JAKARTA, KOMPAS.com — Setelah melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi, Pemerintah Kota Surabaya membawa permasalahan Kebun Binatang Surabaya (KBS), Jawa Timur, kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Pembahasan masalah KBS dilakukan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (21/1/2014). Selain Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, ikut hadir Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo.
Saat tiba, mereka yang datang bersamaan belum mau berkomentar mengenai agenda pertemuan dengan Presiden.
"Nanti ya habis laporan," kata Risma.
Lapor ke KPK
Sebelumnya, Risma melaporkan dugaan penyimpangan pengelolaan KBS ke KPK, Senin (20/1/2014). Dugaan itu terkait pemindahan ratusan satwa dari KBS selama 2013. Data mengenai pertukaran satwa dari KBS dengan barang, seperti mobil, dari lembaga konservasi lain juga disampaikan ke KPK.
Dalam ketentuan, barter satwa harus dengan satwa. Jika koleksi KBS itu hewan yang dilindungi, pemindahan atau pertukarannya harus seizin Presiden. Barter dan hilangnya hewan di KBS diduga menimbulkan kerugian negara.
Sebelum KBS diambil alih Pemkot Surabaya, melalui Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) pada Juli 2013, tercatat sekitar 420 satwa dipindah ke lembaga konservasi lain selama 2013 dengan dalih kelebihan populasi. Saat itu, KBS dikelola Tim Pengelola Sementara yang dibentuk Kementerian Kehutanan.
Satwa yang ditukar itu antara lain komodo, kuda nil, banteng jawa, orangutan, kanguru, dan rusa timur. Pertukaran satwa terakhir dilakukan pada 12 Juli 2013. PDTS mulai mengambil alih pada 15 Juli 2013.
Pemindahan ratusan satwa ke lembaga konservasi lain itu dinilai Pemkot Surabaya janggal karena ditukar dengan hal yang tak sebanding. Sebagai contoh, 147 satwa dari 35 spesies KBS dipindah ke Taman Hewan Pematang Siantar, Sumatera Utara, dan ditukar dengan pembangunan Museum Pendidikan Satwa di KBS. Ada juga 79 satwa yang dikirimkan ke Lembaga Konservasi Lembah Hijau di Lampung dan ditukar satu mobil Toyota Kijang Innova serta satu sepeda motor.
