KPK Periksa Wakil Ketua PPATK dalam Kasus Century

Kompas.com - 27/01/2014, 10:53 WIB
Wakil Ketua Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) Agus Santoso. KOMPAS.COM/ DANI PRABOWOWakil Ketua Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) Agus Santoso.
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Wakil Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Agus Santoso terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan penetapan Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, Senin (27/1/2014). Agus akan dimintai keterangan sebagai saksi bagi tersangka kasus itu, mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya.

"Sebagai saksi untuk tersangka BM (Budi Mulya)," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha.

KPK memeriksa Agus dalam kapasitas dia sebagai mantan Deputi Direktur Departemen Perencanaan Strategis dan Hubungan Masyarakat BI. Kepada media sekitar 2012, Agus pernah berpendapat mengenai pemberian FPJP. Menurutnya, FPJP adalah transaksi utang piutang yang bersifat keperdataan. Semua bank sentral di dunia, termasuk BI, katanya, berkewajiban memberikan FPJP selaku lender of the last resort.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Budi sebagai tersangka karena diduga melakukan penyalahgunaan wewenang terkait pemberian FPJP dan penetapan Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Akibat perbuatan tersebut, negara diduga mengalami kerugian yang nilainya Rp 7,45 triliun menurut perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan.

Hari ini, KPK juga memanggil sejumlah saksi lain, Deputi Gubernur BI Halim Alamsyah, yakni mantan Direktur Hukum BI Ahmad Fuad, pegawai BI Rudiaton Djadmiko, mantan pegawai BI Eddy Sulaiman Yusuf, mantan pegawai BI Rusli Simanjuntak, dan pegawai BI Doddy Budi Waluyo.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Kepala Bais Sarankan Polri Ubah Pola Penyampaian Info soal Terorisme

Mantan Kepala Bais Sarankan Polri Ubah Pola Penyampaian Info soal Terorisme

Nasional
Sukmawati Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Penodaan Agama

Sukmawati Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Penodaan Agama

Nasional
Pengamat: Marak Serangan Teror, Perlindungan Polisi Perlu Ditingkatkan

Pengamat: Marak Serangan Teror, Perlindungan Polisi Perlu Ditingkatkan

Nasional
Hendak ke Mana Boeing dan FAA Pasca Tragedi  B-737-MAX-8?

Hendak ke Mana Boeing dan FAA Pasca Tragedi B-737-MAX-8?

Nasional
PKS Dorong RUU Perlindungan Tokoh Agama Masuk Prolegnas 2020-2024

PKS Dorong RUU Perlindungan Tokoh Agama Masuk Prolegnas 2020-2024

Nasional
Waspadai Kamuflase Teroris, dari Pura-pura Motor Hilang hingga 'Nyamar' jadi Ojol

Waspadai Kamuflase Teroris, dari Pura-pura Motor Hilang hingga 'Nyamar' jadi Ojol

Nasional
Pemerintah Bakal Tingkatkan Kualitas Bimbingan Pranikah, Ini Penjelasan Menko Muhadjir

Pemerintah Bakal Tingkatkan Kualitas Bimbingan Pranikah, Ini Penjelasan Menko Muhadjir

Nasional
Rektor UIN: Ada Konflik, Bukan Berarti Toleransi Indonesia Rendah

Rektor UIN: Ada Konflik, Bukan Berarti Toleransi Indonesia Rendah

Nasional
Patok Batas Indonesia-Malaysia di Sebatik akan Dihancurkan

Patok Batas Indonesia-Malaysia di Sebatik akan Dihancurkan

Nasional
Polisi Gerebek 6 Pabrik Miras Lokal di Tengah Hutan Mimika Papua

Polisi Gerebek 6 Pabrik Miras Lokal di Tengah Hutan Mimika Papua

Nasional
[POPULER DI KOMPASIANA] Pendaftara CPNS 2019 | Sulitnya Jadi Dokter Spesialis | Lemahnya Literasi Statistik

[POPULER DI KOMPASIANA] Pendaftara CPNS 2019 | Sulitnya Jadi Dokter Spesialis | Lemahnya Literasi Statistik

Nasional
BNPT Sebut Pemblokiran Situs Radikal Terhambat Aturan Kemenkominfo

BNPT Sebut Pemblokiran Situs Radikal Terhambat Aturan Kemenkominfo

Nasional
BNPT Ungkap Tren Baru Teroris: Dulu Suami Saja, Sekarang Bawa Keluarga

BNPT Ungkap Tren Baru Teroris: Dulu Suami Saja, Sekarang Bawa Keluarga

Nasional
Cerita Sohibul Minta Paloh Tak Sembarang Bicara soal Kader PKS Radikal

Cerita Sohibul Minta Paloh Tak Sembarang Bicara soal Kader PKS Radikal

Nasional
Peneliti LIPI: Pendekatan Menangani Persoalan Perbatasan Harus Diubah

Peneliti LIPI: Pendekatan Menangani Persoalan Perbatasan Harus Diubah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X