Dirut Pertamina: Tak Sepeser Pun Saya Berikan THR ke DPR

Kompas.com - 27/01/2014, 21:09 WIB
Dirut Pertamina Karen Agustiawan (kanan) menjawab pertanyaan wartawan usai menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Senin (27/1/2014). Karen diperiksa terkait dugaan pemberian hadiah di Kementrian ESDM dengan tersangka mantan Sekjen Kemntrian ESDM Waryono Karno. (TRIBUNNEWS/DANY PERMANA) DANY PERMANADirut Pertamina Karen Agustiawan (kanan) menjawab pertanyaan wartawan usai menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Senin (27/1/2014). Karen diperiksa terkait dugaan pemberian hadiah di Kementrian ESDM dengan tersangka mantan Sekjen Kemntrian ESDM Waryono Karno. (TRIBUNNEWS/DANY PERMANA)
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan membantah ikut urunan memberikan uang tunjangan hari raya (THR) kepada anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat. Karen mengatakan, dia sudah menyampaikan bantahan tersebut kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi selama diperiksa, Senin (27/1/2014).

Karen diperiksa lebih kurang 11 jam sebagai saksi bagi mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Waryono Karno yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi kegiatan hulu minyak dan gas.

"Saya sudah menjelaskan semua kepada penyidik, dan saya ingin tegaskan ke seluruh wartawan bahwa tidak sepeser pun uang saya berikan THR ke Komisi VII," kata Karen di Gedung KPK, Jakarta, Senin (27/1/2014), seusai diperiksa KPK.

Karen mengatakan, selama dia menjadi dirut Pertamina, tidak akan ada dana untuk THR yang diberikan kepada anggota DPR. Karen berjanji bahwa BUMN yang dipimpinnya itu tidak akan menjadi sapi perah pihak-pihak tertentu.

"BUMN tidak akan dijadikan sapi perah selama saya menjadi dirut Pertamina," ucapnya.

Secara terpisah, Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan bahwa pemeriksaan hari ini bisa saja konfirmasi kepada Karen mengenai dugaan pemberian THR untuk Komisi VII DPR tersebut. "Saya tidak tahu materi proses pemeriksaan, tapi kalau rangkaian cerita yang bermula di SKK Migas, lalu pemberian THR ke Komisi VII, bisa jadi hal itu ditanyakan ke Ibu Karen," ujar Johan.

Sebelumnya, Menteri BUMN Dahlan Iskan membenarkan ada permintaan yang disampaikan mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini kepada Karen agar ikut menyumbang untuk THR anggota DPR. Namun, menurut Dahlan, permintaan Rudi tersebut ditolak Karen.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ihwal THR untuk anggota DPR ini pertama kali terungkap dalam dokumen berita acara pemeriksaan (BAP) Rudi yang beredar di kalangan wartawan. Rudi ditetapkan KPK sebagai tersangka dugaan penerimaan suap kegiatan hulu migas.

Dalam BAP tersebut, Rudi mengatakan bahwa Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Demokrat Sutan Bhatoegana pernah meminta THR kepadanya sekitar awal bulan puasa 2013 untuk anggota Komisi VII DPR. Rudi pun mengaku memberikan THR kepada Komisi VII DPR melalui anggota Komisi VII Tri Yulianto.

Dugaan aliran dana ke DPR ini pun diakui Rudi saat bersaksi dalam persidangan beberapa waktu lalu. Sementara itu, baik Sutan maupun Tri membantah telah meminta atau menerima uang THR dari Rudi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Setor Uang Denda dan Pengganti dari 4 Terpidana, Salah Satunya Penyuap Juliari Batubara

KPK Setor Uang Denda dan Pengganti dari 4 Terpidana, Salah Satunya Penyuap Juliari Batubara

Nasional
Dengan Berbagai Pertimbangan, Siapa Panglima TNI Mendatang?

Dengan Berbagai Pertimbangan, Siapa Panglima TNI Mendatang?

Nasional
Kemenkumham Ambil Alih Pengelolaan Pasar Babakan Kota Tangerang

Kemenkumham Ambil Alih Pengelolaan Pasar Babakan Kota Tangerang

Nasional
Eks Direktur Teknik Garuda Divonis 8 Tahun Penjara

Eks Direktur Teknik Garuda Divonis 8 Tahun Penjara

Nasional
Gus Menteri Berharap Vale Indonesia Bisa Ajak PMA Lain Bermitra dengan Kemendes PDTT

Gus Menteri Berharap Vale Indonesia Bisa Ajak PMA Lain Bermitra dengan Kemendes PDTT

Nasional
Dukung Revisi UU ITE, Komnas HAM Nilai Ruang Berekspresi Tidak Bisa Dipidana

Dukung Revisi UU ITE, Komnas HAM Nilai Ruang Berekspresi Tidak Bisa Dipidana

Nasional
Pakar IAKMI Sebut Meningkatnya Kasus Covid-19 Jadi Alarm untuk Memperkuat Prokes

Pakar IAKMI Sebut Meningkatnya Kasus Covid-19 Jadi Alarm untuk Memperkuat Prokes

Nasional
Periksa 12 ASN Setda Bandung Barat, KPK Dalami Proyek pada Era Aa Umbara

Periksa 12 ASN Setda Bandung Barat, KPK Dalami Proyek pada Era Aa Umbara

Nasional
MUI Imbau Umat Islam di Zona Merah Tak Shalat Idul Adha Berjemaah di Masjid atau Tempat Terbuka

MUI Imbau Umat Islam di Zona Merah Tak Shalat Idul Adha Berjemaah di Masjid atau Tempat Terbuka

Nasional
Mahfud: Sambil Tunggu Revisi Terbatas, Pedoman UU ITE Diharapkan Bisa Maksimal Lindungi Masyarakat

Mahfud: Sambil Tunggu Revisi Terbatas, Pedoman UU ITE Diharapkan Bisa Maksimal Lindungi Masyarakat

Nasional
Kejagung Lelang 16 Kapal Sitaan dari Heru Hidayat dalam Kasus Korupsi Asabri

Kejagung Lelang 16 Kapal Sitaan dari Heru Hidayat dalam Kasus Korupsi Asabri

Nasional
SKB Pedoman UU ITE Resmi Ditandatangani, Ini Isinya

SKB Pedoman UU ITE Resmi Ditandatangani, Ini Isinya

Nasional
Menteri PPPA Sebut PJJ Berisiko Tingkatkan Jumlah Pekerja Anak di Indonesia

Menteri PPPA Sebut PJJ Berisiko Tingkatkan Jumlah Pekerja Anak di Indonesia

Nasional
Safenet: Perbaikan UU ITE Seperti Menunggu Lebaran Kuda

Safenet: Perbaikan UU ITE Seperti Menunggu Lebaran Kuda

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 7 Saksi

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 7 Saksi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X