Masalah Kebun Binatang Surabaya Dilaporkan ke Presiden SBY

Kompas.com - 21/01/2014, 11:54 WIB
Harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae) betina bernama Melani berusia 15 tahun kini sedang sakit dan dan didiagnosis mengalami gangguan pencernaan di Kebun Binatang Surabaya, Rabu (17/4/2013). Harimau ini kurus dan dalam kondisi kritis. AFP PHOTO / JUNI KRISWANTOHarimau sumatera (Panthera tigris sumatrae) betina bernama Melani berusia 15 tahun kini sedang sakit dan dan didiagnosis mengalami gangguan pencernaan di Kebun Binatang Surabaya, Rabu (17/4/2013). Harimau ini kurus dan dalam kondisi kritis.
Penulis Sandro Gatra
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary


JAKARTA, KOMPAS.com
— Setelah melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi, Pemerintah Kota Surabaya membawa permasalahan Kebun Binatang Surabaya (KBS), Jawa Timur, kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Pembahasan masalah KBS dilakukan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (21/1/2014). Selain Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, ikut hadir Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo.

Saat tiba, mereka yang datang bersamaan belum mau berkomentar mengenai agenda pertemuan dengan Presiden.

"Nanti ya habis laporan," kata Risma.

Lapor ke KPK

Sebelumnya, Risma melaporkan dugaan penyimpangan pengelolaan KBS ke KPK, Senin (20/1/2014). Dugaan itu terkait pemindahan ratusan satwa dari KBS selama 2013. Data mengenai pertukaran satwa dari KBS dengan barang, seperti mobil, dari lembaga konservasi lain juga disampaikan ke KPK.

Dalam ketentuan, barter satwa harus dengan satwa. Jika koleksi KBS itu hewan yang dilindungi, pemindahan atau pertukarannya harus seizin Presiden. Barter dan hilangnya hewan di KBS diduga menimbulkan kerugian negara.

Sebelum KBS diambil alih Pemkot Surabaya, melalui Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) pada Juli 2013, tercatat sekitar 420 satwa dipindah ke lembaga konservasi lain selama 2013 dengan dalih kelebihan populasi. Saat itu, KBS dikelola Tim Pengelola Sementara yang dibentuk Kementerian Kehutanan.

Satwa yang ditukar itu antara lain komodo, kuda nil, banteng jawa, orangutan, kanguru, dan rusa timur. Pertukaran satwa terakhir dilakukan pada 12 Juli 2013. PDTS mulai mengambil alih pada 15 Juli 2013.

Pemindahan ratusan satwa ke lembaga konservasi lain itu dinilai Pemkot Surabaya janggal karena ditukar dengan hal yang tak sebanding. Sebagai contoh, 147 satwa dari 35 spesies KBS dipindah ke Taman Hewan Pematang Siantar, Sumatera Utara, dan ditukar dengan pembangunan Museum Pendidikan Satwa di KBS. Ada juga 79 satwa yang dikirimkan ke Lembaga Konservasi Lembah Hijau di Lampung dan ditukar satu mobil Toyota Kijang Innova serta satu sepeda motor.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua DPP Tegaskan Pemilihan Ketua Golkar lewat Musyawarah

Ketua DPP Tegaskan Pemilihan Ketua Golkar lewat Musyawarah

Nasional
Sudah Disurati Erick Thohir, Dirut Jasa Marga Tak Penuhi Panggilan KPK

Sudah Disurati Erick Thohir, Dirut Jasa Marga Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Mahfud MD Pastikan TP4 Pusat dan Daerah Warisan Prasetyo Dibubarkan

Mahfud MD Pastikan TP4 Pusat dan Daerah Warisan Prasetyo Dibubarkan

Nasional
Mutasi Kapolres Kampar, Idham Azis: Kalau Enggak Benar Bagaimana Mau Pimpin Satuan?

Mutasi Kapolres Kampar, Idham Azis: Kalau Enggak Benar Bagaimana Mau Pimpin Satuan?

Nasional
Wakil Ketua MPR Ungkap Ada Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden di UUD 1945

Wakil Ketua MPR Ungkap Ada Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden di UUD 1945

Nasional
Bowo Sidik Berharap Hakim Tak Mencabut Hak Politiknya

Bowo Sidik Berharap Hakim Tak Mencabut Hak Politiknya

Nasional
Jepang Ingin Terlibat Pemindahan Ibu Kota, Presiden Jokowi 'Welcome'

Jepang Ingin Terlibat Pemindahan Ibu Kota, Presiden Jokowi "Welcome"

Nasional
Firli Bahuri: Pegawai KPK Harus Tetap Sejahtera Meski Jadi ASN

Firli Bahuri: Pegawai KPK Harus Tetap Sejahtera Meski Jadi ASN

Nasional
Agus Rahardjo Yakin Pegawai KPK Tetap Independen Meski Jadi ASN

Agus Rahardjo Yakin Pegawai KPK Tetap Independen Meski Jadi ASN

Nasional
Ini Kata KPK soal Pembangunan Kolam Renang di Rumah Dinas Ridwan Kamil

Ini Kata KPK soal Pembangunan Kolam Renang di Rumah Dinas Ridwan Kamil

Nasional
Baca Pleidoi, Bowo Sidik Merasa Bersalah Terjerat dalam Dugaan Korupsi

Baca Pleidoi, Bowo Sidik Merasa Bersalah Terjerat dalam Dugaan Korupsi

Nasional
Bertemu 1 Jam, Mahfud MD dan Jaksa Agung Bahas Garis Kebijakan Pemerintah

Bertemu 1 Jam, Mahfud MD dan Jaksa Agung Bahas Garis Kebijakan Pemerintah

Nasional
Bakamla Sebut Aktivitas Terorisme Berpotensi Terjadi di Perairan NKRI

Bakamla Sebut Aktivitas Terorisme Berpotensi Terjadi di Perairan NKRI

Nasional
Wapres Minta Instansi Lain Tiru Polri soal Gaya Hidup Sederhana

Wapres Minta Instansi Lain Tiru Polri soal Gaya Hidup Sederhana

Nasional
Wapres: Pilkada DPRD Dianggap Tak Demokratis, Pilkada Langsung Biayanya Besar

Wapres: Pilkada DPRD Dianggap Tak Demokratis, Pilkada Langsung Biayanya Besar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X