Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra: Presiden ke Daerah, Satu Jam Dinas, Seharian Urus Partai

Kompas.com - 20/01/2014, 12:26 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Kegiatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Umum DPP Partai Demokrat yang bertemu dengan sejumlah kader Partai Demokrat di Bali, Minggu (20/1/2014), dinilai tidak etis. Pasalnya, SBY memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan partai sebelum melaksanakan kegiatan pemerintahan.

"Ini masalahnya tidak etis karena memanfaatkan fasilitas negara. Namun, dari sisi peraturan, SBY memang tidak melanggar apa pun," kata anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Martin Hutabarat, di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2014).

Martin mengatakan, sudah menjadi rahasia umum saat presiden atau para menteri berkunjung ke daerah, mereka juga mengurus partai. Kegiatan partai bisa lebih lama dibanding dengan tugas pemerintahan.

"Biasanya presiden dan menteri, acara dinasnya cuma 1 jam, urus partainya bisa seharian," kata anggota Komisi III DPR itu.

Dengan kondisi itu, Martin mengusulkan perlunya undang-undang yang mengatur tentang kelembagaan kepresidenan. Undang-undang itu, lanjutnya, bisa untuk mengatur pemisahan hak dan wewenang saat berperan sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan dengan pimpinan partai.

"Undang-undang tentang kepresidenan ini mendesak. Bagaimana membuat agar ada aturan yang bisa membatasi kehadiran pejabat tidak diselewengkan karena ke depan, di tahun pemilu, akan semakin banyak (memanfaatkan fasilitas negara)," pungkas Martin.

Seperti diberitakan, SBY bertolak ke Bali membuka acara temu kader Partai Demokrat seluruh Bali-Nusa Tenggara yang digelar pada Minggu malam di Nusa Dua, Bali.

Pertemuan itu diikuti oleh 4.500 kader. Acara dibuka langsung oleh SBY selaku Ketua Umum DPP Partai Demokrat, didampingi istrinya, Ani Yudhoyono, dan putranya, Edhie Baskoro Yudhoyono yang menjabat Sekretaris Jenderal Partai Demokrat.

Sejumlah petinggi Partai Demokrat yang duduk dalam jajaran Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, seperti Jero Wacik (Menteri ESDM), Syarief Hasan (Menkop dan UKM), serta Amir Syamsudin (Menkumham), turut hadir dalam pertemuan itu.

Pagi ini, SBY melakukan kegiatan sebagai Presiden, yakni membuka Musyawarah Nasional XIII Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) di Sanur, Bali.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com