Tajuk Rencana Kompas Raih Penghargaan Adinegoro 2013

Kompas.com - 23/01/2014, 12:07 WIB
Ilustrasi KOMPASIlustrasi
|
EditorTri Wahono

JAKARTA, KOMPAS.com"Ironi Pencalonan DPR", Tajuk Rencana Kompas yang terbit Rabu 24 April 2013, meraih penghargaan Jurnalistik Adinegoro 2013.

Tajuk itu ditetapkan sebagai pemenang dengan nilai 262,5 oleh tiga dewan juri yakni tokoh pers Atmakusumah Astraatmadja, Parni Hadi, dan pengajar London School of Public Relation, Artini Soeparmo.

Dewan juri yang bersidang Rabu 22 Januari 2014 di Jakarta bersepakat memiliki keunggulan baik dalam materi maupun penyajian. Penyerahan penghargaan akan disampaikan pada acara puncak Hari Pers Nasional 9 Februari 2014 di Bengkulu.

Dalam siaran pers Panitia Pusat Hari Pers Nasional, Rabu 22 Januari 2014, Atmakusumah berpendapat, Tajuk Rencana "Ironi Pencalonan DPR" secara umum mempunyai kelebihan pada kekuatan penyampaian argumentasi dan pendapat yang komprehensif serta ditulis dengan yang baik-baik dan bahasa baku yang jelas.

Sedangkan Parni Hadi menilai tajuk rencana tersebut bersifat antisipatif dan bisa mengingatkan calon pemilih pada Pemilu 9 April 2014.

Sebaliknya, Artini Soeparmo menilai masih ada kelemahan dalam tajuk rencana yang menang itu yaitu judulnya kurang kuat untuk sebuah tajuk rencana.

Atmakusumah menyebutkan dari seluruh karya yang masuk tahun ini, pada umumnya sangat baik dan memenuhi persyaratan penyajian karya jurnalistik dalam format tajuk rencana baik dari segi struktur maupun penggunaan bahasa.

Tajuk Rencana "Ironi Pencalonan DPR" menyoroti proses seleksi calon anggota DPR yang lebih mirip dengan melamar pekerjaan. Etika dan fatsun politik tak lagi jadi pegangan.

Sejumlah menteri menjadi calon anggota legislatif pada Pemilu 2014. Posisi menteri tampaknya bukan lagi status politik tertinggi. Pada satu saat nanti, para menteri itu bisa menyandang jabatan rangkap sekaligus: ya eksekutif, ya legislatif! Yang diawasi maupun yang mengawasi sekaligus! Inilah ironi seleksi calon anggota parlemen di Indonesia.

"Bisa dibayangkan bagaimana jalannya pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akan berakhir pada 20 Oktober 2014 ketika sejumlah menteri turun berkampanye dalam pemilu legislatif. Bisa dibayangkan pula apa yang akan dilakukan menteri yang punya kewenangan membuat kebijakan dan kebijakannya bisa digunakan untuk mengantarkan dirinya lagi ke parlemen."

Tajuk itu memprediksi bagaimana format DPR 2014-2019 yang akan dipenuhi dengan kelompok pemodal atau kelompok yang dikontrol pemodal. Akibatnya, tulis tajuk rencana itu, "Rakyat akan teralienasi dari wakilnya. Akibatnya, rakyat akan mencari jalan sendiri ketika aspirasinya terbungkam! Pemilu adalah hari penghukuman bagi anggota DPR maupun partai yang terbukti tidak memperjuangkan aspirasi rakyat. Saatnya pemilih menyatakan 'tidak' pada partai maupun caleg yang tak punya hati dengan problematika yang dihadapi rakyat dan kemudian menjatuhkan pilihan pada partai atau sosok yang masih bisa menumbuhkan harapan pada Indonesia yang lebih baik.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Realisasi Anggaran Kesehatan Masih Minim, Moeldoko Sebut Terhambat Administrasi

Realisasi Anggaran Kesehatan Masih Minim, Moeldoko Sebut Terhambat Administrasi

Nasional
Kejagung Periksa Lima Saksi Terkait Kasus Jiwasraya

Kejagung Periksa Lima Saksi Terkait Kasus Jiwasraya

Nasional
Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Dicecar 40 Pertanyaan

Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Dicecar 40 Pertanyaan

Nasional
Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Dugaan Korupsi Impor Tekstil

Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Dugaan Korupsi Impor Tekstil

Nasional
121.638 WNI Kembali ke Tanah Air Selama Pandemi Covid-19

121.638 WNI Kembali ke Tanah Air Selama Pandemi Covid-19

Nasional
Gugus Tugas Sebut Positivity Rate Covid-19 di Indonesia Turun

Gugus Tugas Sebut Positivity Rate Covid-19 di Indonesia Turun

Nasional
Kemenristek Prediksi Vaksin Covid-19 Akan Tersedia pada Pertengahan 2021

Kemenristek Prediksi Vaksin Covid-19 Akan Tersedia pada Pertengahan 2021

Nasional
Try Sutrisno Dorong RUU PIP Jadi Undang-Undang

Try Sutrisno Dorong RUU PIP Jadi Undang-Undang

Nasional
Kasus Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Penuhi Panggilan Pemeriksaan

Kasus Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Penuhi Panggilan Pemeriksaan

Nasional
Pemerintah: Baru Separuh Kapasitas Rumah Sakit Dipakai untuk Pasien Covid-19

Pemerintah: Baru Separuh Kapasitas Rumah Sakit Dipakai untuk Pasien Covid-19

Nasional
Sudah Panggil Novel Baswedan, Komisi Kejaksaan Tunggu Pertimbangan Hakim

Sudah Panggil Novel Baswedan, Komisi Kejaksaan Tunggu Pertimbangan Hakim

Nasional
Pemerintah: Kembali Beraktivitas Menjadi Sebuah Keharusan, Tapi...

Pemerintah: Kembali Beraktivitas Menjadi Sebuah Keharusan, Tapi...

Nasional
Penelitian SPD: Mayoritas Pemilih Mau Menerima Uang dari Peserta Pilkada

Penelitian SPD: Mayoritas Pemilih Mau Menerima Uang dari Peserta Pilkada

Nasional
Pasar di Jakarta dengan Hasil Swab Negatif Akan Ditutup untuk Disinfeksi

Pasar di Jakarta dengan Hasil Swab Negatif Akan Ditutup untuk Disinfeksi

Nasional
Sambangi Komjak, Novel Baswedan Hendak Klarifikasi Ini...

Sambangi Komjak, Novel Baswedan Hendak Klarifikasi Ini...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X