Kompas.com - 29/01/2014, 17:29 WIB
Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo TRIBUNNEWS/DANY PERMANASekjen PDIP Tjahjo Kumolo
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) terus mengkritik rencana pemberian dana oleh pemerintah untuk saksi partai politik di tempat pemungutan suara (TPS) pada Pemilu 2014 nantinya. PDI-P bahkan menyamakan dana saksi tersebut dengan skenario dana bantuan dari pemerintah seperti bantuan langsung tunai (BLT), bantuan langsung sementara masyarakat (Balsem), dan bantuan operasional siswa (BOS).

BLT diberikan pemerintah sebagai kompensasi kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubdisi. Program tersebut sering dianggap sebagai strategi untuk memenangkan Partai Demokrat.

"Ada skenario ini (dana saksi) akan disamakan dengan BLT, dengan Balsem, dengan BOS, dan KPU tidak bertanggung jawab atas itu," ujar Sekretaris Jenderal DPP PDI-P di dalam Rapat Koordinasi (Rakor) ke-III di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Kamis (29/1/2014).

Menurut Tjahjo, ada oknum tertentu yang menghadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi untuk mengajukan dana saksi tersebut. Namun, ketika ditanya siapa pihak yang dimaksud, Tjahjo enggan mengungkapkannya.

"Ya ada lah, tidak etis kalau saya sebut-sebut di sini," ujar anggota Komisi I DPR itu.

Tjahjo juga mempertanyakan dari mana nantinya Bawaslu merekrut para relawan yang akan dijadikan saksi. Dia curiga, saksi yang digunakan Bawaslu nantinya dapat memengaruhi warga dalam memilih.

"Definisi relawan menurut Bawaslu itu siapa? Kalau mahasiswa atau pers boleh lah, tapi kalau PNS atau militer yang dikerahkan kan susah," kata Tjahjo.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Oleh karena itu, jika sampai dana itu turun, Tjahjo memastikan partainya akan langsung mengembalikan kepada negara. Tjahjo mengaku partainya lebih baik menggunakan saksi pilihan sendiri yang memang sudah dipersiapkan sejak awal untuk memantau pemilu sehingga pelaksanaannya bisa berjalan demokratis.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan telah menyetujui anggaran pengawasan pemilu legislatif kepada Bawaslu sebesar Rp 1,5 triliun. Dari jumlah itu, Rp 800 miliar untuk pembiayaan pengawasan pemilu. Adapun Rp 700 miliar ialah untuk pembiayaan saksi partai politik pada saat hari pemungutan suara. Setiap saksi nantinya akan dibayar Rp 100.000.

Akan tetapi, rencana pemberian dana saksi parpol ini akhirnya ditunda setelah sejumlah partai tidak mendukung. Selain itu, mekanisme dan regulasinya juga belum jelas.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes Minta Sejumlah Nakes Kembalikan Kelebihan Bayar Insentif

Kemenkes Minta Sejumlah Nakes Kembalikan Kelebihan Bayar Insentif

Nasional
Epidemiolog Nilai Tes PCR Tak Urgen Disyaratkan untuk Naik Pesawat

Epidemiolog Nilai Tes PCR Tak Urgen Disyaratkan untuk Naik Pesawat

Nasional
Wapres Ingatkan Ancaman Osteoporosis Saat Pandemi Covid-19

Wapres Ingatkan Ancaman Osteoporosis Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Hasto Sebut Megawati Lakukan Kontemplasi Tentukan Capres dari PDI-P

Hasto Sebut Megawati Lakukan Kontemplasi Tentukan Capres dari PDI-P

Nasional
Khawatir Pemalsuan, Epidemiolog Minta Tes PCR Penumpang Pesawat Diawasi Ketat

Khawatir Pemalsuan, Epidemiolog Minta Tes PCR Penumpang Pesawat Diawasi Ketat

Nasional
Mengapa Hanya Penumpang Pesawat yang Wajib PCR? Ini Penjelasan Satgas

Mengapa Hanya Penumpang Pesawat yang Wajib PCR? Ini Penjelasan Satgas

Nasional
Jalankan Arahan Megawati, PDI-P Gelar Sunatan Massal

Jalankan Arahan Megawati, PDI-P Gelar Sunatan Massal

Nasional
Disindir Demokrat, Sekjen PDI-P Tawarkan Beasiswa untuk Bandingkan Kinerja Jokowi dan SBY

Disindir Demokrat, Sekjen PDI-P Tawarkan Beasiswa untuk Bandingkan Kinerja Jokowi dan SBY

Nasional
Polemik Tes PCR untuk Naik Pesawat, Satgas Covid-19: Supaya Aman

Polemik Tes PCR untuk Naik Pesawat, Satgas Covid-19: Supaya Aman

Nasional
PCR Syarat Penerbangan Jadi Polemik, Kemenkes Singgung Sirkulasi Udara di Pesawat

PCR Syarat Penerbangan Jadi Polemik, Kemenkes Singgung Sirkulasi Udara di Pesawat

Nasional
Wakil Ketua Komisi IV DPR: BUMN Holding Pariwisata Diharapkan Pulihkan Pariwisata

Wakil Ketua Komisi IV DPR: BUMN Holding Pariwisata Diharapkan Pulihkan Pariwisata

Nasional
Elektabilitas Ganjar Imbangi Prabowo, PDI-P: Tolok Ukur Pemimpin Tak Cuma Ditentukan Survei

Elektabilitas Ganjar Imbangi Prabowo, PDI-P: Tolok Ukur Pemimpin Tak Cuma Ditentukan Survei

Nasional
Kontroversi PCR Syarat Naik Pesawat, IDI Ingatkan Kengerian Juli-Agustus 2021: Kematian 2.000 Sehari

Kontroversi PCR Syarat Naik Pesawat, IDI Ingatkan Kengerian Juli-Agustus 2021: Kematian 2.000 Sehari

Nasional
PCR Syarat Naik Pesawat Tuai Kontroversi, IDI: Pelonggaran Mengkhawatirkan, Skrining Harus Diperketat

PCR Syarat Naik Pesawat Tuai Kontroversi, IDI: Pelonggaran Mengkhawatirkan, Skrining Harus Diperketat

Nasional
[POPULER NASIONAL] Aturan Terbaru Penerbangan Domestik | Mantan Menteri Lingkungan Hdup Nabiel Makarim Tutup Usia

[POPULER NASIONAL] Aturan Terbaru Penerbangan Domestik | Mantan Menteri Lingkungan Hdup Nabiel Makarim Tutup Usia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.