Kompas.com - 19/01/2014, 09:23 WIB
Jaringan pipa gas. Perusahaan Gas Negara (PGN)Jaringan pipa gas.
|
EditorEgidius Patnistik
JAKARTA, KOMPAS.com -Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Marzuki Ali, menyatakan, DPR RI menolak rencana Dahlan Iskan agar PT Pertamina (Persero) mengakuisisi PT Perusahaan Gas Negara (PGN). Ia menilai keputusan Menteri BUMN itu terlalu terburu-buru dan gegabah.

Dahlan dinilai lebih mengedepankan ambisi personal ketimbang kepentingan nasional. "Sangat tidak masuk akal dan aneh rencana yang begitu strategis dan melibatkan dua BUMN besar hanya diputuskan dalam beberapa minggu," kata Marzuki dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Minggu (19/1/2014).

Keputusan Dahlan juga dinilai sembrono dan dianggap tak memperhitungkan dampaknya. Dalam keterangannya itu Marzuki menunjukkan salah satu dampak dari rencana itu ialah saham PGN yang melorot sehingga kapitalisasinya turun puluhan triliun rupiah.

Melihat hal tersebut, Marzuki menyatakan, seharusnya Kementerian BUMN bisa mengelola informasi strategis seperti itu dengan baik. Dengan demikian, tidak merugikan pemegang saham publik PGN yang harus merugi akibat kebijakan yang sembrono.

"Kasihan para Dana Pensiun yang harus "cut loss" sesuai ketentuan mereka, sehingga benar-benar harus merealisasikan kerugian. Lalu siapa yang akan mengganti kerugian para dana pensiun itu? Kalau investor minoritas menuntut, siapa yang akan menanggung?" katanya.

Dia berharap keputusan akuisisi yang melibatkan perusahaan publik diperhitungkan dengan matang, dan dengan pertimbangan panjang. Ia khawatir ada pihak-pihak yang ambil untung dengan turunnya harga saham PGN.

Sebelumnya, Dahlan mengatakan ada dua opsi untuk mengakhiri keruwetan bisnis yang terjadi antara PT Pertagas dengan PGN. Kedua opsi akan berujung pada akuisisi oleh Pertamina.

"Opsi satu dengan dua tahap. Tahap awal, Pertagas dibeli PGN, kemudian PGN dibeli Pertamina. Opsi kedua, sekaligus, kalau ujungnya dibeli Pertamina kenapa tidak sekaligus. Kalau satu tahap, langsung saja Pertamina membeli PGN," kata Dahlan di kantornya, Kamis lalu.

Dahlan menegaskan PGN tetap eksis dan memiliki otonomi sendiri, meski jadi bagian dari Pertamina. Hal itu lantaran akan ada perjanjian dengan shareholder PGN. Dahlan menambahkan, dengan akuisisi ini masalah open access terselesaikan dengan sendirinya.

Adapun opsi yang bakal diambil menunggu kajian yang dilakukan PT Bahana Sekuritas dan PT Danareksa. Dahlan memastikan, ide ini adalah untuk kejayaan negara dan memberikan pelayanan yang lebih baik untuk rakyat di bidang gas.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pimpinan MPR Berharap Jokowi Undang Presiden Palestina dan PM Israel Bahas Solusi Damai

Pimpinan MPR Berharap Jokowi Undang Presiden Palestina dan PM Israel Bahas Solusi Damai

Nasional
Tiga Sekretaris Pribadi Edhy Prabowo Mengaku Mendapat Rp 5 Juta dari Andreau Misanta

Tiga Sekretaris Pribadi Edhy Prabowo Mengaku Mendapat Rp 5 Juta dari Andreau Misanta

Nasional
Masyarakat yang Kembali dari Mudik Diminta Karantina Mandiri 5×24 Jam

Masyarakat yang Kembali dari Mudik Diminta Karantina Mandiri 5×24 Jam

Nasional
Kekhawatiran Jokowi atas Lonjakan Kasus Covid-19 Usai Lebaran

Kekhawatiran Jokowi atas Lonjakan Kasus Covid-19 Usai Lebaran

Nasional
Kunjungan Kerja ke Riau, Jokowi Tinjau Pembangunan Tol hingga Vaksinasi Massal

Kunjungan Kerja ke Riau, Jokowi Tinjau Pembangunan Tol hingga Vaksinasi Massal

Nasional
Banyak Pelanggaran Protokol Kesehatan, Pemda Diminta Evaluasi Operasional Tempat Wisata

Banyak Pelanggaran Protokol Kesehatan, Pemda Diminta Evaluasi Operasional Tempat Wisata

Nasional
Masyarakat Diminta Tak Khawatir soal Penghentian Sementara Penggunaan Vaksin AstraZeneca Batch CTMAV547

Masyarakat Diminta Tak Khawatir soal Penghentian Sementara Penggunaan Vaksin AstraZeneca Batch CTMAV547

Nasional
Satgas: Vaksin Merah Putih Akan Digunakan dalam Vaksinasi Covid-19 Program Pemerintah

Satgas: Vaksin Merah Putih Akan Digunakan dalam Vaksinasi Covid-19 Program Pemerintah

Nasional
Satgas: Pergerakan Arus Balik Setelah 21 Mei Diperkirakan Mencapai 2,6 Juta Orang

Satgas: Pergerakan Arus Balik Setelah 21 Mei Diperkirakan Mencapai 2,6 Juta Orang

Nasional
Jokowi: Penularan Covid-19 Harus Ditekan, Jangan Hanya Lihat Sisi Ekonomi

Jokowi: Penularan Covid-19 Harus Ditekan, Jangan Hanya Lihat Sisi Ekonomi

Nasional
Dilaporkan Pegawai yang Tak Lolos TWK, Pimpinan KPK: Kami Hormati

Dilaporkan Pegawai yang Tak Lolos TWK, Pimpinan KPK: Kami Hormati

Nasional
Jokowi: 10 Provinsi Pertumbuhan Ekonominya Positif, 24 Lainnya Negatif Semua

Jokowi: 10 Provinsi Pertumbuhan Ekonominya Positif, 24 Lainnya Negatif Semua

Nasional
Jokowi: Mobilitas Warga di Tempat Wisata Tinggi Sekali Selama Lebaran

Jokowi: Mobilitas Warga di Tempat Wisata Tinggi Sekali Selama Lebaran

Nasional
Okupansi Hotel di 4 Provinsi Naik 43 hingga 80 Persen, Jokowi Singgung 'Gas dan Rem'

Okupansi Hotel di 4 Provinsi Naik 43 hingga 80 Persen, Jokowi Singgung "Gas dan Rem"

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Tahap 3 Akan Dimulai di 4 Kota Besar, Jakarta Jadi Pilot Project

Vaksinasi Covid-19 Tahap 3 Akan Dimulai di 4 Kota Besar, Jakarta Jadi Pilot Project

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X