Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Syarief: Perlu Kebersamaan Bangun Bangsa

Kompas.com - 22/01/2014, 15:11 WIB

 


JAKARTA, KOMPAS.com — 
Indonesia sangat luas, kaya, serta memiliki tingkat keragaman budaya, suku, dan agama yang tinggi. Dengan kondisi semacam itu, tugas membangun bangsa tidak bisa dikerjakan sendiri oleh satu atau segelintir kekuatan politik. Keberhasilan membangun bangsa membutuhkan kebersamaan para pemimpin.

”Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dengan penduduk 250 juta orang. Wilayah negara Indonesia juga sangat luas dan terdiri atas pulau-pulau. Etnisnya begitu bervariasi. Belum lagi budaya yang berbeda antara satu pulau dan pulau yang lain. Sangat heterogen,” kata Ketua Harian Partai Demokrat Sjarifuddin Hasan di ruang kerjanya di Gedung SMESCO UKM, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin (13/1).

Di tengah hujan rintik-rintik dan banjir di sebagian wilayah DKI Jakarta, Syarief yang juga Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) menyambut hangat Kompas di ruang kerjanya. Dari ruang kerjanya di lantai 16 itu, sebagian wilayah Jakarta dan kemacetan lalu lintas di sejumlah ruas jalan terlihat.

Sebelumnya, wawancara direncanakan di Kementerian Koperasi dan UKM di Kuningan. Namun, gara-gara listrik di wilayah itu padam akibat banjir dan generator cadangan gedung rusak, wawancara dialihkan ke Gedung SMESCO UKM.

Syarief yakin, keberagaman Indonesia membuat pengelolaan negara memerlukan koalisi di antara berbagai kekuatan. ”Kita
tidak mungkin membangun bangsa ini kalau kita hanya sendirian. Justru karena itulah koalisi dibutuhkan. Kita harus bangga memiliki bangsa Indonesia. Rasa memiliki terhadap bangsa ini harus lebih diutamakan daripada kepentingan golongan. Karena itu, Partai Demokrat dalam setiap kesempatan selalu mengajak, mari bersama-sama membangun bangsa ini,” paparnya.

Berusia 64 tahun, Syarief tidak muda lagi. Namun, tugas berat yang membutuhkan kelincahan dipercayakan kepadanya. Pada akhir Maret 2013, Syarief ditunjuk Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Ketua Harian. SBY yang juga presiden percaya, Syarief mampu menerjemahkan ide ataupun gagasan SBY dalam mengelola Demokrat.

Banggakan SBY

Berdiri pada 2001, Demokrat adalah pemain baru dalam kancah politik Indonesia jika dibandingkan dengan partai lain yang memiliki akar sejarah lebih panjang, seperti Partai Golkar, PDI-P, PPP, PAN, dan PKB. Namun, pada 2009, Demokrat mampu memenangi pemilu. Kemenangan partai berideologi Pancasila itu sangat terkait dengan figur SBY.

Menjadi presiden pertama yang terpilih secara langsung pada 2004, SBY kembali memenangi Pilpres 2009. Demokrat pun tercatat selama dua periode berturut-turut sebagai partai penguasa. Sesuai konstitusi, Yudhoyono tidak bisa mencalonkan diri dalam Pilpres 2014. ”Alhamdulillah, Presiden SBY diberikan kesempatan oleh rakyat. Sekarang sudah tahun ke-10. Amanah yang diberikan rakyat kepada SBY merupakan sesuatu yang luar biasa,” tutur Syarief.

Ia menyebutkan, keberhasilan utama dua periode pemerintahan SBY adalah stabilitas ekonomi dan politik. Ekonomi makro Indonesia memperlihatkan kinerja positif. Pertumbuhan rata-rata ekonomi selama delapan tahun terakhir mencapai 6 persen. Meski pada 2013 pertumbuhan turun 5,7-5,8 persen, angka itu masih menempatkan Indonesia pada urutan kedua di antara 20 negara dengan PDB terbesar di dunia (kelompok negara G-20).

Pemerintahan SBY juga mampu menurunkan angka pengangguran menjadi 6,2 persen dari 11 persen pada delapan tahun lalu. Angka kemiskinan turun jadi 11,3 persen, dari semula 17,6 persen.

”Pendapatan per kapita juga naik. Dulu, tahun 2004, pendapatan per kapita tak lebih dari 1.100 dollar AS. Sekarang, pendapatan per kapita mencapai lebih dari 4.000 dollar AS,” papar Syarief.

Kebijakan berorientasi kepada rakyat pun bisa terus ditingkatkan oleh pemerintahan SBY berkat kemampuan ekonomi negara yang meningkat. Ada berbagai program andalan untuk mendorong ekonomi masyarakat, antara lain kredit usaha rakyat (KUR). Belum lagi Program Keluarga Harapan (PKH) untuk membantu keluarga tidak mampu.

Di bidang pendidikan, bantuan operasional sekolah (BOS) terus ditambah dan diperluas. Pemerintah juga dapat memenuhi amanat undang-undang agar 20 persen anggaran negara untuk pendidikan. Di bidang kesehatan, pemerintah melaksanakan perintah undang-undang untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan secara nasional.

Di bidang luar negeri, pemerintahan SBY, menurut Syarief, mampu membuat Indonesia mendapat banyak apresiasi. Indonesia memprakarsai sejumlah kegiatan internasional yang meliputi bidang lingkungan, kebudayaan, dan pengembangan demokrasi. Posisi Indonesia kini lebih dihormati dan disegani.

Tentu saja, Syarief mengakui, ada berbagai hal yang masih bisa ditingkatkan. Demokrat melihat hal itu sebagai pekerjaan rumah Indonesia di masa depan. ”Membangun bangsa tidak bisa secepat itu. Ada proses dan butuh waktu,” ujarnya.

Ia menilai, saat ini yang diperlukan Indonesia adalah menjaga kesinambungan jalannya pembangunan. Hal itu dapat lebih terjamin jika Demokrat tetap bisa memberikan kontribusi besar di pemerintahan.

”Kami berjanji kepada masyarakat, program-program kerakyatan akan terus dilanjutkan. KUR, misalnya, akan diperluas. BOS juga diperbaiki supaya lebih terjangkau,” ujar Syarief.

Karena itu, dengan pengalaman sebagai partai penguasa selama dua periode, Demokrat tak lagi menawarkan figur, tetapi program. Demokrat memosisikan diri sebagai partai dengan keunggulan memiliki pengalaman tidak sedikit mengelola pemerintahan. ”Kami menawarkan kesinambungan. Kami merasakan program yang digagas dan dijalankan SBY sangat berpengaruh positif, diminati, dan diharapkan rakyat,” ujarnya.

Korupsi

Demokrat juga tidak abai terhadap agenda pemberantasan korupsi. Demokrat sangat tegas dan konsisten mendukung pemberantasan korupsi, terbukti dengan tidak pernah melindungi kader yang korupsi. SBY sebagai presiden juga tak berupaya menghalang-halangi pemberantasan korupsi.

Soal persepsi Demokrat sebagai partai paling korup, Syarief mengakui ada upaya yang dimunculkan segelintir media untuk hal itu. Padahal, menurut dia, data dari kepolisian menunjukkan, sampai saat ini Demokrat menduduki urutan ketiga. Data dari Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan gambaran serupa. ”Sampai kini Demokrat tetap dan tidak pernah goyah bahwa korupsi harus diberantas. Korupsi adalah musuh besar negara,” ungkap Syarief. (A Tomy Trinugroho/Stefanus Osa)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama Seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama Seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com