Kompas.com - 20/01/2014, 12:35 WIB
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan sambutan dalam acara peluncuran bukunya yang berjudul 'SBY Selalu Ada Pilihan' di Jakarta Convention Center, Jumat (17/1/2014). Buku yang ditulis langsung oleh SBY tersebut mengisahkan tentang 8 tahun kepemimpinannya sebagai Presiden RI. (TRIBUNNEWS/DANY PERMANA) TRIBUNNEWS/DANY PERMANAPresiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan sambutan dalam acara peluncuran bukunya yang berjudul 'SBY Selalu Ada Pilihan' di Jakarta Convention Center, Jumat (17/1/2014). Buku yang ditulis langsung oleh SBY tersebut mengisahkan tentang 8 tahun kepemimpinannya sebagai Presiden RI. (TRIBUNNEWS/DANY PERMANA)
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
— Partai Demokrat membantah bahwa Presiden yang juga Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono hanya mengurusi partai dan tidak peduli terhadap kondisi korban bencana di berbagai wilayah di Indonesia. Bantahan itu disampaikan juru bicara Demokrat, Ikhsan Modjo.

"Banyak pihak mengkritisi Presiden lambat menangani bencana dan dianggap tidak peduli dengan korban bencana di Sumatera Utara dan Manado karena sibuk mengurus PD. Itu pernyataan tidak benar," kata Ikhsan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta seperti dikutip Antara, Senin (20/1/2014).

Ikhsan mengingatkan bahwa Presiden SBY melakukan kegiatan sebagai Ketum Demokrat hanya di akhir pekan atau hari libur. Menurut dia, Presiden tetap memberikan perhatian penuh terhadap masalah bencana alam yang terjadi di Tanah Air.

"Dalam waktu dekat, Presiden sudah berencana mendatangi para pengungsi letusan Gunung Sinabung di Sumatera Utara dan korban banjir bandang di Manado, Sulawesi Utara," ujarnya.

Menurut Ikhsan, Presiden Yudhoyono sejak pekan lalu sudah melakukan rapat kabinet terkait bencana alam. Selain itu, ujar dia, Presiden sudah memberikan instruksi kepada para menteri terkait, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mengambil tindakan cepat.

"Khusus untuk DKI, Presiden bahkan menginstruksikan bantuan langsung APBN Rp 50 miliar untuk korban banjir DKI melalui BNPB," katanya.

Ikhsan mengatakan, bencana alam yang dihadapi di Indonesia juga dialami di belahan dunia lain, seperti gelombang panas di Australia, angin topan di beberapa negara Asia tenggara, serta cuaca dingin ekstrem di Amerika Serikat.

Menurut dia, dalam kondisi alam seperti itu, saatnya semua komponen bangsa bekerja sama, berkontribusi, dan turun langsung mengantisipasi dan membantu korban bencana.

"Bukannya saling menyalahkan dan memolitisasi isu bencana alam," ujarnya.



Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Nasional
KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

Nasional
Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Nasional
Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Nasional
MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

Nasional
Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Nasional
Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Nasional
Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Nasional
Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Nasional
Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Nasional
Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Nasional
Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Nasional
 Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X