Kompas.com - 28/01/2014, 18:03 WIB
Anggota Komisi Pemilihan Umum, Hadar Nafis Gumay, bersama Ketua dan anggota lainnya menggelar konferensi pers tentang verifikasi parpol peserta Pemilu 2014, di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (25/10/2012).  TRIBUN/DANY PERMANAAnggota Komisi Pemilihan Umum, Hadar Nafis Gumay, bersama Ketua dan anggota lainnya menggelar konferensi pers tentang verifikasi parpol peserta Pemilu 2014, di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (25/10/2012).
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar rapat dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Rapat itu untuk meminta dukungan dan payung hukum penyelenggaraan Pemilu Presiden (Pilpres) 2014. Pasalnya, beberapa hal tidak diatur dalam UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres.

"Di UU Pilpres, mereka (DPR) kurang memerhatikan substansi lain, hanya khusus untuk presidential threshold. Padahal ada gagasan-gagasan yang baik yang ada di (UU) Pileg itu tidak ada di (UU) Pilpres," ujar Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Selasa (28/1/2014).

Hadar mencontohkan, di UU Pilpres misalnya tidak mengatur soal pemungutan suara di luar negeri yang dapat diselenggarakan sebelum pemungutan suara di dalam negeri. Selain itu, kata Hadar, UU Pilpres juga tidak mengatur daftar pemilih tambahan dan daftar pemilih khusus.

Hadar menuturkan, soal pemungutan suara di luar negeri dan daftar pemilih itu sudah dituangkan KPU dalam peraturan KPU terkait Pilpres. Lantaran hal itu tidak diatur dalam UU Pilpres, pihaknya meminta dukungan dan pandangan dari DKPP dan Bawaslu.

"Ada pengaturan yang lebih baru di UU Pileg tapi tidak ada di Pilpres. Kami ingin mengajak berdiskusi, kami ingin mendapat dukungan," kata Hadar.

Seperti diberitakan, KPU telah menyusun tujuh rancangan PKPU terkait pilpres. PKPU tersebut tengah dimatangkan dan akan dikonsultasikan dengan DPR dan pemerintah.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gubernur Semakin Berpeluang Menjadi Presiden...

Gubernur Semakin Berpeluang Menjadi Presiden...

Nasional
Aturan PPKM Level 1-2 di Jawa dan Bali, Bioskop Dibuka untuk Anak di Bawah 12 Tahun

Aturan PPKM Level 1-2 di Jawa dan Bali, Bioskop Dibuka untuk Anak di Bawah 12 Tahun

Nasional
PPKM Diperpanjang, Ini Daftar 18 Daerah di Luar Jawa-Bali Berstatus Level 1

PPKM Diperpanjang, Ini Daftar 18 Daerah di Luar Jawa-Bali Berstatus Level 1

Nasional
Jokowi Terima Kunjungan Menlu Malaysia, Ini yang Dibahas

Jokowi Terima Kunjungan Menlu Malaysia, Ini yang Dibahas

Nasional
Jokowi Perintahkan Para Menteri Siapkan Mitigasi Lonjakan Kasus Covid-19 akibat Libur Natal dan Tahun Baru

Jokowi Perintahkan Para Menteri Siapkan Mitigasi Lonjakan Kasus Covid-19 akibat Libur Natal dan Tahun Baru

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, DKI Jakarta Berstatus Level 2

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, DKI Jakarta Berstatus Level 2

Nasional
Seputar Perpanjangan PPKM: Penyesuaian Aktivitas Anak hingga Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19

Seputar Perpanjangan PPKM: Penyesuaian Aktivitas Anak hingga Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19

Nasional
Viral di Medsos, Bolehkah Polisi Masuki Wilayah Privasi di Handphone Warga?

Viral di Medsos, Bolehkah Polisi Masuki Wilayah Privasi di Handphone Warga?

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Daftar Daerah yang Berstatus Level 3

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Daftar Daerah yang Berstatus Level 3

Nasional
Airlangga: Syarat Beli Tiket World Superbike Sudah Divaksinasi Lengkap

Airlangga: Syarat Beli Tiket World Superbike Sudah Divaksinasi Lengkap

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, 54 Kabupaten/Kota ini Berstatus Level 2

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, 54 Kabupaten/Kota ini Berstatus Level 2

Nasional
Menkes Jajaki 3 Obat Alternatif Covid-19

Menkes Jajaki 3 Obat Alternatif Covid-19

Nasional
PPKM Diperpanjang, 9 Daerah di Jawa-Bali ini Berstatus Level 1

PPKM Diperpanjang, 9 Daerah di Jawa-Bali ini Berstatus Level 1

Nasional
5 Kesaksian Rita Widyasari Terkait Perkara Suap Eks Penyidik KPK

5 Kesaksian Rita Widyasari Terkait Perkara Suap Eks Penyidik KPK

Nasional
Robin Minta Maaf Libatkan Para Saksi Dalam Perkaranya, Saksi: Istri Saya Sampai Meninggal

Robin Minta Maaf Libatkan Para Saksi Dalam Perkaranya, Saksi: Istri Saya Sampai Meninggal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.