Nasdem Tolak Honor Saksi Parpol

Kompas.com - 24/01/2014, 19:51 WIB
Dari kiri ke kanan: Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Enggartiasto Lukita, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Nasdem Ferry Mursyidan Baldan, Ketua Umum Partai Nasdem Patrice Rio Capella dan Pengacara OC Kaligis menggelar konferensi pers di DPP Partai Nasdem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Kamis (24/1/2013). Dalam konferensi pers tersebut Enggartiasto Lukita menyatakan telah mengundurkan diri dari kepengurusan Partai Golkar dan melepaskan jabatannya di Komisi I DPR RI untuk bergabung dengan Partai Nasdem. Begitu pula, OC Kaligis juga menyatakan bergabung dengan partai tersebut. RODERICK ADRIAN MOZESDari kiri ke kanan: Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Enggartiasto Lukita, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Nasdem Ferry Mursyidan Baldan, Ketua Umum Partai Nasdem Patrice Rio Capella dan Pengacara OC Kaligis menggelar konferensi pers di DPP Partai Nasdem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Kamis (24/1/2013). Dalam konferensi pers tersebut Enggartiasto Lukita menyatakan telah mengundurkan diri dari kepengurusan Partai Golkar dan melepaskan jabatannya di Komisi I DPR RI untuk bergabung dengan Partai Nasdem. Begitu pula, OC Kaligis juga menyatakan bergabung dengan partai tersebut.
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Nasdem berjanji akan menolak honor saksi untuk partai politik di tempat pemungutan suara (TPS) yang dibiayai negara. Partai itu menyatakan sudah menyiapkan kadernya menjadi saksi.

"Kami tidak akan pakai honor saksi dari negara. Dan kami akan meminta mengembalikan saja ke negara. Kami menghadirkan saksi sendiri bisa. Masa iya sudah jadi anggota Dewan korupsi, sekarang mau ikut pemilu, uang negara dikorupsi," kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Nasdem Ferry Mursyidan Baldan di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Jumat (24/1/2014).

Ferry mengatakan, bagi partainya, saksi tidak harus dibayar. Dia menuturkan, sebagai kader partai, mengawal suara di TPS merupakan kewajiban. "Kalau kita menghadirkan saksi relatif bisa diatasi. Jangan berpikir soal anggarannya. Kita harus melihat saksi bukan untuk dibayar sebagai saksi. Kan waktu diverifikasi KPU, kita sudah punya kader di seluruh desa. Jadi saksi itu kader partai," katanya.

Menurutnya, pembayaran honor saksi parpol oleh negara sangat tidak tepat saat ini. Pasalnya, kepercayaan publik pada parpol saat ini sedang menurun. "Tidak tepatlah. Apalagi saat ini kita sedang membangun kembali kepercayaan publik terhadap parpol," katanya.

Dia menilai sah saksi yang dibiayai negara. Hanya, kata dia, saksi tersebut merupakan saksi negara, bukan saksi parpol. Ferry menuturkan, melihat kondisi negara saat ini, sebaiknya uang atau honor saksi sebesar Rp 100 ribu untuk satu saksi tiap TPS, dialihkan untuk pos lain. Misalnya, kata dia, penanggulangan bencana alam.

Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk membayar saksi parpol yang akan ditempatkan di setiap TPS. Hal itu untuk mengantisipasi kekurangan dana yang kerap dikeluhkan parpol.

"Pemerintah juga mengakomodir anggaran saksi parpol di setiap TPS. Ada 12 saksi parpol. Biayanya bukan dari parpol tapi dari pemerintah. Itu keluhan dari parpol, tidak bisa mendatangkan saksi karena tidak ada anggaran," ujar Ketua Bawaslu Muhammad di Jakarta, Senin (20/1/2014).

Dia mengatakan, setiap saksi dibayar Rp 100.000 untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. "Ini dalam rangka memastikan proses pengawasan pemilu," lanjut Muhammad.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lembaga Eijkman Jelaskan soal Belum Selesainya Uji Klinis Vaksin dari China

Lembaga Eijkman Jelaskan soal Belum Selesainya Uji Klinis Vaksin dari China

Nasional
Diperiksa Lebih dari 8 Jam, Eks Danjen Kopassus Soenarko Dicecar 28 Pertanyaan

Diperiksa Lebih dari 8 Jam, Eks Danjen Kopassus Soenarko Dicecar 28 Pertanyaan

Nasional
Mendagri Sebut Tak Ada Toleransi bagi Pelanggar Aturan Pilkada

Mendagri Sebut Tak Ada Toleransi bagi Pelanggar Aturan Pilkada

Nasional
Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf: Kritik atas Munculnya Politik Dinasti

Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf: Kritik atas Munculnya Politik Dinasti

Nasional
Satu Tahun Jokowi-Mar'uf, Rapor Merah dari Kelompok Buruh

Satu Tahun Jokowi-Mar'uf, Rapor Merah dari Kelompok Buruh

Nasional
[POPULER NASIONAL] Nama Presiden Joko Widodo Jadi Nama Jalan di UEA | Pernyataan Kontroversial Pemerintah di Setahun Jokowi-Ma'ruf

[POPULER NASIONAL] Nama Presiden Joko Widodo Jadi Nama Jalan di UEA | Pernyataan Kontroversial Pemerintah di Setahun Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Sempat Ditunda, Persidangan Jaksa Pinangki Kembali Digelar

Sempat Ditunda, Persidangan Jaksa Pinangki Kembali Digelar

Nasional
#ReformasiDikorupsi hingga #MosiTidakPercaya yang Warnai Setahun Jokowi-Ma'ruf...

#ReformasiDikorupsi hingga #MosiTidakPercaya yang Warnai Setahun Jokowi-Ma'ruf...

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pelemahan KPK hingga Vonis Ringan bagi Penyerang Novel

Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pelemahan KPK hingga Vonis Ringan bagi Penyerang Novel

Nasional
Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf: Tak Ada Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf: Tak Ada Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Satgas Covid-19 Sebut Makin Banyak Pemda yang Abai Protokol Kesehatan

Satgas Covid-19 Sebut Makin Banyak Pemda yang Abai Protokol Kesehatan

Nasional
Maksimalkan Kebutuhan Informasi Publik, Komnas Perempuan Soft Launching Website dengan Desain Baru

Maksimalkan Kebutuhan Informasi Publik, Komnas Perempuan Soft Launching Website dengan Desain Baru

Nasional
Brigjen Prasetijo Bantah Buat Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra

Brigjen Prasetijo Bantah Buat Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra

Nasional
Satgas: Libur Panjang Picu Lonjakan Kasus Covid-19 hingga 118 Persen

Satgas: Libur Panjang Picu Lonjakan Kasus Covid-19 hingga 118 Persen

Nasional
Menkes Terawan: Belum Ada Vaksin Covid-19 untuk Anak dan Lansia

Menkes Terawan: Belum Ada Vaksin Covid-19 untuk Anak dan Lansia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X