Tajuk Rencana Kompas Raih Penghargaan Adinegoro 2013

Kompas.com - 23/01/2014, 12:07 WIB
Ilustrasi KOMPASIlustrasi
|
EditorTri Wahono

JAKARTA, KOMPAS.com"Ironi Pencalonan DPR", Tajuk Rencana Kompas yang terbit Rabu 24 April 2013, meraih penghargaan Jurnalistik Adinegoro 2013.

Tajuk itu ditetapkan sebagai pemenang dengan nilai 262,5 oleh tiga dewan juri yakni tokoh pers Atmakusumah Astraatmadja, Parni Hadi, dan pengajar London School of Public Relation, Artini Soeparmo.

Dewan juri yang bersidang Rabu 22 Januari 2014 di Jakarta bersepakat memiliki keunggulan baik dalam materi maupun penyajian. Penyerahan penghargaan akan disampaikan pada acara puncak Hari Pers Nasional 9 Februari 2014 di Bengkulu.

Dalam siaran pers Panitia Pusat Hari Pers Nasional, Rabu 22 Januari 2014, Atmakusumah berpendapat, Tajuk Rencana "Ironi Pencalonan DPR" secara umum mempunyai kelebihan pada kekuatan penyampaian argumentasi dan pendapat yang komprehensif serta ditulis dengan yang baik-baik dan bahasa baku yang jelas.

Sedangkan Parni Hadi menilai tajuk rencana tersebut bersifat antisipatif dan bisa mengingatkan calon pemilih pada Pemilu 9 April 2014.

Sebaliknya, Artini Soeparmo menilai masih ada kelemahan dalam tajuk rencana yang menang itu yaitu judulnya kurang kuat untuk sebuah tajuk rencana.

Atmakusumah menyebutkan dari seluruh karya yang masuk tahun ini, pada umumnya sangat baik dan memenuhi persyaratan penyajian karya jurnalistik dalam format tajuk rencana baik dari segi struktur maupun penggunaan bahasa.

Tajuk Rencana "Ironi Pencalonan DPR" menyoroti proses seleksi calon anggota DPR yang lebih mirip dengan melamar pekerjaan. Etika dan fatsun politik tak lagi jadi pegangan.

Sejumlah menteri menjadi calon anggota legislatif pada Pemilu 2014. Posisi menteri tampaknya bukan lagi status politik tertinggi. Pada satu saat nanti, para menteri itu bisa menyandang jabatan rangkap sekaligus: ya eksekutif, ya legislatif! Yang diawasi maupun yang mengawasi sekaligus! Inilah ironi seleksi calon anggota parlemen di Indonesia.

"Bisa dibayangkan bagaimana jalannya pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akan berakhir pada 20 Oktober 2014 ketika sejumlah menteri turun berkampanye dalam pemilu legislatif. Bisa dibayangkan pula apa yang akan dilakukan menteri yang punya kewenangan membuat kebijakan dan kebijakannya bisa digunakan untuk mengantarkan dirinya lagi ke parlemen."

Tajuk itu memprediksi bagaimana format DPR 2014-2019 yang akan dipenuhi dengan kelompok pemodal atau kelompok yang dikontrol pemodal. Akibatnya, tulis tajuk rencana itu, "Rakyat akan teralienasi dari wakilnya. Akibatnya, rakyat akan mencari jalan sendiri ketika aspirasinya terbungkam! Pemilu adalah hari penghukuman bagi anggota DPR maupun partai yang terbukti tidak memperjuangkan aspirasi rakyat. Saatnya pemilih menyatakan 'tidak' pada partai maupun caleg yang tak punya hati dengan problematika yang dihadapi rakyat dan kemudian menjatuhkan pilihan pada partai atau sosok yang masih bisa menumbuhkan harapan pada Indonesia yang lebih baik.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua KY Sebut Kerja Sama dengan MA jadi Prioritas

Ketua KY Sebut Kerja Sama dengan MA jadi Prioritas

Nasional
Kemendagri Minta Satpol PP Tegakkan Disiplin Penegakan Protokol Kesehatan

Kemendagri Minta Satpol PP Tegakkan Disiplin Penegakan Protokol Kesehatan

Nasional
DFW Indonesia Catat Tingkat Keselamatan Nelayan Memprihatinkan

DFW Indonesia Catat Tingkat Keselamatan Nelayan Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Minta Pengusaha Besar Libatkan UMKM, Tak Pentingkan Diri Sendiri

Jokowi Minta Pengusaha Besar Libatkan UMKM, Tak Pentingkan Diri Sendiri

Nasional
Gatot Sudjito, Anggota DPR RI Kelima yang Meninggal Dunia Setelah Terpapar Covid-19

Gatot Sudjito, Anggota DPR RI Kelima yang Meninggal Dunia Setelah Terpapar Covid-19

Nasional
UPDATE: Bertambah 4 di 3 Negara, Total 2.820 Kasus Covid-19 WNI di Luar Negeri

UPDATE: Bertambah 4 di 3 Negara, Total 2.820 Kasus Covid-19 WNI di Luar Negeri

Nasional
Swab Antigen Disiapkan untuk Antisipasi Penularan Covid-19 di Pengungsian Gempa Sulbar

Swab Antigen Disiapkan untuk Antisipasi Penularan Covid-19 di Pengungsian Gempa Sulbar

Nasional
Jokowi Minta Kerja Sama UMKM dengan Perusahaan Besar Bisa Beri Kontribusi Signifikan Terhadap Perekonomian Nasional

Jokowi Minta Kerja Sama UMKM dengan Perusahaan Besar Bisa Beri Kontribusi Signifikan Terhadap Perekonomian Nasional

Nasional
Senin Pagi, Jokowi Akan Bertolak ke Kalimantan Selatan Tinjau Banjir

Senin Pagi, Jokowi Akan Bertolak ke Kalimantan Selatan Tinjau Banjir

Nasional
Undang Kompolnas Hari Ini, Komisi III Bakal Bahas Calon Kapolri Tunggal Listyo Sigit

Undang Kompolnas Hari Ini, Komisi III Bakal Bahas Calon Kapolri Tunggal Listyo Sigit

Nasional
UPDATE 18 Januari: 19.435 Orang Mengungsi akibat Gempa Sulbar

UPDATE 18 Januari: 19.435 Orang Mengungsi akibat Gempa Sulbar

Nasional
Mukti Fajar Nur Dewata Terpilih sebagai Ketua Komisi Yudisial

Mukti Fajar Nur Dewata Terpilih sebagai Ketua Komisi Yudisial

Nasional
Anggota DPR RI Gatot Sudjito Meninggal Setelah Terpapar Covid-19

Anggota DPR RI Gatot Sudjito Meninggal Setelah Terpapar Covid-19

Nasional
Pemerintah Diminta Optimalkan Jumlah Petugas dan Relawan di Daerah Terdampak Bencana

Pemerintah Diminta Optimalkan Jumlah Petugas dan Relawan di Daerah Terdampak Bencana

Nasional
Senin Ini, Terdakwa Perantara Suap Djoko Tjandra ke Jaksa Pinangki Hadapi Vonis Hakim

Senin Ini, Terdakwa Perantara Suap Djoko Tjandra ke Jaksa Pinangki Hadapi Vonis Hakim

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X