Bawaslu Harus Proses Caleg yang "Dompleng" Kampanye Lewat Biskuit Kemenkes

Kompas.com - 21/01/2014, 10:51 WIB
Akun twitter Wirianingsih. Akun twitter Wirianingsih.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Eksekutif Sinergi Masyarakat Indonesia (Sigma) Said Salahudin meminta Badan Pengawas Pemilu memproses dugaan pelanggaran dalam pembagian biskuit gratis dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) kepada korban banjir yang diklaim oleh calon anggota legislatif (caleg) DPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Wirianingsih. Pada bungkus biskuit ditempel stiker bergambar Wirianingsih.

"Bawaslu harus memprosesnya. Itu jelas pelanggaran pemilu. Pengadaan makanan itu dibiayai dari dana APBN, maka tidak boleh ada parpol (partai politik) atau caleg yang memanfaatkannya untuk kepentingan kampanye," ujar Said di Jakarta, Selasa (21/1/2014).

Dia mengatakan, tindakan Wirianingsih yang juga anggota Komisi IX DPR tersebut merupakan pemanfaatan fasilitas negara. Padahal, katanya, penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye adalah tindak pidana pemilu.

Ia juga mempertanyakan dasar hukum yang mengizinkan Kemenkes menyalurkan bantuan melalui anggota Komisi IX DPR.

"Dalam hal ini Menkes telah melakukan kesalahan fatal. Menkes seperti sengaja memberi amunisi kepada anggota DPR untuk kepentingan pencalonan mereka kembali," kataya.

Said menduga, pemberian tersebut merupakan sumbangan kampanye. "Persoalannya adalah setiap sumbangan harus tercatat dalam dana kampanye dan dilarang keras bersumber dari dana APBN," katanya.

Ia juga mencurigai, bukan hanya Kemenkes yang menyalurkan bantuan melalui caleg, Said mensinyalir banyak program pemerintah yang direkayasa menjadi program parpol. "Uang negara digunakan oleh parpol dan caleg untuk kepentingan politik mereka," ujar Said.

Sebelumnya, beredar biskuit di lokasi banjir yang pada kemasannya ditempel stiker bertulisan "Bantuan ini diperjuangkan dan diusahakan oleh Dra. Wirianingsih, MSi, Anggota DPPR RI Komisi IX Fraksi PKS periode 2009-2014, Caleg DPR RI Dapil DKI 3, Cerdas-Ramah-Pedul."

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Di sisi lain kemasan biskuit terdapat tulisan "gratis" dan logo Kemenkes.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Pemulihan Ekonomi, BI Laksanakan Program Strategis dan 4 Transformasi

Jaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Pemulihan Ekonomi, BI Laksanakan Program Strategis dan 4 Transformasi

Nasional
Saat Presiden Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu untuk 'Motoran'

Saat Presiden Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu untuk "Motoran"

Nasional
Menteri PPPA: Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Masih Banyak Terjadi, Ini Jadi Alarm

Menteri PPPA: Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Masih Banyak Terjadi, Ini Jadi Alarm

Nasional
Bertemu Atlet Sepak Bola Nasional, Gus Muhaimin: Mereka Butuh Rasa Aman

Bertemu Atlet Sepak Bola Nasional, Gus Muhaimin: Mereka Butuh Rasa Aman

Nasional
Kemenko PMK Jalin Kerja Sama dengan BSSN Terkait Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik

Kemenko PMK Jalin Kerja Sama dengan BSSN Terkait Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik

Nasional
Protes soal Anggaran Sosialisasi Empat Pilar, Pimpinan MPR Usul Menkeu Sri Mulyani Dicopot

Protes soal Anggaran Sosialisasi Empat Pilar, Pimpinan MPR Usul Menkeu Sri Mulyani Dicopot

Nasional
Di Sidang MK, Pakar Nilai Putusan DKPP Bersifat Rekomendasi

Di Sidang MK, Pakar Nilai Putusan DKPP Bersifat Rekomendasi

Nasional
Ipda Yusmin Ungkap Alasan Penembakan Empat Laskar FPI di Dalam Mobil

Ipda Yusmin Ungkap Alasan Penembakan Empat Laskar FPI di Dalam Mobil

Nasional
Kelola Potensi Perikanan di Ende, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pembuatan Pancing Gurita

Kelola Potensi Perikanan di Ende, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pembuatan Pancing Gurita

Nasional
UPDATE 30 November: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 45,85 Persen dari Target

UPDATE 30 November: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 45,85 Persen dari Target

Nasional
KPK Serahkan Kasus Pembangunan Infrastruktur di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) ke Polri

KPK Serahkan Kasus Pembangunan Infrastruktur di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) ke Polri

Nasional
Disebut Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja Aman dari Pelecehan Seksual, Ini Respons KPI

Disebut Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja Aman dari Pelecehan Seksual, Ini Respons KPI

Nasional
UPDATE 30 November: Sebaran 297 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat

UPDATE 30 November: Sebaran 297 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat

Nasional
'Jangan sampai Kita Kecolongan soal Varian Omicron seperti Saat Varian Delta Masuk'

"Jangan sampai Kita Kecolongan soal Varian Omicron seperti Saat Varian Delta Masuk"

Nasional
DPR Upayakan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

DPR Upayakan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.