Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Zainuddin Amali Akui Ada Permintaan Uang 10 Miliar dari Akil Terkait Pilgub Jatim

Kompas.com - 20/01/2014, 21:17 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Partai Golkar Jawa Timur Zainuddin Amali mengakui adanya permintaan uang Rp 10 miliar terkait sengketa Pemilihan Gubernur Jawa Timur yang disampaikan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar melalui BlackBerry Messenger (BBM). Namun, permintaan uang itu tidak ditanggapi olehnya maupun oleh calon gubernur Jatim yang diusung Golkar, Soekarwo.

"Saya kira itu sudah ya, teman-teman sudah tahu dan kemudian juga sudah dikonfirmasi kepada yang dituju, yakni Soekarwo, dan itu telah disampaikan bahwa beliau tidak sama sekali menanggapi itu. Kan teman-teman sudah lihat BBM-nya, jangan tanya lagi," kata Zainuddin di Gedung KPK, Jakarta, Senin (20/1/2014) seusai diperiksa sebagai saksi.

Zainuddin diperiksa dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi yang menjerat mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Waryono Karno. Sebelumnya Koran Tempo memberitakan isi BBM Akil dengan Zainuddin. Menurut pemberitaan tersebut, Akil terlihat geram dengan Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya Idrus Marham.

Dalam percakapan BBM tersebut, Akil juga menyebut perwakilan Partai Golkar tidak jelas dalam mengatur sengketa Pilkada Jatim. Akil kemudian mengancam akan membatalkan kemenangan Soekarwo.

"Gak jelas itu semua, saya batalin aja lah Jatim itu, pusing aja, siapkan 10 m (Rp 10 miliar) saja kl (kalau) mau selamat. Masak hanya ditawari uang kecil, gak mau saya," demikian kutipan BBM Akil.

Lalu, Zainuddin disebut membalas dengan meminta arahan kepada Akil. "Baik Bang, klau (kalau) ada arahan begitu ke Sy (saya), siap Sy (saya) infokan."

Saat dikonfirmasi mengenai arahan yang disampaikan Zainuddin kepada Akil sesuai dengan BBM tersebut, wakil ketua Komisi VII DPR ini mengaku hanya bercanda dengan Akil. "Ya biasalah, kayak kita orang lagi becanda-canda gitu," ujar Zainuddin.

Dia juga membantah dugaan keterlibatan Idrus dan Bendahara Umum Partai Golkar Setya Novanto dalam mengurus kemenangan Soekarwo tersebut. Menurut Zainuddin, tidak ada upaya khusus yang dilakukan Golkar untuk memenangkan Soekarwo.

"Karena Pak Soekarwo itu yakin bahwa dia menang. Sudah yakin menang, masak sih?" ucap Zainuddin.

Sebelumnya, KPK telah memeriksa Idrus dan Setya sebagai saksi terkait penyidikan kasus dugaan korupsi dan pencucian uang sengketa pilkada di MK yang menjerat Akil. Seusai diperiksa, Setya mengaku diajukan sejumlah pertanyaan, di antaranya mengenai biaya survei yang dikeluarkan Golkar untuk calon kepala daerah yang diusung partai tersebut. Namun, dia tidak menyebutkan secara rinci survei terkait pencalonan kepala daerah mana saja yang ditanyakan penyidik KPK kepadanya selama pemeriksaan.

Sementara Idrus mengaku diajukan sejumlah pertanyaan, termasuk soal proses pengambilan keputusan di internal Golkar mengenai penetapan kepala daerah yang akan diusung. Idrus juga menegaskan tidak ada permainan uang terkait pencalonan kepala daerah Golkar.

KPK menetapkan Akil sebagai tersangka dalam tiga kasus sekaligus, yakni dugaan penerimaan suap terkait Pilkada Lebak dan Gunung Mas, gratifikasi terkait penanganan perkara di MK, dan TPPU.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com