Kompas.com - 24/01/2014, 19:51 WIB
Dari kiri ke kanan: Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Enggartiasto Lukita, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Nasdem Ferry Mursyidan Baldan, Ketua Umum Partai Nasdem Patrice Rio Capella dan Pengacara OC Kaligis menggelar konferensi pers di DPP Partai Nasdem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Kamis (24/1/2013). Dalam konferensi pers tersebut Enggartiasto Lukita menyatakan telah mengundurkan diri dari kepengurusan Partai Golkar dan melepaskan jabatannya di Komisi I DPR RI untuk bergabung dengan Partai Nasdem. Begitu pula, OC Kaligis juga menyatakan bergabung dengan partai tersebut. RODERICK ADRIAN MOZESDari kiri ke kanan: Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Enggartiasto Lukita, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Nasdem Ferry Mursyidan Baldan, Ketua Umum Partai Nasdem Patrice Rio Capella dan Pengacara OC Kaligis menggelar konferensi pers di DPP Partai Nasdem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Kamis (24/1/2013). Dalam konferensi pers tersebut Enggartiasto Lukita menyatakan telah mengundurkan diri dari kepengurusan Partai Golkar dan melepaskan jabatannya di Komisi I DPR RI untuk bergabung dengan Partai Nasdem. Begitu pula, OC Kaligis juga menyatakan bergabung dengan partai tersebut.
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Nasdem berjanji akan menolak honor saksi untuk partai politik di tempat pemungutan suara (TPS) yang dibiayai negara. Partai itu menyatakan sudah menyiapkan kadernya menjadi saksi.

"Kami tidak akan pakai honor saksi dari negara. Dan kami akan meminta mengembalikan saja ke negara. Kami menghadirkan saksi sendiri bisa. Masa iya sudah jadi anggota Dewan korupsi, sekarang mau ikut pemilu, uang negara dikorupsi," kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Nasdem Ferry Mursyidan Baldan di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Jumat (24/1/2014).

Ferry mengatakan, bagi partainya, saksi tidak harus dibayar. Dia menuturkan, sebagai kader partai, mengawal suara di TPS merupakan kewajiban. "Kalau kita menghadirkan saksi relatif bisa diatasi. Jangan berpikir soal anggarannya. Kita harus melihat saksi bukan untuk dibayar sebagai saksi. Kan waktu diverifikasi KPU, kita sudah punya kader di seluruh desa. Jadi saksi itu kader partai," katanya.

Menurutnya, pembayaran honor saksi parpol oleh negara sangat tidak tepat saat ini. Pasalnya, kepercayaan publik pada parpol saat ini sedang menurun. "Tidak tepatlah. Apalagi saat ini kita sedang membangun kembali kepercayaan publik terhadap parpol," katanya.

Dia menilai sah saksi yang dibiayai negara. Hanya, kata dia, saksi tersebut merupakan saksi negara, bukan saksi parpol. Ferry menuturkan, melihat kondisi negara saat ini, sebaiknya uang atau honor saksi sebesar Rp 100 ribu untuk satu saksi tiap TPS, dialihkan untuk pos lain. Misalnya, kata dia, penanggulangan bencana alam.

Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk membayar saksi parpol yang akan ditempatkan di setiap TPS. Hal itu untuk mengantisipasi kekurangan dana yang kerap dikeluhkan parpol.

"Pemerintah juga mengakomodir anggaran saksi parpol di setiap TPS. Ada 12 saksi parpol. Biayanya bukan dari parpol tapi dari pemerintah. Itu keluhan dari parpol, tidak bisa mendatangkan saksi karena tidak ada anggaran," ujar Ketua Bawaslu Muhammad di Jakarta, Senin (20/1/2014).

Dia mengatakan, setiap saksi dibayar Rp 100.000 untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. "Ini dalam rangka memastikan proses pengawasan pemilu," lanjut Muhammad.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Reaksi PBNU dan PP Muhammadiyah soal Tes Wawasan Kebangsaan di KPK

Reaksi PBNU dan PP Muhammadiyah soal Tes Wawasan Kebangsaan di KPK

Nasional
KPK Masih Periksa Bupati Nganjuk Usai OTT atas Dugaan Lelang Jabatan

KPK Masih Periksa Bupati Nganjuk Usai OTT atas Dugaan Lelang Jabatan

Nasional
OTT Bupati Nganjuk Diduga Terkait Lelang Jabatan

OTT Bupati Nganjuk Diduga Terkait Lelang Jabatan

Nasional
KPK Lakukan OTT terhadap Bupati Nganjuk

KPK Lakukan OTT terhadap Bupati Nganjuk

Nasional
KPK Bantah Lempar Tanggung Jawab soal Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

KPK Bantah Lempar Tanggung Jawab soal Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Nasional
Kapolri: Daerah Zona Merah Covid-19 Tak Boleh Buka Tempat Wisata

Kapolri: Daerah Zona Merah Covid-19 Tak Boleh Buka Tempat Wisata

Nasional
Pimpinan KPK Pastikan Tak Ada Pegawai yang Diberhentikan karena Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Pimpinan KPK Pastikan Tak Ada Pegawai yang Diberhentikan karena Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Nasional
UPDATE 9 Mei: 8,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 9 Mei: 8,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Beredar Permintaan Dana Mengatasnamakan KPK, Masyarakat Diimbau Hati-hati

Beredar Permintaan Dana Mengatasnamakan KPK, Masyarakat Diimbau Hati-hati

Nasional
UPDATE 9 Mei: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 86.846 Orang

UPDATE 9 Mei: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 86.846 Orang

Nasional
Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah

Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah

Nasional
Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

Nasional
UPDATE 9 Mei: Ada 98.395 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

UPDATE 9 Mei: Ada 98.395 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

Nasional
UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

Nasional
Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X