JK: Andai Foke Responsif, Tak Ada Banjir di Jakarta

Kompas.com - 20/01/2014, 15:20 WIB
Jusuf Kalla saat menjadi pembicara pada acara Kompasianival di Skeeno Hall, Lantai 3, Gandaria City, Jakarta Selatan, Sabtu (17/11/2012.   KOMPAS IMAGES/ANDREAN KRISTIANTO Jusuf Kalla saat menjadi pembicara pada acara Kompasianival di Skeeno Hall, Lantai 3, Gandaria City, Jakarta Selatan, Sabtu (17/11/2012.
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com 
— Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla menilai, setiap pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam persoalan yang terjadi di kawasannya. Ketika pemerintah pusat turun tangan, pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab.

Terkait banjir yang kembali terjadi di Jakarta, menurut JK, sedikit banyak karena pemerintahan Ibu Kota periode sebelumnya tidak melakukan porsi tugasnya secara baik dalam beberapa program. Contohnya, program 1.000 tower atau 1.000 menara rusunyang dicetuskan pemerintah pusat. Atas hal itu, JK menyiratkan bahwa pemerintahan Foke tak responsif.

"Waktu zaman Foke itu justru tidak mau (kerja sama). Kalau dulu Foke cepat membebaskan tanah, cepat membangun, tidak ada masalah seperti ini. Hanya, waktu itu, pemerintah daerah tidak responsif sama sekali," ujar JK di Kantor Pusat PMI, Jakarta, Minggu (19/1/2014), seperti dikutip Tribunnews.com.

Mantan Wakil Presiden itu menambahkan, untuk dapat berjalan secara baik, sebuah program harus mendapat sokongan dari semua pihak, apakah itu pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah.


Ia meyakini, jika pemerintah menyediakan menara-menara itu bagi warga, mereka yang tinggal di bantaran sungai akan dengan sendirinya pindah sehingga penataan sungai dapat dilakukan.

"Kalau misalnya 10 hektar, dengan rumah susun bisa hanya 1 hektar, maka 9 hektarnya bisa buat daerah resapan. Makanya saya katakan 1.000 tower perlu untuk menyelesaikan masalah Jakarta," katanya.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Setelah Wuhan, Pemerintah Segera Evakuasi WNI di Yokohama

Setelah Wuhan, Pemerintah Segera Evakuasi WNI di Yokohama

Nasional
Tolak RUU Ketahanan Keluarga, Komnas Perempuan Minta DPR Selesaikan RUU PKS

Tolak RUU Ketahanan Keluarga, Komnas Perempuan Minta DPR Selesaikan RUU PKS

Nasional
Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Drafter Dinilai Tak Paham Keinginan Presiden

Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Drafter Dinilai Tak Paham Keinginan Presiden

Nasional
Penjelasan KPK Hentikan 36 Kasus: Demi Kepastian Hukum dan Klaim Sesuai Aturan

Penjelasan KPK Hentikan 36 Kasus: Demi Kepastian Hukum dan Klaim Sesuai Aturan

Nasional
KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Bambang Widjojanto: Itu Bukan Prestasi

KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Bambang Widjojanto: Itu Bukan Prestasi

Nasional
Kemendagri Minta Pemda Alokasikan APBD untuk Pengembangan Perpustakaan

Kemendagri Minta Pemda Alokasikan APBD untuk Pengembangan Perpustakaan

Nasional
Akhir Februari, Kejagung Limpahkan Berkas Perkara Tiga Tersangka Kasus Jiwasraya

Akhir Februari, Kejagung Limpahkan Berkas Perkara Tiga Tersangka Kasus Jiwasraya

Nasional
Jokowi Ancam Tarik Sertifikat Perhutanan Sosial jika Lahan Tak Dikelola

Jokowi Ancam Tarik Sertifikat Perhutanan Sosial jika Lahan Tak Dikelola

Nasional
Sohibul Iman: Pak Prabowo Bilang ke Saya, Kawan Lama Jangan Ditinggalkan...

Sohibul Iman: Pak Prabowo Bilang ke Saya, Kawan Lama Jangan Ditinggalkan...

Nasional
Ramai Dikritik, PKS Sebut RUU Ketahanan Keluarga demi Generasi yang Lebih Baik

Ramai Dikritik, PKS Sebut RUU Ketahanan Keluarga demi Generasi yang Lebih Baik

Nasional
Istana Bantah Akan Ada Reshuffle Kabinet

Istana Bantah Akan Ada Reshuffle Kabinet

Nasional
Kejagung Deteksi Aset Para Tersangka Kasus Jiwasraya di Singapura dan Eropa

Kejagung Deteksi Aset Para Tersangka Kasus Jiwasraya di Singapura dan Eropa

Nasional
Polda Papua Diduga Lakukan Obstruction of Justice dalam Penanganan Peristiwa Paniai, Polri Tunggu Laporan Komnas HAM

Polda Papua Diduga Lakukan Obstruction of Justice dalam Penanganan Peristiwa Paniai, Polri Tunggu Laporan Komnas HAM

Nasional
Sabtu, Masyarakat Aceh Akan Serahkan Sejumlah Rekomendasi Akademik ke Presiden Jokowi

Sabtu, Masyarakat Aceh Akan Serahkan Sejumlah Rekomendasi Akademik ke Presiden Jokowi

Nasional
Adik Mentan Dapat Rekomendasi PAN Sebagai Bakal Calon Wali Kota Makassar

Adik Mentan Dapat Rekomendasi PAN Sebagai Bakal Calon Wali Kota Makassar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X