Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Surya Paloh Sindir Partai yang "Jualan" Ketumnya

Kompas.com - 25/01/2014, 22:11 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh menyindir sejumlah partai politik yang kerap "menjual" potret ketua umumnya untuk menarik simpatik publik. Padahal, menurut Paloh, partai adalah sebuah institusi dan alat perjuangan yang posisinya jauh lebih tinggi dari ketua umumnya.

"Kita ingin menekankan pada partai sebagai sebuah institusi, tapi partai lain berbeda, mensosialisasikan ketumnya (ketua umum) sebagai capres sejak awal," kata Paloh, dalam rapat koordinasi pemenangan pemilu Partai Nasdem di Jakarta, Sabtu (25/1/2014) malam.

Paloh menuturkan, partai politik kerap memajang figur ketua umumnya yang digadang maju sebagai calon presiden. Ia menolak melakukan hal serupa, terlebih tergesa dan tanpa pertimbangan matang. Konsekuensi maju sebagai calon presiden, kata Paloh, adalah menang dalam pilpres dan menjadi presiden.

Ia sangat menyayangkan jika ada tokoh atau ketua umum partai yang begitu cepat puas menjadi calon presiden tanpa pernah memenangkan pemilu. "Sekali capres itu, konsekuensinya harus jadi presiden. Ada orang yang berhenti cukup menjadi mantan capres, itu bukan Nasdem. Ngapain jadi capres kalau enggak jadi presiden," ujarnya.

Untuk diketahui, Nasdem menggelar rakor pemenangan pemilu di Jakarta sejak Sabtu ini. Rakor digelar dalam rangka menghadapi pemilihan anggota legislatif (pileg) dan membahas situasi politik terkini. Rakor ini dihadiri oleh jajaran dewan pengurus pusat serta 250 orang pengurus dewan pimpinan wilayah (DPW) dari 34 provinsi termasuk Kalimantan Utara sebagai provinsi termuda di Indonesia.

Rakor dibuka secara langsung oleh Surya Paloh. Partai Nasdem optimistis meraih suara yang signifikan pada Pemilu 2014. Paloh mengungkapkan, berdasarkan survei dari lembaga yang dianggapnya objektif, elektabilitas Nasdem cenderung terus mengalami peningkatan dan ia prediksi perolehan suara Nasdem akan mencapai 12 persen suara nasional dalam Pileg 2014.

"Posisi lima besar di pemilu nanti tidak tergoyahkan kalau kita mampu terus melakukan kinerja yang baik," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Nasional
Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Nasional
Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Nasional
Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com