JK: Penanganan Pengungsi, Gotong Royong Luar Biasa

Kompas.com - 18/01/2014, 21:30 WIB
Ketua Palang Merah Indonesia Jusuf Kalla (kiri) mengunjungi posko pengungsi banjir di Kampung Pulo, Jakarta Timur, Selasa (14/1/2014). KOMPAS.com/DIAN FATH RISALAH EL ANSHARIKetua Palang Merah Indonesia Jusuf Kalla (kiri) mengunjungi posko pengungsi banjir di Kampung Pulo, Jakarta Timur, Selasa (14/1/2014).
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com
- Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla mengunjungi lokasi banjir di Kampung Pulo, Kampung Melayu, Sabtu (18/1/2014). Ia memantau secara langsung kondisi banjir dan pengungsi.

"Ini (penanganan pengungsi) kan kerja gotong royong luar biasa antara pemerintah, tentara, polisi, semua," kata JK di lokasi banjir Kampung Pulo.

JK memandang ada beberapa aspek penanganan pengungsian yang telah dijalankan dengan baik. Namun demikian, ia juga mengatakan masih ada aspek yang masih dikeluhkan karena kondisinya kurang baik. "Saya katakan dari segi makanan tidak pernah saya dengar ada keluhan. Tapi dari kesehatan memang terjadi," ujarnya.

Permasalahan terkait aspek kesehatan muncul karena masyarakat korban banjir banyak yang mengungsi di tempat-tempat yang kurang terjaga kebersihannya. Ini menyebabkan berjangkitnya macam-macam penyakit.

"Masyarakat juga tentunya harus menyadari bisa mengungsi di tempat yang lebih sehat. Di GOR, di manapun," terangnya.

JK memantau lokasi banjir di Kampung Pulo menggunakan perahu karet milik PMI. Kedatangannya membuahkan antusiasme warga yang ingin bertemu secara langsung.

Baca tentang
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Seleksi Deputi Penindakan KPK Mengerucut ke Tiga Kandidat

Seleksi Deputi Penindakan KPK Mengerucut ke Tiga Kandidat

Nasional
Update 30 Maret: 1.414 Kasus Positif Covid-19 di 31 Provinsi, Persentase Kematian 8,63 Persen

Update 30 Maret: 1.414 Kasus Positif Covid-19 di 31 Provinsi, Persentase Kematian 8,63 Persen

Nasional
Pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja di Tengah Wabah Virus Corona

Pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja di Tengah Wabah Virus Corona

Nasional
Bahaya Penyemprotan Disinfektan ke Tubuh Manusia, Tak Efektif Cegah Virus Corona

Bahaya Penyemprotan Disinfektan ke Tubuh Manusia, Tak Efektif Cegah Virus Corona

Nasional
Penundaan Pemungutan Suara Pilkada 2020 akibat Wabah Virus Corona

Penundaan Pemungutan Suara Pilkada 2020 akibat Wabah Virus Corona

Nasional
Tiga Dasar Hukum Pembatasan Sosial Skala Besar dan Darurat Sipil, Salah Satunya Perppu Era Soekarno

Tiga Dasar Hukum Pembatasan Sosial Skala Besar dan Darurat Sipil, Salah Satunya Perppu Era Soekarno

Nasional
Perkara Jiwasraya, Kejagung Periksa Pengelola Saham Benny Tjokro

Perkara Jiwasraya, Kejagung Periksa Pengelola Saham Benny Tjokro

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, DPR Minta Dananya Dialokasikan untuk Penanganan Covid-19

Pilkada 2020 Ditunda, DPR Minta Dananya Dialokasikan untuk Penanganan Covid-19

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Bawaslu Minta Kepastian Pelaksanaan Pilkada Selanjutnya Dimasukkan dalam Perppu

Pilkada 2020 Ditunda, Bawaslu Minta Kepastian Pelaksanaan Pilkada Selanjutnya Dimasukkan dalam Perppu

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda karena Covid-19, Presiden Segera Terbitkan Perppu

Pilkada 2020 Ditunda karena Covid-19, Presiden Segera Terbitkan Perppu

Nasional
Komisi II Usulkan Opsi Pilkada Dilanjut Paling Lambat Desember 2020

Komisi II Usulkan Opsi Pilkada Dilanjut Paling Lambat Desember 2020

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Anggaran Direalokasi untuk Penanganan Corona

Pilkada 2020 Ditunda, Anggaran Direalokasi untuk Penanganan Corona

Nasional
Penundaan Hari Pencoblosan Pilkada 2020 Akan Diatur di Perppu

Penundaan Hari Pencoblosan Pilkada 2020 Akan Diatur di Perppu

Nasional
KPU: Tampaknya Pilkada 2020 Tak Bisa Dilaksanakan Tahun 2020

KPU: Tampaknya Pilkada 2020 Tak Bisa Dilaksanakan Tahun 2020

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Ini Tiga Opsi Terkait Pelaksanaannya

Pilkada 2020 Ditunda, Ini Tiga Opsi Terkait Pelaksanaannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X