Kompas.com - 20/01/2014, 22:30 WIB
|
EditorHindra Liauw


JAKARTA, KOMPAS.com — Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi memutar rekaman pembicaraan antara Fahd El Fouz atau Fahd A Rafiq dengan mantan Sekretaris Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Abdul Karim dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan kitab suci Al Quran di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (20/1/2014).

Dalam rekaman yang disadap KPK itu, Fahd mengaku staf khusus Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso. "Assalamalaikum, Pak Karim, saya Fahd A Rafiq staf khususnya Pak Priyo Budi Santoso yang kemarin. Saya diminta Pak Dirjen Bimas (saat itu dijabat Nasaruddin Umar) hubungi Bapak," ujar Fahd dalam rekaman yang diputar jaksa.

Saat itu, Karim tak langsung mengenali Fahd yang merupakan Ketua Gema Musyawarah Kekeluargaan dan Gotong Royong (MKGR) itu. Akhirnya, Fahd pun kembali memperkenalkan diri dalam telepon tersebut. 

"Saya Fahd A Rafiq Pak, stafnya Pak Priyo Budi Santoso. Saya dihubungi sama Pak Dirjen, dibilang koordinasi dengan Bapak dan Pak Mashuri. Soal injil itu. Kristen kan sudah ada injilnya, masa kita tidak. Saya mau koordinasi itu," terang Fahd.

Dalam percakapan itu, Fahd ingin menemui Karim. Karim pun mempersilakan Fahd menemuinya untuk membahas proyek pengadaan Al Quran. Jaksa kemudian mengonfirmasi rekaman pembicaraan itu kepada Karim yang bersaksi di persidangan untuk terdakwa mantan Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Ditjen Bimas Islam Kemenag Ahmad Jauhari.

"Apa kaitannya percakapan Anda dan Fahd dengan Priyo Budi Santoso?" tanya Jaksa. Namun, Karim mengaku tak tahu maksud Fahd memperkenalkan diri sebagai staf Priyo.

Nama Priyo juga pernah disebut dalam kasus ini di persidangan sebelumnya dengan terdakwa Zulkarnaen Djabar dan putranya Dendy Prasetya. Priyo pernah dikaitkan dengan sebuah catatan tangan Fahd yang berisi pembagian jatah fee proyek di Kementerian Agama. Priyo yang ditulis dengan inisial PBS dituliskan menerima fee sebesar 1 persen. Priyo pun menampik tudingan itu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tipe Negara Menurut Sejarah

Tipe Negara Menurut Sejarah

Nasional
Hal yang Dilarang Dilakukan terhadap Bendera Negara

Hal yang Dilarang Dilakukan terhadap Bendera Negara

Nasional
KPK: Berkas Perkara Eks Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa Lengkap

KPK: Berkas Perkara Eks Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa Lengkap

Nasional
Penunjukan Perwira Aktif Jadi Penjabat Bupati Seram Barat Dinilai Bentuk Dwifungsi TNI

Penunjukan Perwira Aktif Jadi Penjabat Bupati Seram Barat Dinilai Bentuk Dwifungsi TNI

Nasional
Penjelasan MK soal Penjabat Kepala Daerah dari TNI Polri yang Tuai Polemik

Penjelasan MK soal Penjabat Kepala Daerah dari TNI Polri yang Tuai Polemik

Nasional
Jokowi Diundang ke Balapan Formula E, Istana: Sedang Kami Cek

Jokowi Diundang ke Balapan Formula E, Istana: Sedang Kami Cek

Nasional
Anggota DPR: Jika RI Ingin Damaikan Rusia-Ukraina, Harus Selesai Sebelum Puncak KTT G20

Anggota DPR: Jika RI Ingin Damaikan Rusia-Ukraina, Harus Selesai Sebelum Puncak KTT G20

Nasional
Anggota Komisi I Nilai Sulit Pertemukan Presiden Rusia dan Ukraina di KTT G20

Anggota Komisi I Nilai Sulit Pertemukan Presiden Rusia dan Ukraina di KTT G20

Nasional
Wamenkumham Sebut Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP Delik Aduan, Ancaman Pidana hingga 3,5 Tahun

Wamenkumham Sebut Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP Delik Aduan, Ancaman Pidana hingga 3,5 Tahun

Nasional
Luhut Ikut Urus Minyak Goreng, Anggota DPR: Ganti Menterinya kalau Tak Becus

Luhut Ikut Urus Minyak Goreng, Anggota DPR: Ganti Menterinya kalau Tak Becus

Nasional
Setuju Pidana Mati Koruptor, Peneliti Pukat UGM: Tetapi Bukan Diobral

Setuju Pidana Mati Koruptor, Peneliti Pukat UGM: Tetapi Bukan Diobral

Nasional
Bertemu Wapres Zambia, Jokowi Bahas Penguatan Kerja Sama Ekonomi

Bertemu Wapres Zambia, Jokowi Bahas Penguatan Kerja Sama Ekonomi

Nasional
Jokowi Sudah Tiba di Solo, Hadiri Pernikahan Adiknya dengan Ketua MK Anwar Usman

Jokowi Sudah Tiba di Solo, Hadiri Pernikahan Adiknya dengan Ketua MK Anwar Usman

Nasional
ICW Tak Sepakat Hukuman Mati Koruptor, Sebut Tak Akan Beri Efek Jera

ICW Tak Sepakat Hukuman Mati Koruptor, Sebut Tak Akan Beri Efek Jera

Nasional
Pemerintah Putuskan Cabut Ketentuan soal Dokter Gigi dan Pengacara di RKUHP

Pemerintah Putuskan Cabut Ketentuan soal Dokter Gigi dan Pengacara di RKUHP

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.