indonesia Baru".



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat 75 Pegawai KPK Dinyatakan Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan...

Saat 75 Pegawai KPK Dinyatakan Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan...

Nasional
KSP Sebut Tol Becakayu Bisa Beroperasi Penuh Akhir Tahun Ini

KSP Sebut Tol Becakayu Bisa Beroperasi Penuh Akhir Tahun Ini

Nasional
Antsipasi Terpapar Varian Baru Virus Corona, Doni Monardo: Prokes Adalah Kunci

Antsipasi Terpapar Varian Baru Virus Corona, Doni Monardo: Prokes Adalah Kunci

Nasional
Diikuti 1.351 Pegawainya, Ini Rangkaian Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK...

Diikuti 1.351 Pegawainya, Ini Rangkaian Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK...

Nasional
Ada 3 Syarat Pemecatan Pegawai KPK, Tes Wawasan Kebangsaan Disebut Tak Termasuk

Ada 3 Syarat Pemecatan Pegawai KPK, Tes Wawasan Kebangsaan Disebut Tak Termasuk

Nasional
[POPULER NASIONAL] Elektabilitas PDI-P Tertinggi di Survei Indikator | Tes Covid-19 Disarankan Pakai Rapid Antigen, Bukan GeNose

[POPULER NASIONAL] Elektabilitas PDI-P Tertinggi di Survei Indikator | Tes Covid-19 Disarankan Pakai Rapid Antigen, Bukan GeNose

Nasional
Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

Nasional
Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Nasional
Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

Nasional
Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

Nasional
Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

Nasional
Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Sudah Satu Suara soal THR ASN

Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Sudah Satu Suara soal THR ASN

Nasional
Pemprov Jawa Timur Antisipasi Dampak Kepulangan 14.000 Pekerja Migran

Pemprov Jawa Timur Antisipasi Dampak Kepulangan 14.000 Pekerja Migran

Nasional
75 Pegawai Tak Penuhi Syarat TWK, Tjahjo: Sejak Awal Ini Masalah Internal KPK

75 Pegawai Tak Penuhi Syarat TWK, Tjahjo: Sejak Awal Ini Masalah Internal KPK

Nasional
Wadah Pegawai Sebut TWK Bisa Singkirkan Sosok Berintegritas di KPK

Wadah Pegawai Sebut TWK Bisa Singkirkan Sosok Berintegritas di KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X