Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 23/01/2014, 18:15 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Fahri Hamzah disomasi tim advokat dan konsultan hukum Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan keluarga. Somasi tersebut dilayangkan menyusul pernyataan Fahri yang mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memeriksa anak kedua SBY, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas, atas dugaan keterlibatannya dalam kasus Hambalang.

Ketua tim kuasa hukum SBY, Palmer Situmorang, mengatakan, pernyataan Fahri itu dimuat di salah satu media nasional pada 15 Januari 2014. Sementara surat somasi terhadap Fahri telah dilayangkan pada 17 Januari 2014 lalu. Fahri diberikan batas waktu 10 hari untuk menjawab surat somasi yang telah dilayangkan.

"Kami menanti klarifikasi atas artikel yang dimuat di sebuah media nasional bertajuk 'Segera Periksa Ibas'," kata Palmer di Jakarta, Kamis (23/1/2014).

Palmer mengatakan, di dalam artikel tersebut, KPK didesak agar segera memeriksa Ibas lantaran banyak terdakwa yang telah menyebut Ibas menerima uang dari proyek tersebut. Namun, hingga saat ini KPK masih belum melakukan upaya pemanggilan terhadap Ibas. Menurut Palmer, pernyataan yang dilontarkan Fahri tak didukung bukti yang kuat. Dengan demikian, itu dinilai menimbulkan polemik di masyarakat.

"Kami menanti klarifikasi atas tudingan ini hingga 27 Januari pekan depan," tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, mantan Wakil Direktur Keuangan Grup Permai, Yulianis, mengatakan, Ibas memang pernah mendapatkan uang sebesar 200.000 dollar AS dari perusahaannya saat Kongres Partai Demokrat di Bandung. Kongres itu berlangsung pada tahun 2010.

"Benar, uang 200.000 dollar AS kepada Ibas itu terkait kongres (Partai Demokrat) di Bandung. Saya yakin," kata Yulianis seusai bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (14/3/2013).

Namun, ia enggan membeberkan lebih lanjut apakah uang itu termasuk dalam uang yang disebut-sebut untuk memenangkan Anas Urbaningrum di Kongres Partai Demokrat pada 2010. "Yang pasti Grup Permai tidak pernah mengeluarkan uang buat mengamankan proyek Hambalang," katanya.

Mantan anak buah Nazaruddin itu juga yakin segala data yang dimilikinya berupa catatan keuangan yang disimpan dalam komputer pribadi dan komputer jinjingnya sudah disita KPK.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 4 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 4 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Moeldoko: Ada Salah Satu Menko Paparkan lewat Slide soal Janji Presiden Berikutnya

Moeldoko: Ada Salah Satu Menko Paparkan lewat Slide soal Janji Presiden Berikutnya

Nasional
Pesan Jokowi untuk Pemerintahan yang Baru, Hati-hati Kelola Negara Sebesar Indonesia

Pesan Jokowi untuk Pemerintahan yang Baru, Hati-hati Kelola Negara Sebesar Indonesia

Nasional
Jokowi: 'Insya Allah' 'Smelter' PT Freeport Mulai Beroperasi Juni

Jokowi: "Insya Allah" "Smelter" PT Freeport Mulai Beroperasi Juni

Nasional
Rekapitulasi Suara Nasional, Anies-Ganjar Bersaing di Berlin, Prabowo Posisi Buncit

Rekapitulasi Suara Nasional, Anies-Ganjar Bersaing di Berlin, Prabowo Posisi Buncit

Nasional
Jika Didorong Jadi Ketua DMI Lagi, Jusuf Kalla Tak Akan Mundur

Jika Didorong Jadi Ketua DMI Lagi, Jusuf Kalla Tak Akan Mundur

Nasional
Basarah: Hak Angket dan Gugatan Kecurangan Pilpres ke MK Merupakan Praktek Konstitusional

Basarah: Hak Angket dan Gugatan Kecurangan Pilpres ke MK Merupakan Praktek Konstitusional

Nasional
Menkominfo Percepat Filling Satelit CAKRA-1 untuk Optimalkan Sumber Daya Maritim Nasional

Menkominfo Percepat Filling Satelit CAKRA-1 untuk Optimalkan Sumber Daya Maritim Nasional

Nasional
Partai Buruh Nilai MK Tak Tegas dan Ulur Waktu soal Ambang Batas Parlemen

Partai Buruh Nilai MK Tak Tegas dan Ulur Waktu soal Ambang Batas Parlemen

Nasional
Wakil Ketua DPR Sebut Indonesia Harus Kuasai Teknologi Mengolah Air Laut Jadi Air Minum

Wakil Ketua DPR Sebut Indonesia Harus Kuasai Teknologi Mengolah Air Laut Jadi Air Minum

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Jimly Asshiddiqie, Hak Angket, dan Potensi Makzulkan Jokowi

GASPOL! Hari Ini: Jimly Asshiddiqie, Hak Angket, dan Potensi Makzulkan Jokowi

Nasional
Moeldoko: Proses Yudisial Kasus Pelanggaran HAM Masih Bisa Lanjut

Moeldoko: Proses Yudisial Kasus Pelanggaran HAM Masih Bisa Lanjut

Nasional
Jusuf Kalla Sebut Indonesia Terapkan Islam Moderat

Jusuf Kalla Sebut Indonesia Terapkan Islam Moderat

Nasional
Jaksa ke Andhi Pramono: Pernah Hubungi KPK Agar Perkara Tidak Dilanjutkan?

Jaksa ke Andhi Pramono: Pernah Hubungi KPK Agar Perkara Tidak Dilanjutkan?

Nasional
Soal Putusan DKP, Moeldoko: Pak Prabowo Diberhentikan Hormat, Tak Cacat Pengabdiannya

Soal Putusan DKP, Moeldoko: Pak Prabowo Diberhentikan Hormat, Tak Cacat Pengabdiannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com