Kompas.com - 20/01/2014, 10:50 WIB
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menyampaikan konferensi persnya di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/10/2012). Dalam kesempatan tersebut Presiden menegaskan bahwa penanganan kasus Simulator SIM di Korlantas Mabes Polri, yang melibatkan Irjen (Pol) Djoko Susilo, sepenuhnya ditangani KPK, penanganan kasus penyidik KPK, Novel Baswedan, dan rencana revisi UU KPK, ditangguhkan karena waktunya tidak tepat. TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menyampaikan konferensi persnya di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/10/2012). Dalam kesempatan tersebut Presiden menegaskan bahwa penanganan kasus Simulator SIM di Korlantas Mabes Polri, yang melibatkan Irjen (Pol) Djoko Susilo, sepenuhnya ditangani KPK, penanganan kasus penyidik KPK, Novel Baswedan, dan rencana revisi UU KPK, ditangguhkan karena waktunya tidak tepat.
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
— Langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang memilih bertolak ke Bali untuk mengurus Partai Demokrat akhir pekan lalu dikritik. Pasalnya, pada saat yang bersamaan, bencana alam masih melanda di sejumlah wilayah Indonesia seperti di Sumatera Utara, Jakarta, dan Sulawesi Utara.

Sekretaris Fraksi Partai Hanura di DPR, Saleh Husin, menganggap keputusan SBY tersebut menunjukkan tidak pekanya seorang kepala negara terhadap rakyatnya.

"Sebaiknya beliau (SBY) tidak perlu ke Bali sehingga terkesan beliau tidak terlalu peka atas banjir yang terjadi di Jakarta," ujar Saleh saat dihubungi, Senin (20/1/2014).

Saleh menuturkan, banjir di Jakarta dan bencana di daerah lain telah membuat ribuan orang terpaksa mengungsi. Masih banyak kebutuhan yang diperlukan mereka. Oleh karena itu, kata dia, pemerintah seharusnya fokus dan bersatu dalam penanganan bencana.

"Tentu Presiden SBY sebagai kepala pemerintahan harus turun tangan mengoordinasi para menterinya untuk menyelesaikan akar masalah yang sebenarnya," ujar anggota Komisi V DPR itu.

Saleh menambahkan, memasuki tahun politik ini, pemerintahan terlihat semakin tidak efektif. Sikap SBY yang lebih sibuk mengurusi partainya merupakan salah satu bukti pemerintahan yang tidak fokus.

"Hal ini dikarenakan Presiden SBY sendiri yang memberikan contoh sibuk mengurusi partai. Sudah pasti para menterinya akan mengikuti hal yang sama, di mana para menteri juga sibuk menjadi caleg," kata Saleh.

Seperti diberitakan, SBY bertolak ke Bali membuka acara temu kader Partai Demokrat seluruh Bali-Nusa Tenggara yang digelar pada Minggu (19/1/2014) malam di Nusa Dua, Bali.

Pertemuan itu diikuti oleh 4.500 kader Partai Demokrat se-wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Acara dibuka langsung oleh SBY selaku Ketua Umum DPP Partai Demokrat, didampingi istrinya Ani Yudhoyono dan putranya Edhie Bhaskoro Yudhoyono yang menjabat Sekretaris Jenderal Demokrat.

Sejumlah petinggi Partai Demokrat yang duduk dalam jajaran Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, seperti Jero Wacik (Menteri ESDM), Syarief Hasan (Menkop UKM), dan Amir Syamsudin (Menkumham), turut hadir dalam pertemuan itu.

Pagi ini, SBY melakukan kegiatan sebagai Presiden, yakni membuka Musyawarah Nasional XIII Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) di Sanur, Bali.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tersangka Penyuap Nurdin Abdullah Segera Disidang di PN Tipikor Makassar

Tersangka Penyuap Nurdin Abdullah Segera Disidang di PN Tipikor Makassar

Nasional
Hari Pertama Larangan Mudik, Kakorlantas Klaim Situasi Terkendali

Hari Pertama Larangan Mudik, Kakorlantas Klaim Situasi Terkendali

Nasional
Menag: Jumlah Jemaah Shalat Id Tidak Boleh Lebih 50 Persen dari Kapasitas

Menag: Jumlah Jemaah Shalat Id Tidak Boleh Lebih 50 Persen dari Kapasitas

Nasional
Cerita Jokowi Tak Bisa Realisasikan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Sejak Jabat Wali Kota

Cerita Jokowi Tak Bisa Realisasikan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Sejak Jabat Wali Kota

Nasional
Pekerja Asing Bisa Ikut Vaksinasi Gotong Rotong, Ini Syaratnya

Pekerja Asing Bisa Ikut Vaksinasi Gotong Rotong, Ini Syaratnya

Nasional
Anggota Komisi I: Tidak Boleh Ada Tindakan Rasialisme terhadap Warga Papua

Anggota Komisi I: Tidak Boleh Ada Tindakan Rasialisme terhadap Warga Papua

Nasional
Kadin: Industri Manufaktur di Jabodetabek Prioritas Vaksinasi Gotong Royong

Kadin: Industri Manufaktur di Jabodetabek Prioritas Vaksinasi Gotong Royong

Nasional
Wujudkan Pengolahan Sampah Ramah Lingkungan, Risma Dapat Acungan Dua Jempol dari Jokowi

Wujudkan Pengolahan Sampah Ramah Lingkungan, Risma Dapat Acungan Dua Jempol dari Jokowi

Nasional
KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Eks Bupati Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip

KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Eks Bupati Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip

Nasional
UPDATE 6 Mei: 8.317.944 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 12.995.710 Dosis Pertama

UPDATE 6 Mei: 8.317.944 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 12.995.710 Dosis Pertama

Nasional
Bio Farma: 1 Juta Dosis Vaksin Sinopharm Sudah Diterima, Setengahnya Donasi dari UEA

Bio Farma: 1 Juta Dosis Vaksin Sinopharm Sudah Diterima, Setengahnya Donasi dari UEA

Nasional
UPDATE 6 Mei: Sebaran 5.647 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jawa Barat

UPDATE 6 Mei: Sebaran 5.647 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jawa Barat

Nasional
Pelabelan Teroris pada KKB Dinilai Tak Akan Bermasalah di Dunia Internasional

Pelabelan Teroris pada KKB Dinilai Tak Akan Bermasalah di Dunia Internasional

Nasional
Komnas HAM: Dialog Damai sebagai Strategi Mengakhiri Siklus Kekerasan di Papua

Komnas HAM: Dialog Damai sebagai Strategi Mengakhiri Siklus Kekerasan di Papua

Nasional
5 Provinsi Catat Kenaikan Kasus Covid-19 dan Penurunan Kepatuhan Protokol Kesehatan

5 Provinsi Catat Kenaikan Kasus Covid-19 dan Penurunan Kepatuhan Protokol Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X