Kompas.com - 25/01/2014, 15:24 WIB
BJ Habibie KOMPAS.com/Indra AkuntonoBJ Habibie
|
EditorHindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden ke-3 Republik Indonesia BJ Habibie meminta masyarakat pemilih untuk memberikan hak pilihnya kepada pemimpin yang jelas dan berkualitas. Ia meminta masyarakat tidak memilih calon pemimpin yang hanya populer tetapi tidak memiliki hasil kerja yang jelas.

Habibie mengungkapkan, pilihan politik masyarakat Indonesia kini cenderung bergeser kepada sosok calon pemimpin yang populer. Padahal, idealnya, pemimpin selanjutnya dapat bekerja lebih konkret dan mampu menyelesaikan masalah bangsa.

"Kriteria yang paling tepat bukan karena dia selebriti (populer), tapi yang problem solver," kata Habibie, saat menjadi pembicara di acara Diklat dan Penyegaran Juru Kampanye Nasional (Jurkamnas) Partai Golkar, di kantor DPP Golkar, Jakarta, Sabtu (25/1/2014).

Untuk mendapatkan pemimpin yang berkualitas, kata Habibie, masyarakat perlu mengenal betul calon pemimpin melalui rekam jejaknya selama ini. Tanpa wawasan yang cukup tentang calon pemimpin yang akan dipilihnya, masyarakat akan terjebak pada pilihan yang keliru.

"Dari mana kita tahu? Dari rekam jejaknya. Siapa pemimpin yang selebriti, tahu sendirilah," ujarnya.

Habibie hadir di acara ini untuk memberikan penyegaran kepada calon anggota legislatif, juru kampanye, dan tim pemenangan Golkar pada Pemilu 2014. Turut hadir para petinggi Golkar yang mendampingi Habibie, di antaranya Ketua Umum DPP Golkar Aburizal Bakrie dan sejumlah politisi Golkar, di antaranya Agung Laksono, Fadel Muhammad, Sharif Cicip Sutardjo, dan Idrus Marham.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menko PMK: Antisipasi Arus Balik Pemudik Bukan Hanya di DKI Jakarta

Menko PMK: Antisipasi Arus Balik Pemudik Bukan Hanya di DKI Jakarta

Nasional
Transformasi Digital pada Sistem Pertahanan dan Keamanan

Transformasi Digital pada Sistem Pertahanan dan Keamanan

Nasional
Anggota Komisi I DPR Dukung Upaya Pemerintah Bantu Selesaikan Agresi Israel ke Palestina

Anggota Komisi I DPR Dukung Upaya Pemerintah Bantu Selesaikan Agresi Israel ke Palestina

Nasional
Antisipasi Puncak Arus Balik, Ketua Satgas: Jangan Ada Pihak Ambil Kebijakan Berbeda

Antisipasi Puncak Arus Balik, Ketua Satgas: Jangan Ada Pihak Ambil Kebijakan Berbeda

Nasional
110 TKA China Disebut Masuk Indonesia di Hari Pertama Lebaran, KSPI: Keadilan Tidak Ada

110 TKA China Disebut Masuk Indonesia di Hari Pertama Lebaran, KSPI: Keadilan Tidak Ada

Nasional
Distribusi dan Penggunaan Vaksin AstraZeneca Batch CTMAV547 Dihentikan Sementara

Distribusi dan Penggunaan Vaksin AstraZeneca Batch CTMAV547 Dihentikan Sementara

Nasional
Guru Besar FH UGM Sebut Ada Pertentangan Hukum dalam TWK Pegawai KPK

Guru Besar FH UGM Sebut Ada Pertentangan Hukum dalam TWK Pegawai KPK

Nasional
Antisipasi Lonjakan Kasus, Pemprov Jabar Diminta Perbanyak Tes Covid-19

Antisipasi Lonjakan Kasus, Pemprov Jabar Diminta Perbanyak Tes Covid-19

Nasional
Kecam Serangan Israel, Ketua DPR Serukan Pemberian Bantuan untuk Palestina

Kecam Serangan Israel, Ketua DPR Serukan Pemberian Bantuan untuk Palestina

Nasional
Tragedi Kerusuhan Mei 1998, Kisah Pilu Maria Sanu...

Tragedi Kerusuhan Mei 1998, Kisah Pilu Maria Sanu...

Nasional
Hari Ini, 3,6 Juta Orang Diperkirakan Balik dari Mudik, Ini Skenario Cegah Lonjakan Angka Covid-19

Hari Ini, 3,6 Juta Orang Diperkirakan Balik dari Mudik, Ini Skenario Cegah Lonjakan Angka Covid-19

Nasional
Buntut Kasus Antigen Bekas, Erick Thohir Pecat Seluruh Direksi Kimia Farma Diagnostika

Buntut Kasus Antigen Bekas, Erick Thohir Pecat Seluruh Direksi Kimia Farma Diagnostika

Nasional
Belum Ada Keputusan soal 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK, KPK: Seluruh Pegawai Aset Lembaga

Belum Ada Keputusan soal 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK, KPK: Seluruh Pegawai Aset Lembaga

Nasional
KPK Sebut Pembebastugasan 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK Tak Akan Ganggu Kinerja

KPK Sebut Pembebastugasan 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK Tak Akan Ganggu Kinerja

Nasional
Tambah 5 di 3 Negera, Total 4.601 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Tambah 5 di 3 Negera, Total 4.601 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X